SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, terlibat debat soal vasektomi yang dijadikan sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos). Menurut Gus Ipul, usulan harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang, mulai dari agama hingga HAM.
"Usulan itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang, sudut pandang agama, HAM dan hal-hal lain terkait dengan aturan-aturan regulasi bansos. Jadi tidak bisa kita seenaknya, atau tidak bisa kita memberikan bansos dengan syarat-syarat yang memberatkan," kata Gus Ipul saat dihubungi, Senin (5/5/2025).
Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang melibatkan pemotongan dan penyegelan saluran sperma (vas deferens).
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Kebijakan ini didorong agar memastikan bantuan pemerintah bisa didistribusikan dengan adil dan merata.
"Jangan membebani reproduksi hanya ke perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi, harus laki-laki," ucap dia dalam agenda Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah di Bandung, dikutip dari ANTARA, Selasa (29/4).
Tokoh Agama Tolak usulan Vasektomi
Gus Ipul menuturkan bila ingin direalisasikan usulan tersebut, harus dipelajari dan dikaji terlebih dahulu. Dia menyebut sejumlah tokoh agama menolak usulan vasektomi dijadikan sebagai syarat menerima bansos.
"Ya belom (diterapkan), jadi kita perlu waktu mempelajari. Tapi masukan dari berbagai pihak kan ada itu. Dari tokoh-tokoh agama, tokoh penggiat HAM, banyak sekali masukan yang intinya kita akan terima semua masukan itu dengan baik. MUI, NU juga, tokoh-tokoh yang lain juga (menolak). Jadi kita tidak mungkin mengabaikan pertimbangan agama, HAM dan lain sebagainya," ucapnya.
Usulan Gubernur Jabar tak Nyambung
Gus Ipul mengatakan usulan Gubernur Jabar tidak nyambung jika dijadikan syarat menerima bansos. Meski demikian dia menghormati usulan itu.
"Ya nggak nyambung sebenarnya. Tapi sebagai sebuah ide ya dihormati. Membuata aturan kan harus ada pendalaman. Menurut saya itu baru sebatas ide, belum mepertibangkan berbagai hal. Menurut saya ya sulit lah ya. Selama ini kan program KB itu sudah jalan, sifatnya berubah, edukasi yakan, imbauan, kan begitu, ajakan," imbuhnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi, akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
Reaksi Komnas HAM
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, menyatakan tak boleh ada pemaksaan dalam program vasektomi. Menurut Atnike, vasektomi adalah bagian dari otoritas atas tubuh seseorang yang tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos).
"Itu juga menyangkut privasi ya, vasektomi atau apa pun yang dilakukan terhadap tubuh merupakan bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," ujar Atnike di kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).
Atnike menegaskan pemaksaan vasektomi merupakan bentuk penghukuman terhadap tubuh. jk/erc/rmc
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
