SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Usai melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke di Rusun Pasar Rumput, Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendorong Pemerintah Kota Surabaya dapay mengadopsi konsep hunian vertikal terintegrasi seperti yang diterapkan di rusun tersebut. Hunian vertikal yang dibangun di atas aset pasar milik Pemprov DKI Jakarta itu bisa menjadi contoh konkret pemanfaatan aset daerah yang tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menjaga aktivitas ekonomi warga.
“Kami berharap Pemkot bisa meniru konsep seperti Rusun Pasar Rumput. Ini cocok diterapkan di Surabaya yang saat ini menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah,” ujar Cak YeBe, sapaan akrabnya, Rabu (4/6/2025).
Dalam kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke rusun tersebut, Komisi A mencatat keunggulan rusun yang terdiri dari 1.984 unit hunian. Masing-masing unit memiliki luas 36 meter persegi, dua kamar tidur, pantry, dan ruang tamu. Tarif sewanya berkisar antara Rp1,1 juta hingga Rp2,25 juta per bulan.
Menurut Yona, konsep hunian ini bisa dijadikan solusi pemukiman di tengah kota tanpa menggusur warga dari sumber penghasilannya.
“Kita ingin Surabaya punya hunian terjangkau, tapi tetap mendukung kehidupan ekonomi warga. Apalagi kalau bisa dibangun di atas lahan milik Pemkot, seperti aset pasar atau tanah HPL,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya skema Hunian Bersubsidi Berbasis Aset Tanah, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL), agar pengembang bisa membangun tanpa harus mengambil alih kepemilikan lahan dari negara atau pemda.
Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Muhammad Saifuddin, menambahkan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mewujudkan rumah susun milik (rusunami) dengan harga terjangkau.
“Sudah saatnya Pemkot menggandeng swasta. Saya membayangkan, cicilan rusunami itu bisa seperti cicilan motor, biar masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa punya hunian sendiri,” ujarnya.
Komisi A DPRD Surabaya berharap hasil kunjungan ini bisa menjadi masukan nyata bagi Pemkot untuk merancang kebijakan perumahan yang lebih progresif dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Jika Anda ingin versi ini dibuat lebih singkat untuk kebutuhan media sosial atau ditambahkan infografik pendukung, saya siap bantu. Alq
Editor : Moch Ilham
