Hakim Simpan Uang di Kolong Kasur, Gemah Ripah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Raditya M Khadaffi
Raditya M Khadaffi

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Hakim ad hoc tipikor Ali Muhtarom (53), yang merupakan tersangka kasus dugaan suap vonis lepas dugaan korupsi tminyak goreng di Jepara, licik juga.

Tim dari Kejagung  menemukan koper berisi uang dari bawah kasur di salah satu kamar rumahnya.

Dari sebuah video yang dilihat Rabu tadi (23/4/2025), tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejagung tampak masuk ke salah satu kamar sebuah rumah.

Mereka tampak didampingi seorang wanita saat melakukan penggeledahan.

Wanita itu kemudian terlihat mencarikan barang di bawah tempat tidur. Ada kardus yang ditarik keluar dari kolong tempat tidur itu.

Kardus itu berisi karung yang di dalamnya terdapat satu koper hitam. Petugas kemudian membuka koper itu dan menemukan dua bungkus uang.

"Udah dapat, udah," ujar salah satu petugas.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar membenarkan video itu. Kejagung akan memberikan penjelasan lengkap siang ini.

"Iya," ujar Harli saat dikonfirmasi soal video penemuan uang tunai senilai Rp 5,5 miliar dalam pecahan dolar Amerika Serikat saat jaksa menggeledah rumah hakim Ali.

Hakim Djuyamto, Agam Syarif, dan Ali Muhtarom Terima Suap Totalnya Rp22,5 Miliar.

Ali Muhtarom merupakan salah satu hakim yang membuat vonis lepas dalam kasus ekspor CPO.

 

***

 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir kali dilaporkan, Djuyamto memiliki total kekayaan Rp 2.919.521.104

Sementara hakim Agam Syarief Baharudin, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir kali dilaporkan, Agam  memiliki total kekayaan Rp 2.304.985.969

Dan hakim Ali Muhtarom, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir kali dilaporkan,  memiliki total kekayaan Rp 1.303.550.000

Kejaksaan Agung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar

Suap agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas. Suap tersebut diberikan dua kali. Pertama, Rp 4,5 miliar dengan pesan agar perkara ekpor CPO diatasi. Lalu yang kedua sebesar Rp 18 miliar agar kasus tersebut divonis lepas.

Entah malas atau takut ketahuan kekayaannya, banyak hakim yang ngumpet atau ogah menyerahkan formulir isian harta kekayaan. Buktinya, dari 2.571 lembar formulir yang telah disebarkan ke seluruh hakim di Indonesia, hanya 100 formulir yang dikembalikan ke KPKPN.

Nah, dengan kekayaan berlimpah, jelas sang hakim bisa menikmati hidup di dunia dengan tenang. Pasalnya, pastilah hakim yang miliarder itu memiliki 'kepribadian': rumah pribadi, mobil pribadi, dan mungkin saja vila pribadi.

Bagi kalangan berduit, uang Rp5,5 miliar terlalu kecil. Namun bagi rakyat kebanyakan, bukanlah uang sedikit. Dan boleh-boleh saja orang, termasuk hakim, menjadi miliarderm

Namun, mungkin ada juga yang terusik. Dari mana penegak hukum ini mengumpulkan kekayaan sebanyak itu? Mungkin mereka memang sudah kaya dari sononya, misalnya dapat warisan karena keluarganya kaya raya. Ali, punya rumah di Jepara, biasa dan sederhana.

Boleh jadi sang hakim yang kaya itu telah mengumpulkan hasil jerih payahnya sebagai hakim plus ngobyek terima suap atur vonis.

Sayangnya, hakim  yang rajin menjadi pembicara juga tidak kaya-kaya amat. Kalau dari gaji sebesar Rp10 juta sebulan, agaknya sulit untuk menumpuk kekayaan hingga Rp5,5 miliar.

Yang dikhawatirkan, kalau kekayaan itu berasal dari sim salabim atau sulap perkara. Buntutnya, seperti kasus hakim  yang diduga menerima suap. Sang hakim yang diduga menerima suap makmur Gemah ripah.

'Gemah ripah" dalam bahasa Jawa berarti subur dan makmur atau kekayaan yang berlimpah, tidak disimpan di bank, tapi di kolong kasur rumahnya yang di desa, seperti hakim a hoc. Ali Muhtarom.

Akal sehat saya terperangah mengetahui Ali Muhtarom yang  merupakan hakim ad hoc Tipikor.

Pesan konstitusi sebagai hakim ad hoc Tipikor, Ali Muhtarom bisa memberi warna pemberantasan korupsi dengan menghukum para pelakunya. Harus tidak boleh ikut ikutan dua hakim karir. Kali ini  Ali malah ikut menerima suap.

Wajar Ali, kelak bisa dituntut dan dihukum seberat-beratnya dibanding dua hakim karir lainnya. Ali telah mengkhianati amanah sebagai hakim ad hoc tipikor.

Hakim ad hoc, itu pilihan. Ia dipilih karena keahlian dan pengalaman khusus di bidang hukum pidana, khususnya korupsi dan pencucian uang. ([email protected])

Berita Terbaru

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…

Kita Seperti Dijajah AS

Kita Seperti Dijajah AS

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…

Penebar Viral "Cukup..." Belum Berkontribusi Usai Gunakan Beasiswa LPDP

Penebar Viral "Cukup..." Belum Berkontribusi Usai Gunakan Beasiswa LPDP

Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Mohammad Lukmanul Hakim mengatakan pihak LPDP bakal meminta keterangan AP hari ini. "Dalam…

Golkar Temukan Penerima Beasiswa LPDP Umumnya Orang Kaya

Golkar Temukan Penerima Beasiswa LPDP Umumnya Orang Kaya

Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Golkar meminta syarat penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dievaluasi karena selama ini hanya bisa dipenuhi…