Menag Lobi Menkes Arab Saudi, untuk Segera Operasionalkan KKHI agar Bisa Layani Jemaah Indonesia yang Sakit dan Lansia
SURABAYAPAGI.COM, Makkah - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan dirinya sedang bernegosiasi dengan otoritas Arab Saudi terkait Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Nasaruddin berharap KKHI Makkah dapat segera beroperasi.
"Ada regulasi baru bahwa klinik kita ini tidak bisa beroperasi. Seluruh pasien yang mengalami masalah itu harus dirujuk ke rumah sakit," kata Nasaruddin di KKHI Makkah, kemarin (1/6/2025).
Praktis hingga pekan ini KKHI masih nggangur alias belum beroperasi. Kata Menag masih ada hal yang perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi terkait penggunaan sarana dan prasarana KKHI.
KKHI Makkah terletak di Jalan Makkah-Taif. Terdapat tulisan KKHI Makkah di bagian depan gedung tersebut.
Anggaran KKHI 2025
Kemenkes hingga Senin (2/5) belum jelaskan anggaran untuk penyiapan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dalam program kesehatan haji tahun 2025, belum dipublikasikan. Tapi anggaran 2022 adalah sekitar Rp 37,77 miliar.
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Liliek Marhaendro Susilo menyampaikan, pihaknya sudah melakukan rekrutmen 1.560 tenaga kesehatan haji (TKH) untuk semua kelompok terbang (kloter) haji. Lalu tenaga kesehatan yang ditempatkan di klinik di Arab Saudi direncanakan sebanyak 320 orang.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini terus mempersiapkan layanan kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023.
Liliek Marhaendro Susilo menyampaikan, pihaknya sudah melakukan rekrutmen 1.560 tenaga kesehatan haji (TKH) untuk semua kelompok terbang (kloter) haji. Lalu tenaga kesehatan yang ditempatkan di klinik di Arab Saudi direncanakan sebanyak 320 orang.
Liliek mengatakan, penyiapan sarana dan prasarana kesehatan diantaranya terkait klinik kesehatan haji Indonesia (KKHI) di Makkah dan Madinah, pos kesehatan bandara, pos kesehatan di Arafah, dan pos kesehatan di Mina.
Anggaran Penugasan Petugas Kesehatan Haji
Sebelum pelaksanaan haji, ada usulan Kenaikan Biaya Haji 2025 untuk Keadilan dan Keberlanjutan.
Termasuk penyiapan kendaraan operasional, ambulance, dan kalibrasi alat kesehatan.
Liliek menuturkan, tenaga kesehatan haji di setiap kloter berkoordinasi dengan ketua regu dan ketua rombongan untuk terus mengawasi jemaah yang tergolong telah lanjut usia (lansia).
Liliek menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk kesehatan haji digunakan untuk beberapa hal. Antara lain, anggaran obat-obatan dan alat kesehatan sebesar Rp 87,4 miliar, anggaran vaksin meningitis sebesar Rp 29,1 miliar, dan anggaran klinik kesehatan haji Indonesia sebesar Rp 33,6 miliar.
Kemudian, anggaran penugasan petugas kesehatan haji sebesar Rp 212,7 miliar, anggaran pelatihan kompetensi petugas kesehatan haji sebesar Rp 8,1 miliar, pembekalan integrasi PPIH sebesar Rp 3,1 miliar.
Serta anggaran dana deko berupa pembekalan integrasi TKH di 13 provinsi embarkasi, seragam TKH, dan honor petugas sebesar Rp 15,8 miliar.
“Jadi secara total dana APBN untuk penyelenggaraan kesehatan haji yang kita sediakan adalah sebesar Rp 389,8 miliar,” ujar Liliek dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Kamis (26/1).
KKHI Belum Berikan Layanan
Hingga Sabtu (31/5/2025), KKHI sendiri belum memberikan layanan seperti rawat inap ataupun pemeriksaan medis kepada jemaah haji Indonesia. Namun, tenaga medis, peralatan medis hingga obat-obatan sudah tersedia di KKHI Makkah
Kepala KKHI Makkah, Edi Supriyatna, mengatakan saat ini layanan kesehatan bagi jemaah dilakukan oleh dokter kloter ataupun dokter dari KKHI Makkah secara mobile. Dokter bakal melakukan pengecekan kesehatan kepada jemaah di hotel-hotel.
