OPD Pemkot Tak Hadir, Rapat Raperda Hunian Layak di Batalkan

author Al Qomaruddin

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko.SP/ALQ
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko.SP/ALQ

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hunian Layak harus dibatalkan lantaran absennya perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya. Ketidak hadiran OPT ini menimbulkan kekecewaan DPRD Kota Surabaya.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyayangkan sikap OPD yang tidak memprioritaskan agenda penting tersebut. "Seharusnya, ketika DPRD memberikan undangan, mereka memprioritaskan untuk hadir. Jika berhalangan, setidaknya ada komunikasi atau konfirmasi," ungkap Yona.

Ketidakhadiran kepala dinas atau kepala bagian dalam rapat DPRD bukanlah kejadian pertama. Yona mengungkapkan bahwa seringkali OPD hanya mengirimkan perwakilan staf, yang dianggap sebagai bentuk tidak menghargai Lembaga Legislatif.

“Beberapa kali kepala-kepala OPD diundang selalu diwakilkan stafnya itu sama artinya dengan tidak mengapresisasi Lembaga Legislatif,” tegasnya.

Politisi Gerindra tersebut memberikan peringatan keras. Jika kondisi ini terus berlanjut, DPRD akan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan agenda rapat di komisi maupun panitia khusus (pansus).

“Kedepan jika kami mengundang kepala-kepala dinas atau bagian dan tidak dihadiri langsung oleh yang bersangkutan. Maka kami kembali akan pertimbangkan untuk melanjutkan atau tidak agenda-agenda rapat,baik di pansus maupun di komisi,” terangnya.

Senada dengan Yona, Ketua Pansus Raperda Hunian Layak, Muhammad Saifuddin, menilai sikap OPD tidak hanya mencoreng marwah DPRD, tetapi juga menghambat pembahasan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga.

"Ini sangat melecehkan kami. Undangan rapat ini ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Surabaya," tegas Saifuddin.

Politisi Demokrat ini menekankan pentingnya pembahasan hunian layak dalam mewujudkan Surabaya sebagai smart city yang menjamin warganya mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sesuai standar.

Saifuddin menyatakan kekecewaannya karena tak satu pun OPD hadir. Pansus akan menjadwalkan ulang rapat dan berharap ada itikad baik dari OPD.

"Ini bukan hanya soal rapat, tetapi menyangkut kehidupan warga Surabaya. Kami kecewa karena tak satu pun OPD hadir. Ke depan, kami akan menjadwalkan ulang rapat dan berharap ada itikad baik dari mereka,” pungkasnya. Alq

Berita Terbaru

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan untuk Lingkungan, Rusdi Legowo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan…

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp154,79 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran …

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengakui pernah meminta uang sebesar Rp50 juta kepada mantan Kepala Dinas …

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Industri konstruksi di Jawa Timur tak hanya menjadi penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan…

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok kembali menuai penolakan. Kali ini, keberatan datang dari Asosiasi…

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Upaya menjaga reputasi digital semakin marak dilakukan di tengah mudahnya informasi ditemukan melalui mesin pencari. Namun, permintaan …