SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - The Republic Institute (TRI) merilis survei evaluasi kepuasan publik terhadap 100 hari Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terkait akselerasi pembangunan Kabupaten Mojokerto di bidang Pendidikan, Kesehatan hingga sosial
Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Muhammad Al Barra alias Gus Barra dan Mas Rizal sangat tinggi mencapai 81,1 persen.
Angka ini terbilang luar biasa dan termasuk sangat tinggi. Sebagai perbandingan, angka kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Prabowo - Wapres Gibran pada Januari lalu berdasarkan hasil survei The Republic Institute, berada di angka 82,2 persen persen.
Survei Indikator ini digelar selama periode 15 - 23 Mei 2025 yang melibatkan 800 responden di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto kemudian diturunkan ke kecamatan, lalu dilanjutkan ke tingkat Kelurahan, lalu diturunkan ke tingkat RT, Rumah dan menentukan subjek penelitiannya.
"Jenis penelitian yang kami lakukan adalah berbentuk survei, dengan teknik pengambilan sampel adalah Stratified Random Sampling berdasarkan validasi sampel menggunakan data terbaru BPS. Adapun margin of error sebesar 3,4 Persen, dengan tingkat kepercayaan 95 Persen," ungkap DR. Sufyanto, Peneliti Utama TRI saat jumpa pers di ruang rapat Bappeda, Senin (26/5).
Dalam survei tersebut, responden ditanya “Secara umum, sejauh ini seberapa puas Bapak/Ibu dengan kinerja Gus Barra sebagai Bupati Mojokerto?”
“Hasilnya, 81,1 persen masyarakat Kabupaten Mojokerto merasa puas dan sangat puas dengan kinerja Gus Barra selama menjabat Bupati Mojokerto” tegasnya.
Menariknya, jumlah masyarakat Kabupaten Mojokerto yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Gus Barra hanya 11,4 persen dan yang menyatakan tidak tahu atau tidak jelas sebesar 7,5 persen.
Adapun lima program prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan Bupati Gus Barra - Wabup Mas Rizal yang memperoleh sambutan sangat positif dari masyarakat dengan tingkat kepuasan rata-rata di atas 70% yakni :
1. Universal Health Coverage (UHC) Prioritas – 85,7%
Program UHC Prioritas resmi diluncurkan pada 9 April 2025 dan disambut antusias oleh warga. Inisiatif ini memungkinkan seluruh warga Mojokerto mendapatkan layanan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP, tanpa harus memiliki kartu fisik BPJS.
Kebijakan ini menandai transformasi besar dalam layanan kesehatan di Kab Mojokerto, menjamin perlindungan medis bagi seluruh warga, dan dinilai masyarakat sebagai bentuk nyata kehadiran Pemkab Mojokerto di bidang kesehatan dasar
2. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) – 83,9%
Sebagai respons terhadap kemiskinan ekstrem, program RTLH ditargetkan menyasar 15.000 rumah warga tak layak huni.
Pemkab Mojokerto telah menggelontorkan anggaran awal Rp3,5 miliar untuk memperbaiki 96 rumah dalam gelombang pertama.
Program ini dinilai publik sebagai solusi konkret terhadap ketimpangan sosial, karena memberikan dampak langsung pada kenyamanan dan kesehatan keluarga kurang mampu.
RTLH dinilai sebagai program dengan dampak sosial langsung yang sangat dirasakan oleh lingkungan di masyarakat bawah.
3. Insentif Guru TPQ dan Penguatan Pendidikan Nonformal – 82,1%
Program ini menyasar para guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan pendidik informal lainnya yang selama ini sering luput dari perhatian anggaran daerah.
Melalui pemberian insentif dan dukungan pelatihan, masyarakat menilai pemerintah Kab Mojokerto telah mengakui peran penting pendidikan keagamaan dan informal dalam membangun karakter anak bangsa.
Program ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat nilai-nilai religius dan moral generasi yang akan datang.
4. Jaminan Sosial Pekerja Ekosistem Desa – 81,4%
Melalui program ini, perangkat RT, RW, BPD, LPM, Karang Taruna, dan unsur masyarakat desa lainnya mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS.
Responden menyambut baik kebijakan ini karena dianggap mengangkat harkat para pelaku pembangunan di tingkat akar rumput yang selama ini bekerja secara sukarela namun minim perlindungan sosial.
Program ini dianggap membangun semangat gotong royong dan memperkuat struktur sosial desa.
5. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah – 80%
Tingginya kepuasan terhadap program ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat memperhatikan kualitas fasilitas pendidikan anak-anak mereka.
Renovasi bangunan sekolah, perbaikan ruang kelas, sanitasi, dan penyediaan sarana pendukung pembelajaran dinilai berkontribusi langsung pada peningkatan kenyamanan dan mutu pendidikan.
Banyak orang tua dan pendidik menyebut langkah ini sebagai komitmen pemerintah dalam menyediakan lingkungan belajar yang lebih layak dan mendukung proses belajar.
"Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya merespons positif kebijakan yang bersifat infrastruktur, namun juga memberi penghargaan tinggi pada program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan, termasuk upaya pencegahan stunting dan pemberdayaan ekonomi," jelas Sufyanto.
Sementara itu, lanjut Sufyan, tingkat kepuasan kinerja bidang-bidang pemerintahan juga menunjukkan kepuasan publik yang tinggi.
Mayoritas masyarakat menyatakan sangat puas hingga cukup puas terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan skor tertinggi pada bidang pembangunan dan infrastruktur sebesar 84,2%.
Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperbaiki kualitas fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
Bidang pendidikan dan kebudayaan juga mendapat respons positif dengan tingkat kepuasan 83,5%.
Masyarakat mengapresiasi akses pendidikan yang semakin baik, fasilitas yang memadai, serta upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Sementara itu, bidang sosial dan ekonomi mendapat penilaian puas dari 82,5% responden, terutama terkait program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dirasakan memberikan manfaat nyata.
Pelayanan publik yang melibatkan berbagai dinas terkait seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan komunikasi, juga dinilai cukup memuaskan oleh masyarakat dengan angka 79,5%.
Selain itu, bidang lingkungan hidup, transportasi, keamanan, dan ketertiban turut menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi, menunjukkan upaya pemerintah yang berkesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban masyarakat.
"Secara keseluruhan, data survei ini menggambarkan bahwa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto telah berhasil menciptakan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam waktu singkat. Namun demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan kritik dan saran yang ada guna memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja di masa mendatang demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya. Dwi
Editor : Redaksi
