Jamin Layanan Kesehatan Warga, Pemkab Jember Luncurkan UHC Prioritas Lewat KTP

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Jember Muhammad Fawait (kiri) menerima penghargaan UHC Prioritas dari Direktur Kepesertaan BPJS David Bangun di Pendapa Wahyawibawagraha Jember. SP/ JBR
Bupati Jember Muhammad Fawait (kiri) menerima penghargaan UHC Prioritas dari Direktur Kepesertaan BPJS David Bangun di Pendapa Wahyawibawagraha Jember. SP/ JBR

i

SURABAYAPAGI.com, Jember - Sebagai upaya menjamin layanan kesehatan warga di Kabupaten Jember secara gratis namun tetap efisien, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

"Dengan peluncuran UHC Prioritas, maka semua warga Jember dipastikan dapat menikmati layanan kesehatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," kata Bupati Jember M. Fawait, Jumat (11/04/2025).

Kebijakan tersebut merupakan hasil efisiensi anggaran seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan gratis kepada masyarakat Jember. Sehingga diharapkan pelayanan kesehatan nantinya bisa semakin lebih baik

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun menyampaikan apresiasi atas komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh Pemkab Jember dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena program tersebut sangat berguna bagi masyarakat, khususnya memberikan layanan kesehatan kepada warga yang kurang mampu.

"Dengan status UHC Prioritas itu, maka sejak April 2025, masyarakat Jember bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah yakni cukup dengan KTP saja, terutama masyarakat kurang mampu atau miskin, harapannya masyarakat bisa semakin sehat dan produktif," katanya.

Ia menilai komitmen Pemkab Jember sangat tinggi karena Jember termasuk tiga kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur yang berhasil mencapai status UHC prioritas.

"Keberhasilan itu tidak lepas dari kebijakan Pemkab Jember yang mengalokasikan anggaran dari efisiensi belanja daerah untuk mendaftarkan lebih dari 34 persen penduduknya dalam program JKN," ujarnya. jr-01/dsy

Berita Terbaru

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…