Pengadilan Negeri Lamongan Eksekusi Lahan 29 Hektare Milik PT LMI

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pengadilan Negeri (PN) Lamongan melaksanakan eksekusi lahan seluas 29 hektare milik PT Lamongan Marine Industry (PT LMI) pada Jumat (20/6/2025). SP/ LM
Pengadilan Negeri (PN) Lamongan melaksanakan eksekusi lahan seluas 29 hektare milik PT Lamongan Marine Industry (PT LMI) pada Jumat (20/6/2025). SP/ LM

i

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Pengadilan Negeri (PN) Lamongan melaksanakan eksekusi lahan seluas 29 hektare milik PT Lamongan Marine Industry (PT LMI) pada Jumat (20/6/2025). Lahan tersebut berlokasi di Jl. Daendels Km 63, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Proses eksekusi dilakukan setelah PT Dok Pantai Lamongan (PT DPL) dinyatakan sebagai pemilik sah berdasarkan Grosse Risalah Lelang Nomor 3202/10.01/2024-01 tertanggal 19 Desember 2024.

Eksekusi mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan, terdiri dari Polres Lamongan, Polsek Paciran, Satuan Brimob, serta personel TNI dari Koramil setempat. Sejumlah pejabat wilayah turut hadir, di antaranya Camat Paciran, Kepala Desa Kemantren, dan Kepala Desa Sidokelar.

Pengamanan Ketat dan Koordinasi Lapangan

Sebelum pelaksanaan, jajaran kepolisian dan aparat terkait menggelar apel pagi di lokasi. Apel dipimpin oleh Kabag Ops Polres Lamongan, Kompol Budi Santoso, yang memberikan arahan teknis kepada seluruh personel pengamanan dan tim dari Pengadilan. Turut hadir unsur TNI serta perangkat kecamatan dan desa.

PT DPL selaku pemohon eksekusi telah menyiapkan segala perlengkapan pendukung, termasuk tenaga kerja, alat berat, serta fasilitas teknis lainnya. Persiapan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran eksekusi dan menjaga ketertiban selama proses berlangsung.

Penetapan Dibacakan, Termohon Tidak Hadir

Eksekusi dimulai sekitar pukul 07.00 WIB. Namun hingga pukul 07.30 WIB, pihak PT LMI selaku termohon eksekusi tidak menunjukkan kehadiran. Panitera PN Lamongan, Florensa Crisbeck Huttubessy, S.H., kemudian membacakan Penetapan Eksekusi langsung di atas objek sengketa.

Pembacaan penetapan tersebut menandai dimulainya proses pengosongan aset. Tindakan itu dilakukan sebagai wujud pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap serta menjaga kepastian hukum bagi para pihak.

Pengosongan Aset dan Sterilisasi Lokasi

Setelah Penetapan Eksekusi resmi dibacakan, petugas pengamanan segera m ensterilkan lokasi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kabag Ops Kompol Budi Santoso memberikan instruksi agar proses berjalan tertib dan aman. Peringatan keras disampaikan kepada masyarakat agar tidak mendekat ke area eksekusi.

Sementara itu, tim dari Pengadilan Negeri membagi tugas ke sejumlah titik strategis, seperti kantor, pos penjagaan, mess karyawan, dan bengkel kerja. Proses pengosongan dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat aparat keamanan.

Hambatan Teknis Warnai Eksekusi

Eksekusi menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan. Sejumlah bangunan seperti kantor dan gudang dalam keadaan terkunci sehingga memperlambat pengosongan. Alat berat yang disiapkan juga mengalami kesulitan akses karena kondisi jalan masuk yang sempit.

Selain itu, pemadaman listrik menyebabkan lokasi menjadi gelap saat malam hari, menurunkan visibilitas dan membahayakan petugas. Beberapa pekerja juga melaporkan kemunculan hewan liar seperti ular dari semak-semak, mengingat sebagian area merupakan lahan terbuka yang tidak terawat.

Melihat situasi tersebut, tim eksekusi melakukan evaluasi dan menyesuaikan strategi pelaksanaan agar keselamatan dan keamanan petugas tetap terjaga.

PT DPL Dukung Penegakan Hukum

Koordinator Tim Hukum PT DPL, H. Ananto Haryo, S.H., M.Hum., M.M., menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah hukum yang diambil Pengadilan Negeri Lamongan. Ia mengapresiasi profesionalisme tim pengadilan serta aparat keamanan yang bekerja sejak pagi hingga malam hari.

Menurutnya, pelaksanaan eksekusi harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan kemanusiaan. Ia menambahkan bahwa PT DPL tetap berkomitmen untuk menghormati proses hukum dan menyelesaikan sengketa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami percaya seluruh tahapan hukum telah dilalui secara sah. Apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari pelaksanaan keadilan yang harus dihormati bersama,” ujar Ananto.

