Upaya Menaikan PAD Kota Kediri, Komisi C DPRD Usulkan Retribusi Sampah Masuk di PBB

author Duchan Prakasa

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Katino saat melakukan RDP
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Katino saat melakukan RDP

i

SURABAYAPAGI.COM, Kediri  - Komisi C DPRD Kota Kediri menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP), Jumat (2/5/2025) kemarin.

Rapat tersebut membahas persoalan retribusi sampah di tingkat masyarakat yang bisa berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Kediri, Katino, menyampaikan bahwa DLHKP memaparkan rencana menyatukan retribusi sampah dengan sistem kerjasama PDAM. Namun, menurutnya, ada opsi lain yang lebih efektif dalam upaya tersebut.

"Tadi dipaparkan oleh DLHKP, retribusi sampah akan menjadi satu yang nanti akan disamakan dengan kerjasama PDAM. Itu bagus. Cuma kalau melihat untuk menaikan PAD, saya mengusulkan untuk dijadikan satu dengan nilai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Include satu tahun, karena Perda Sampah per rumah dikenakan Rp2 ribu. Usul tadi dari semua anggota Komisi C. Nanti akan dijadikan satu inklud dengan PBB," kata Katino.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Kediri ini menjelaskan, jika retribusi sampah disatukan dalam tagihan PBB, maka potensi peningkatan PAD bisa lebih signifikan. Oleh karena itu, Komisi C mendorong agar Perda Persampahan Nomor 3 Tahun 2015 segera dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

"Ini akan signifikan untuk menaikan PAD. Maka perlu mengevaluasi Perda Persampahan Nomor 3 Tahun 2015, secara nanti akan dikelompokkan bisnis, pertokoan, perkantoran ini akan dinaikkan. Ini tinggal merubah, mengagendakan, pemkot mau menyodokan ke DPRD atau tidak," tambah Katino.

Ia mencontohkan efisiensi sistem berlangganan pada sektor parkir, yang menurutnya bisa diterapkan pada sistem retribusi sampah.

"Per atap ketemunya Rp25 ribu per tahun untuk sampah. Ini kita samakan untuk parkir berlangganan. Karena lebih efisien, dibandingkan orang sekarang ini perumahan ini jarang untuk pakai PDAM. Cuma 17 ribu pelanggan, kalau kali Rp2 ribu, hanya beberapa. Selain itu, mayoritas banyak yang putus, perumahan juga begitu. Setelah izinnya keluar, PDAM-nya tidak kepakai," ujarnya.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi C Sujono, dengan Sekretaris Komisi C Katino dan anggota Ninik, Bambang, serta Dio. Dari pihak OPD, hadir Kepala DLHKP Kota Kediri Imam Muttaqin beserta jajarannya, termasuk kepala bidang terkait serta perwakilan dari Inspektorat Kota Kediri. Can

Berita Terbaru

Hadapi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Kebut 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai

Hadapi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Kebut 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai

Kamis, 19 Nov 2026 11:27 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya dalam memperlancar aliran air dan mengurangi risiko genangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat…

‎Imigrasi Madiun Deportasi Lima WNA, Warga Tiongkok Mendominasi‎

‎Imigrasi Madiun Deportasi Lima WNA, Warga Tiongkok Mendominasi‎

Kamis, 19 Nov 2026 10:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 10:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun telah mendeportasi lima warga negara asing (WNA) sepanjang Januari hingga November 2026. D…

Momen Walikota Mojokerto Tinjau Lokasi Bencana Angin Kencang dan Korban Plafon Ambruk SMPN 5 

Momen Walikota Mojokerto Tinjau Lokasi Bencana Angin Kencang dan Korban Plafon Ambruk SMPN 5 

Kamis, 19 Nov 2026 06:04 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 06:04 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memastikan para siswa SMP Negeri 5 Kota Mojokerto yang menjadi korban ambruknya plafon ru…

Kota Mojokerto Raih TPID Terbaik Non-IHK se-Jawa Timur, Terima Apresiasi Rp400 Juta

Kota Mojokerto Raih TPID Terbaik Non-IHK se-Jawa Timur, Terima Apresiasi Rp400 Juta

Kamis, 19 Nov 2026 05:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 05:53 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto– Kota Mojokerto meraih penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik kategori Non-Indeks Harga Konsumen (N…

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Kantor Cabang Jember mendukung pengembangan usaha kerajinan kuningan milik…

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Niat membantu seorang kepala desa mencarikan pinjaman uang justru membuat Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Ma…