Jika ada jemaah yang dinilai butuh perawatan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. KKHI Makkah juga telah menyiapkan obat-obatan yang biasanya diperlukan jemaah haji.
KKHI Makkah dilengkapi dengan poli gigi, ruang rawat inap, ruang gawat darurat, ruang laboratorium hingga rontgen.
Tabung oksigen hingga alat kejut jantung atau defibrillator terdapat di salah satu ruangan. Ada juga ambulans yang disiagakan.
Dia mengatakan KKHI dapat menampung 62 pasien. Edi menyebut ada 107 orang tenaga medis, termasuk 28 dokter spesialis.
Jika ada jemaah yang butuh perawatan lebih lanjut, maka dokter spesialis dari KKHI Makkah akan dikerahkan ke hotel jemaah. Jika jemaah tersebut butuh rujukan, maka KKHI akan membawa pasien itu ke rumah sakit di Arab Saudi yang telah menjalin kerja sama dengan Indonesia.
Bernegosiasi Terkait Perizinan KKHI
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya tengah bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait perizinan operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Makkah.
Hal ini disampaikan Menag, Minggu (1/6/2025), saat mengunjungi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Makkah. Kunjungan ini dalam rangka mengecek persiapan KKHI untuk melayani jemaah haji Indonesia.
"Nanti kita akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memohon izin operasional KKHI Daker Makkah," kata Menag.
Menag mengungkapkan, pihaknya baru saja melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan. Dalam pertemuan itu, Menag menyampaikan keprihatinan peningkatan jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia. Hal ini perlu upaya evaluasi dan mitigasi bersama.
Menag menyampaikan adanya regulasi baru bahwa KKHI belum diizinkan beroperasi. Semua pasien jemaah haji Indonesia harus dirujuk ke RS Arab Saudi.
Padahal menurut Menag, KKHI ini akan sangat bermanfaat bagi jemaah haji Indonesia untuk memastikan mereka sehat dalam menjalankan ibadah haji, utamanya mereka yang memiliki komorbid atau membutuhkan rawat jalan.
Jemaah Indonesia akan merasa lebih nyaman dirawat di KKHI yang notabene petugasnya adalah dari Indonesia. "Mereka agak enggan untuk dirawat di RS Saudi. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak diperiksa di RS Arab Saudi, sehingga kesehatan mereka menurun," kata Menag.
Banyak Pasien Menahan Sakit
Diungkapkan Menag, banyak pasien menahan sakit karena takut ke RS. Pasien jemaah haji Indonesia merasa tidak memiliki teman walaupun ada dokter RS Arab Saudi yang mengawal. "Mereka merasa tidak ada siapa-siapa. Karena mungkin bahasa yang berbeda, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan RS Arab Saudi. Mereka lebih nyaman dirawat oleh dokter dari Indonesia sendiri," katanya.
Atas kondisi tersebut, Menag bersama tim Amirul Hajj akan bernegosiasi lebih lanjut dengan pemerintah Arab Saudi. "Kami coba negosiasi kalau bisa KKHI diizinkan kembali beroperasi. Menteri Kesehatan sudah mengiyakan, karena kita memiliki misi yang sama dalam menjaga kesehatan jemaah haji,' katanya.
Namun demikian, KKHI belum beroperasi karena masih ada hal yang perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi terkait penggunaan sarana dan prasarana KKHI
Nasaruddin mengatakan dirinya telah bertemu dengan Menteri dan jajaran pejabat Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Nasaruddin mengatakan dirinya telah meminta agar Saudi memberikan dispensasi agar KKHI bisa beroperasi.
"Kami minta betul supaya klinik kami ini dimuka kembali setelah kemarin tidak boleh beroperasi. Alasan kami pertama bahwa banyak pasien kita ini menahan sakitnya karena takut ke rumah sakit karena ke sana kan tidak ada temannya, tidak ada siapa-siapa, bahasanya pun tidak komunikatif walaupun mungkin ada dokter yang mengawal tapi dia lebih safe dirawat dokternya sendiri," ujarnya.
Menkes Saudi Beri Lampu Hijau
Nasaruddin mengaku meminta agar KKHI bisa dibuka. Dia mengatakan Menteri Kesehatan Saudi telah memberi lampu hijau terkait hal itu.