Meski sebagian besar pengosongan telah dilakukan, eksekusi belum tuntas sepenuhnya akibat hambatan teknis dan kondisi lapangan. Pihak pengadilan berencana melanjutkan proses secara bertahap dengan pengamanan yang tetap optimal.

Eksekusi lahan ini menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa antara PT DPL dan PT LMI yang telah berlangsung cukup lama. Pengadilan menegaskan bahwa proses ini merupakan implementasi langsung dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan harus dihormati oleh seluruh pihak.

Eksekusi Telah Selesai Dilakukan

Seiring berjalannya waktu dan penyelesaian berbagai hambatan teknis, seluruh rangkaian proses eksekusi akhirnya selesai dilakukan oleh tim Pengadilan Negeri Lamongan dengan pengamanan aparat gabungan. Tahapan demi tahapan pengosongan aset telah rampung secara menyeluruh, memastikan penguasaan fisik lahan beralih sepenuhnya sesuai ketentuan hukum.

Barang PT LMI Dipindahkan ke Gudang di Lahan Reklamasi
Barang-barang milik PT LMI yang sebelumnya berada di atas lahan sengketa telah dipindahkan ke gudang-gudang milik PT LMI yang berada di atas lahan reklamasi. Lahan ini merupakan aset yang dimiliki LMI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan dan telah didukung dengan rekomendasi resmi dari Bupati Lamongan.

Kegiatan Pembangunan Berjalan di Lahan Reklamasi

Sebagai langkah lanjutan, PT LMI juga telah memulai pembangunan sumur bor dan gudang baru di atas lahan reklamasi tersebut. Aktivitas ini merupakan bagian dari penataan kembali operasional perusahaan pasca-eksekusi. lm

Berita Terbaru

Seminar Nasional dan Munas, FKDK BPD SI Tetapkan Kepengurusan Baru Serta Dorong Transformasi BPD

Seminar Nasional dan Munas, FKDK BPD SI Tetapkan Kepengurusan Baru Serta Dorong Transformasi BPD

Kamis, 04 Jun 2026 19:21 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:21 WIB

SurabayaPagi, Semarang - Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) secara resmi telah menyelenggarakan Seminar…

Merasa Dirugikan, Pengusaha Ponorogo Ajukan Gugatan Senilai Rp17 Miliar

Merasa Dirugikan, Pengusaha Ponorogo Ajukan Gugatan Senilai Rp17 Miliar

Kamis, 04 Jun 2026 18:40 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 18:40 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, MADIUN - BRI Kantor Cabang Madiun didugat perdata oleh  pengusaha Ponorogo terkait lelang aset yang diklaim milik Yunan Helmy Nasution. Guga…

Tertarik Kepemimpinan Perempuan, SD Muhammadiyah 3 Ikrom Taman, undang Wabup Hj. Mimik Idayana dalam podcastnya

Tertarik Kepemimpinan Perempuan, SD Muhammadiyah 3 Ikrom Taman, undang Wabup Hj. Mimik Idayana dalam podcastnya

Kamis, 04 Jun 2026 17:09 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 17:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Perbincangan inspiratif yang dipandu Hana Nusaibah Abdillah itu berlangsung hangat di ruang Perpustakaan SD Muhammadiyah 3 Ikrom.…

Tak Hanya PNS, PPPK Paruh Waktu di Kota Mojokerto Juga Terima Gaji ke-13

Tak Hanya PNS, PPPK Paruh Waktu di Kota Mojokerto Juga Terima Gaji ke-13

Kamis, 04 Jun 2026 16:42 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 16:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto mencairkan gaji ke-13 bagi 3.692 pegawai dengan total anggaran Rp13,2 miliar. Menariknya, selain PNS,…

3 Mantan Petinggi BGN Ditangkap Kejagung, SPPG di Ponorogo Lumpuh 

3 Mantan Petinggi BGN Ditangkap Kejagung, SPPG di Ponorogo Lumpuh 

Kamis, 04 Jun 2026 15:31 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 15:31 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Pengusutan kasus dugaan korupsi di internal Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai memicu efek domino di…

Dishub Bakal Perbaiki Layanan Kinerja Transportasi Publik Suroboyo Bus dan Wira-Wiri

Dishub Bakal Perbaiki Layanan Kinerja Transportasi Publik Suroboyo Bus dan Wira-Wiri

Kamis, 04 Jun 2026 15:22 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 15:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menyusul adanya keluhan masyarakat terkait perilaku berkendara yang dinilai kurang tertib, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya…