SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dalam kondisi global yang tidak menentu. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar adaptif pada kondisi global.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menyampaikan, agar Pemkot melakukan penyusunan ulang atau penyempurnaan RPJMD Kota Surabaya 2025-2029. Hal itu dilakukan mengingat kondisi geopolitik global yang kini banyak mengalami perubahan.
Menurutnya RPJMD merupakan bagian dari implementasi visi misi Wali Kota Eri dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ketika pemilu 2024. Saat itu, kondisi geopolitik global belum seperti sekarang.
"Belum ada perang tarif Amerika dan lainnya. Nah, RPJMD ini perlu disempurnakan dengan melihat situasi saat ini,” ungkap Arif Fathony, senin,(21/4).
Fathony melanjutkan, dampak ekonomi global terkait perang tarif mungkin belum dirasakan. Namun, akan ada dampak jangka panjang yang bakal dialami masyarakat. Diantaranya, daya beli menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi juga kian turun, dan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nilai tukar rupiah juga sangat fluktuatif, ditandai dengan harga emas yang sampai saat ini sangat rollercoaster. Ini jadi sinyal bahwa ekonomi di 2025 penuh dengan ketidakpastian,” ungkap Fathoni.
Fathoni mendorong Pemkot untuk menyusun RPJMD Kota Surabaya 2025-2029 lebih adaptif dengan situasi ekonomi saat ini. Sebab, hal itu berpengaruh pada daya beli masyarakat dan kemampuan dalam pembayaran pajak serta retribusi.
“Terlebih, sumber utama pembangunan Pemkot Surabaya itu bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat. Baik dari bagi hasil pemerintah pusat ke daerah maupun retribusi yang masuk langsung ke kas daerah,” terang Fathoni.
Melihat kondisi saat ini, situasi ekonomi global bisa menjadi referensi dalam penyusunan RPJMD 2025-2029. Penentuan penerimaan pajak dan retribusi juga bisa lebih realistis. Karena RPJMD ini untuk jangka lima tahun mendatang, maka paling tidak adaptasi ini sangat penting untuk diperhatikan.
"Karena itu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Karena sumber pembangunan pemerintah kota itukan pajak dan retribusi," ujarnya.
Fathoni juga mengingatkan agar RPJMD ke depan tidak melulu bicara proyek besar, tapi harus tajam pada isu pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Terutama, karena tantangan ekonomi akan memaksa masyarakat fokus pada kebutuhan primer seperti pangan dan pendidikan anak.
"Apalagi ketika ekonomi lesu itukan pasti terjadi kejadian pengakhiran hubungan kerja di beberapa sektor pekerjaan. Nah itu juga perlu diperhatikan karena berkaitan juga dengan target pengentasan kemiskinan," pungkasnya. Alq
Editor : Moch Ilham