"Nah, kami mencoba negosiasi kalau bisa kami diizinkan memanfaatkan klinik ini karena memang dari tahun ke tahun sangat membantu ini. Akhirnya Menteri Kesehatannya tadi itu mengiyakan, oke kalau itu memang dianggap baik," tuturnya.
Nasaruddin mengatakan saat ini pihaknya terus berupaya agar KKHI mendapat izin dari instansi terkait lainnya. Dia menyebut layanan kesehatan bagi jemaah merupakan prioritas pemerintah Indonesia.
"Insyaallah habis magrib ini kita akan bernegosiasi mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan Pak Menteri bisa menjadi kenyataan karena di sini kan ada dua hal, satu masalah kesehatannya, Menteri Kesehatannya oke tapi menyangkut masalah fasilitasnya itu terkait dengan keamanan kebakaran dan sebagainya itu wilayah Kementerian Dalam Negeri. Nah, nanti malam kami akan coba negosiasi semua," ujarnya.
KKHI Difungsikan Tempat Perawatan
Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan 4 Mei 2025 , dijelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan melalui Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang beroperasi di dua daerah kerja yaitu Madinah dan Mekkah. KKHI difungsikan sebagai tempat perawatan dan rujukan bagi jemaah haji Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan, baik yang dirujuk dari Pos Kesehatan Kloter, Pos Kesehatan Sektor, maupun Pos Kesehatan Bandara.
Jemaah yang sakit akan ditangani terlebih dahulu di Unit Gawat Darurat (UGD) KKHI untuk kemudian menjalani proses triase, yaitu penggolongan tipe dan tingkat kegawatdaruratan pasien.
KKHI akan menangani hasil kondisi pasien pada tingkat kesakitan/cedera ringan dan sedang. Namun, jika hasil triase di level sedang dan berat atau kondisi gawat darurat, jemaah akan segera dilakukan resusitasi dan dirujuk ke rumah sakit pemerintah Arab Saudi (RSAS) untuk penanganan lanjutan.
“Selama masa perawatan, petugas kesehatan di KKHI juga memberikan edukasi dan penyuluhan kepada pasien serta keluarga atau jemaah lain yang menjenguk,” ujar Kepala Bidang Kesehatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kesehatan Tahun 1446H/2025M, dr. Mohammad Imran, MKM.
Pelayanan kesehatan di KKHI bersifat kuratif dan rehabilitatif, dengan fokus pada pemulihan dan penyembuhan secara cepat dan tepat. Jenis layanan yang tersedia meliputi penanganan gawat darurat, rawat inap, perawatan intensif di ICU dan HCU, serta pelayanan ambulans untuk proses rujukan dan evakuasi.
Terpisah Anggota Amirul Hajj Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyambangi Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Makkah.“Intinya kita ingin memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk melayani para jemaah haji kita yang jumlahnya terbesar di dunia, yaitu 25 persen dari seluruh jemaah haji di tanah Makkah ini,” kata Taruna di KKHI Makkah, Minggu (1/6).
Tidak Mudah Layani Jemaah
Anggota Amirul Hajj Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyambangi Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Makkah.
Taruna Ikrar berpesan kepada semua petugas kesehatan harus maksimal dalam melayani jemaah haji Indonesia yang sudah ramai memadati Makkah.
“Intinya kita ingin memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk melayani para jemaah haji kita yang jumlahnya terbesar di dunia, yaitu 25 persen dari seluruh jemaah haji di tanah Makkah ini,” kata Taruna di KKHI Makkah, Minggu (1/6).
Taruna mengakui tidak mudah dalam melayani jemaah haji Indonesia, khususnya dari segi kesehatan. Apalagi, ada tantangan cuaca panas yang bisa berdampak kepada kesehatan jemaah. Belum lagi, banyak jemaah lansia.
Taruna mengatakan, persoalan tersebut ditambah dengan jumlah tenaga kesehatan yang kurang.
“Salah satu tantangan yang kita lihat tadi ternyata petugas kesehatan kita jumlahnya sangat terbatas. Idealnya itu dalam suatu grup itu layanan misalnya 100 orang itu 1 dokter dan 1 tenaga medis,” ungkap Taruna. n jk/km/ec/rmc
Editor : Moch Ilham
