Job Fair, Lapangan Kerja, Pengangguran, Problem Indonesia

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Raditya M Khadaffi
Raditya M Khadaffi

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Berita utama harian Surabaya Pagi, edisi Rabu (18/6) kemarin berjudul "Pro-Kontra Job Fair"

Ada sub judul "Di Tengah Ledakan Pengangguran di Indonesia.  Pemprov DKI Akui Sudah tak Efektif"

Dalam berita itu, penyelenggaraan job fair oleh Pemprov DKI Jakarta, disorot.

Padahal ada 40 perusahaan  membuka lowongan kerja dalam kegiatan Job Fair Jakarta 2025 yang digelar selama dua hari mulai hari Selasa inu (17/6) hingga Rabu (18/6). Bursa kerja ini berlangsung serentak di dua lokasi, yakni Gedung Judo Kelapa Gading dan GOR Remaja Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

 Syahroni, anggoga Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, mengkritik penyelenggaraan job fair itu.

Pihaknya mempertanyakan sejauh mana job fair mampu menjawab tantangan pengangguran di Jakarta. Ia menilai penyelenggaraan job fair sudah tak efektivitas lagi di tengah ledakan pengangguran saat ini.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan dukungannya terhadap usulan evaluasi program ketenagakerjaan yang lebih berfokus pada hasil (outcome based). Menurutnya, pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengukur dampak nyata dari berbagai program pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

"Usulan evaluasi berbasis outcome sangat tepat. Kami juga sependapat dengan usulan tambahan berupa program Magang Berjamin Kerja, integrasi antara job fair dan pelatihan, serta insentif bagi perusahaan yang membuka banyak lapangan kerja," ujar Rano.

Rano menegaskan bahwa Pemprov DKI akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap pelaksanaan job fair agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pencari kerja di Ibu Kota.

Pertanyaannya, pencari kerja butuh lapangan kerja dan bukan media lowongan kerja semata .

 

***

 

Masuk akal kritik legislator itu. Banyak yang menilai job fair tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga sulit untuk mengukur dampaknya terhadap pengurangan pengangguran.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,28 juta jiwa pada Februari 2025, atau naik 1,11% jika dibanding 2024.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka—persentase jumlah orang yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja—mencapai 4,76%.

International Monetary Fund (IMF) juga memproyeksikan angka pengangguran di Indonesia pada 2025 akan mencapai 5,0%, tertinggi nomor dua di kawasan Asia setelah China yang konsisten menyentuh angka 5,1% sejak tahun lalu.

Proyeksi yang tertuang dalam World Economic Outlook edisi April 2025 menyebut angka pengangguran Indonesia akan naik, menjadi 5,1% pada 2026 mendatang.

Menurut laporan kantor berita Antara, jumlah pengangguran di Jakarta saja, pada awal 2025 mencapai 338 ribu orang, meningkat dari 327 ribu orang pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta sekarang telah mencapai 6,18%, naik 0,15% dibandingkan tahun sebelumnya.

BPS DKI Jakarta mencatat adanya peningkatan angkatan kerja di Jakarta, namun peningkatan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Masya Allah susahnya mencari pekerjaan di Indonesia.

 

***

 

Dari sebuah media sosial diberitakan dalam dua hari pameran bursa kerja yang pernah diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan tahun lalu, tercatat ada 22.010 pencari kerja yang datang.

Namun, hanya 912 orang yang berhasil sampai tahap wawancara langsung. Tidak sampai 8%nya pencari kerja di job fair terjaring. Meski baru tahap wawancara.

Ini gambaran jumlah angkatan kerja terus bertambah, namun tidak semua terserap di pasar kerja.

Konsep klasiknya, pengangguran dapat memicu masalah sosial seperti kriminalitas dan ketidakstabilan sosial.

Konon penyebab pengangguran di Indonesia utamanya karena ketidakseimbangan antara pekerjaan dan pertumbuhan tenaga kerja, dan menyebabkan persaingan ketat.

Juga ketidakseimbangan antara pekerjaan dan pertumbuhan tenaga kerja, atau "job mismatch". Ini adalah kondisi di mana jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran, persaingan ketat di pasar tenaga kerja, dan potensi penurunan upah.

Ledakan jumlah penduduk juga berkontribusi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang cukup.

Semakin banyak angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja, namun lapangan kerja yang ada tidak bertambah secara proporsional.

Ada indikasi tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ini menjadi penghambat bagi pencari kerja usia produktif.

Isunya konon banyak lapangan pekerjaan membutuhkan keterampilan khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh sebagian pencari kerja.

Halo rakyat Indonesia. Jangan putus asa mencari pekerjaan. Ada peluang berwirausaha.([email protected])

Berita Terbaru

Perketat Keamanan, Dinkes Kota Malang Pastikan 71 SPPG Kantongi SLHS

Perketat Keamanan, Dinkes Kota Malang Pastikan 71 SPPG Kantongi SLHS

Selasa, 28 Jul 2026 12:51 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga keamanan masing-masing dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait menu yang akan di…

Kasus HIV Bertambah, Pemkot Malang Mulai Optimalisasi Layanan VCT

Kasus HIV Bertambah, Pemkot Malang Mulai Optimalisasi Layanan VCT

Selasa, 28 Jul 2026 12:44 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Seiring bertambahnya kasus HIV di wilayah Kota Malang, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) setempat tengah mengoptimalkan kesadaran…

Didukung Lima Sektor, Pemkab Catat Ekonomi Madiun 2025 Capai 5,33 Persen

Didukung Lima Sektor, Pemkab Catat Ekonomi Madiun 2025 Capai 5,33 Persen

Selasa, 28 Jul 2026 12:39 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 12:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Seiring pembangunan SDM, infrastruktur, serta lima sektor unggulan yang dilakukan pemda setempat, saat ini Pemerintah Kabupaten…

P-APBD 2026 Disetujui, Pemkab Lumajang Percepat Pembangunan dan Layanan Publik

P-APBD 2026 Disetujui, Pemkab Lumajang Percepat Pembangunan dan Layanan Publik

Selasa, 28 Jul 2026 12:29 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 12:29 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Usai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 disetujui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mempercepat…

Ekonomi Kerakyatan Jadi Fokus Reses, BHS Paparkan Kredit 40 Tahun dan Dukungan UMKM

Ekonomi Kerakyatan Jadi Fokus Reses, BHS Paparkan Kredit 40 Tahun dan Dukungan UMKM

Selasa, 28 Jul 2026 11:50 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 11:50 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), memanfaatkan masa reses sidang V tahun 2025–2026 dengan menyerap aspirasi w…

Puncak Kemarau, BPBD Ponorogo Salurkan Air Bersih Terdampak Kekeringan

Puncak Kemarau, BPBD Ponorogo Salurkan Air Bersih Terdampak Kekeringan

Selasa, 28 Jul 2026 11:24 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 11:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Seiring meningkatnya kebutuhan air pada puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo, Jawa…