Strategi Presiden Prabowo, Hakim Tidak Bisa Dibeli, Digaji Tinggi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana kenaikan gaji untuk para hakim dengan besaran bervariasi, dan kenaikan tertinggi mencapai 280 persen.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana kenaikan gaji untuk para hakim dengan besaran bervariasi, dan kenaikan tertinggi mencapai 280 persen.

i

Solidaritas Hakim Indonesia Tuntut Kenaikan Gaji 242%, Malah Dinaikan 280% 

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo menekankan kepada para hakim untuk serius bekerja menegakkan keadilan. Prabowo mengingatkan negara kini membutuhkan hakim yang tidak bisa dibeli.

"Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli," ujar Prabowo saat sambutan acara pengukuhan 1.451 hakim di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Kamis tadi (12/6/2025).

Prabowo mengaku kaget saat melihat kondisi para hakim usai dirinya menjabat Presiden. Prabowo prihatin 18 tahun hakim tak menerima kenaikan gaji.

"Begitu saya jadi Presiden saya kaget, saya tanya gimana kondisi hakim. Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan, 18 tahun padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan, saya dapat laporan ada hakim yang masih apa itu, kontrak-kontrak, nggak punya rumah dinas dan sebagainya, dan sebagainya," ujarnya.

Dalam acara yang sama, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan angka yang bervariasi. Tertinggi yakni golongan paling junior dengan kenaikan 280%.

 

Wujudkan Kesejahteraan Hakim

"Saya Prabowo Subianto Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim," kata Prabowo.

"Dengan tingkat kebaikan bervariasi sesuai golongan dimana kenaikan tertinggi mencapai 280%. Dan golongan naik tertinggi adalah yang paling junior paling bawah," lanjut Prabowo.

Prabowo menekankan semua gaji hakim akan naik secara signifikan. Prabowo akan mengawasi kenaikan gaji tersebut.

"Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, dan saya monitor terus," ujarnya.

Kenaikan gaji ini menurut Prabowo demi mewujudkan kesejahteraan hakim.

Hal itu diumumkan Prabowo saat sambutan di acara pengukuhan 1.451 hakim di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat.

Dengan tingkat kebaikan bervariasi sesuai golongan di mana kenaikan tertinggi mencapai 280%," ujar Prabowo disambut tepuk tangan para hakim yang hadir.

"Dan golongan naik tertinggi adalah yang paling junior paling bawah," lanjut Prabowo.

 

Tidak Sedang Memanjakan Hakim

Presiden Prabowo Subianto menyebut dirinya tidak keliru menaikkan gaji hakim hingga 280%. Prabowo menekankan bahwa dia tidak sedang memanjakan hakim dengan kenaikan gaji tersebut.

"Saya menganggap bahwa saya tidak keliru malah saya anggap sebetulnya ini masih kurang besar, tapi sudahlah," kata Prabowo saat memberikan sambutan di acara pengukuhan 1.451 hakim di gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Prabowo berharap kenaikan gaji itu akan membuat lembaga peradilan semakin kuat untuk menegakkan hukum. Ia meminta lembaga peradilan menindak hukum tanpa pandang bulu.

"Sebentar lagi dengan hakim-hakim yang kuat kita tegakkan hukum, tegakkan hukum, siapapun melanggar hukum, mau bikin macem-macem patuhi hukum untuk kepentingan kita semua," ujarnya.

 

Aksi Solidaritas Hakim Indonesia

Solidaritas Hakim Indonesia menggelar aksi cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024 sebagai gerakan protes terhadap terabaikannya kesejahteraan khususnya para hakim di Indonesia. Solidaritas Hakim Indonesia yang terdiri atas mayoritas hakim yang berada di golongan IIIb ini  menuntut perubahan Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2012 yang sudah tidak sesuai dengan beban kerja para hakim saat ini.

Dalam tuntutannya, Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan dengan rata-rata inflasi 4,1 persen setiap tahun, tunjangan jabatan hakim yang layak untuk tahun 2024 adalah 242 persen dari yang berlaku saat ini.n jk/erc/cr9/rmc

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…