SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, termasuk Agum Gumelar dan Wiranto, berkumpul untuk menyatakan sikap dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Forum Purnawirawan TNI, juga dukung Pak Prabowo. Baca 8 poin lengkap berjudul menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI," kata seorang purnawirawan TNI, yang ikut tanda tangan, kepada Surabaya Pagi, Minggu (4/5/2025).
Presiden Prabowo Subianto, telah menerima perwakilan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) di Istana Kepresidenan Jakarta.
Plt Ketum PPAD Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak mengatakan pertemuan itu hanya membahas halalbihalal.
"Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menyampaikan penjelasan bahwa pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada sore hari tanggal 30 April 2025 yang lalu. Sepenuhnya hanya melaporkan dan membahas rencana acara halalbihalal para Purnawirawan TNI-Polri yang rencananya akan mengundang Presiden Prabowo Subianto," kata Komaruddin dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).
Komaruddin menegaskan, dalam pertemuan dengan Prabowo, panitia acara halalbihalal hanya memaparkan terkait jadwal pelaksanaan, tempat dan siapa saja yang diundang dalam acara Halal Bihalal tersebut. Acara halalbihalal itu rencananya akan digelar pada tanggal 6 Mei 2025 di Balai Kartini, Jakarta Selatan.
Ajakan Wiranto Dkk
Para pensiun tentara dan polisi itu menegaskan dukungan terhadap program pemerintah. Wiranto dkk. juga mengajak masyarakat mendukung kelancaran program nasional.
"Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan asta cita," ungkap Plt. Ketua Umum PPAD Mayjen (Purn.) Komaruddin Simanjuntak melalui video, Sabtu (3/5).
Dalam pernyataan itu, mereka juga menyinggung solidaritas TNI-Polri. Mereka berpendapat hubungan solid TNI dan Polri perlu terus dijaga karena menjadi jaminan NKRI tetap tegak.
"Purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi," ucap Komaruddin.
Pernyataan sikap itu diikuti Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana (Purn.) Siwi Sukma Adji, Ketua Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU) Marsekal (Purn.) Yuyu Sutisna, dan Ketua Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal (Purn.) Agum Gumelar.
Hadir pula Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen (Purn.) H.B.L Mantiri dan Ketua PP Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Selain itu, ada Mantan Panglima ABRI sekaligus Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn.) Wiranto.
Presiden Pahami Delapan Tuntutan
Presiden Prabowo melalui Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan, pihaknya memahami delapan tuntutan yang disampaikan oleh forum tersebut karena masih satu almamater. Kendati begitu, pihaknya tak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan.
“Bagi Presiden tuntutan itu tidak mudah. Karena itu, Presiden perlu mempelajarinya lebih dahulu. Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata dia di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025
Selain itu, Wiranto berujar, Kepala Negara juga tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan TNI lantaran di luar kekuasaannya sebagai presiden. Menurut Wiranto, Indonesia menganut sistem Trias Politika yang memisahkan lembaga Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas.
“Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden. Tentu presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” kata Wiranto.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Frega Wenas tidak mau banyak berkomentar mengenai usulan ganti Wapres tersebut. Frega mengatakan sebaiknya isu ini ditanya ke Legiun Veteran Republik Indonesia. Frega mengatakan Kemenhan mengacu kepada pemerintah yang dijalankan melalui proses yang resmi.
“Terpilih secara resmi. Kami menghormati itu dan akan tetap patuh pada keputusan pimpinan di level nasional,” katanya di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat, (25/4/ 2025)
Sikap Terhadap Pemerintahan Prabowo
Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan delapan poin sikap terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu poin sikap mereka adalah meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti. Mereka beralasan proses pemilihan Gibran melanggar hukum.
Kelompok ini terdiri dari mantan Wapres Try Sutrisno, Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.
Pernyataan Seratusan Pensiunan Tentara
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Abdullah Mahmud Hendropriyono, mengatakan pernyataan yang disampaikan seratusan pensiunan tentara yang meminta Gibran Rakabuming Raka dicopot sebagai wakil presiden telah terukur.
"Tidak akan keluar dalam bidang ideologi, Pancasila, UUD 1945," katanya ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta pada Sabtu, 26 April 2025.
Hendropriyono berujar bahwa tuntutan para purnawirawan TNI itu sebagai aspirasi. Dia mengatakan, di negara demokrasi penyampaian aspirasi sah-sah saja. "Tapi yang penting, kalau harapan saya, selalu kita menjaga stabilitas nasional," katanya. n erc/jk/rmc
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
