Menkeu Ingatkan Bimo Wijayanto dan Letjen Djaka Budi Utama
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan para pejabat yang dilantik Jumat tadi sudah dipercaya Presiden Prabowo Subianto.
Awalnya, Sri Mulyani memberikan selamat bagi para pejabat yang sudah dilantik. Ia menekankan agar menjalankan tugas dengan integritas dan bertanggung jawab. Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai (BC) Letjen Djaka Budi Utama.
"Saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang baru saja dilantik dalam jabatan baru maupun yang dikukuhkan tetap dalam jabatan sebelumnya. Sebelum saya memulai sambutan saya ingin mengingatkan kembali bahwa saudara-saudara baru saja menyampaikan sumpah jabatan yang merupakan janji sakral dari saudara-saudara sekalian kepada sang khalik, sang pencipta, bukan kepada saya," kata Sri Mulyani dalam pelantikan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Sri Mulyani lalu mengatakan para pejabat yang baru dilantik ini sudah dipercaya oleh Prabowo untuk menjaga dan mengelola keuangan negara.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik ini bisa membantu dan berkontribusi dalam memajukan negara agar rakyat jadi lebih makmur.
"Tugas ini tidak mudah karena pada hari-hari ini dan ke depan tantangan perekonomian dan tantangan di bidang keuangan negara akan terus dinamis kompleks dan bahkan berat," tambah Sri Mulyani .
Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak serta Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru, ia tegaskan keduanya merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto yang telah diberikan arahan secara langsung.
"Untuk rumpun penerimaan saya tidak ulang, tapi saya tahu ini menjadi perhatian publik yang paling besar. Pak Bima dan Pak Djaka sudah dipanggil langsung oleh presiden, diberikan arahan dan sekaligus tugas," kata Sri Mulyani di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Harus Menjawab Kenaikan Tax Ratio
Menkeu mengatakan, sebagai otoritas pengelola keuangan negara, Kementerian Keuangan memiliki sejumlah tugas mulai dari menyusun kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, menghimpun penerimaan negara hingga mengelola belanja negara baik di pusat maupun transfer ke daerah.
Tugas Bimo pun tidak mudah ke depannya. Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya perihal rasio penerimaan negara.
"Rasio penerimaan pajak Indonesia memang terbilang rendah, di antara negara-negara berkembang.
Dan penerimaan adalah andalan bagi negara, namun juga menjadi salah satu tantangan yang paling utama. Saya mengingatkan agar bagaimana caranya meningkatkan pajak, namun juga memberikan suatu pelayanan yang mudah untuk wajib pajak.
Kementerian Keuangan sebagai pengelola tugas penerimaan negara harus mampu menjawab kenaikan tax ratio, perbaikan sistem Coretax yang perlu untuk terus diyakinkan, mampu memudahkan wajib pajak, memberikan pelayanan yang mudah," tandas Sri Mulyani.
Rasio Pajak Indonesia Terendah
Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rasio pajak Indonesia merupakan yang terendah di dunia. Menurutnya, rasio penerimaan pajak Indonesia hanya mencapai rata-rata 12,1% terhadap PDB.
"Salah satu yang terendah di dunia di antara negara yang besar. Negara besar lainnya dengan rasio penerimaan rendah adalah Pakistan. Di Pakistan, mereka memiliki rasio penerimaan, rendah," kata Hashim, dalam acara DBS Asian Insights Conference di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Dia mengemukakan target Presiden Prabowo ke depannya tentang rasio penerimaan Indonesia bisa mencapai tingkatan yang sama seperti negara tetangga, Kamboja. Negeri Jiran ini memiliki rasio penerimaan pajak yang mencapai 18�ri PDB. Bahkan, Indonesia memiliki perbandingan yang lebih tinggi lagi, yakni Vietnam sebesar 23%.
Sistem Lelang Dirjen Pajak
Sebelum ini, pernah terjadi penunjukan langsung Ken Dwijugiasteadi sebagai Dirjen Pajak oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. penunjukan ini dianggap aneh. Cara ini mematikan sistem lelang jabatan yang digagas Presiden Joko Widodo. n ec/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
