SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh wilayah dapat aktif beroperasi pada pertengahan September 2025. Target ini selaras dengan arahan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sekaligus memperkuat semangat kemandirian ekonomi melalui Kampung Pancasila.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati menyebutkan bahwa pemerintah pusat menargetkan 80.081 Koperasi Merah Putih se-Indonesia dapat beroperasi pada Oktober 2025. Sedangkan Pemprov Jatim menargetkan koperasi tersebut beroperasi maksimal pada akhir September.
"Kalau targetnya pusat itu Oktober sudah berjalan semua. Targetnya provinsi September akhir. Targetnya kita di pertengahan September harus berjalan semua, kita starting dulu," ujar Febrina usai mengikuti acara peresmian Koperasi Merah Putih secara virtual di Convention Hall Surabaya, Senin (21/7).
Febrina, yang akrab disapa Febri, menjelaskan bahwa keberhasilan KKMP sangat ditentukan oleh kemitraan strategis, termasuk dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Seperti tadi Pak Presiden sampaikan, harus ada hub dengan Bulog, dengan Pertamina, PLN juga," katanya.
Tak hanya BUMN, Febri juga menyebutkan potensi kolaborasi lain dengan lembaga seperti Samsat dalam pengelolaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) atau opsen daerah. "Mungkin bisa saja Pajak Kendaraan Bermotor, opsen-opsen itu juga bisa kita ambil sebagai bagian dari kinerja koperasi," jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa Pertamina telah menyampaikan ketertarikan untuk menjadikan koperasi sebagai prototipe pangkalan distribusi LPG. “Pertamina juga sudah sempat sampaikan kepada kami untuk prototipe-nya, mungkin ada beberapa koperasi yang memang bisa dipakai untuk pangkalan dulu,” ujarnya.
Namun demikian, Febri menyadari bahwa pendekatan dengan masing-masing BUMN memerlukan strategi komunikasi yang berbeda. "Tadi Bu Gubernur juga bilang, komunikasi dengan Pertamina pasti beda komunikasi dengan Bulog. Jadi seperti itu, kami Dinas Koperasi harus menjajaki itu," tambahnya.
Febri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya juga menargetkan KKMP sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang dapat menyerap tenaga kerja langsung di tingkat kelurahan. “Kalau koperasi itu sudah bisa meng-create di level kelurahan, pasti kan dia butuh apa? Misal butuh kurir, butuh packaging, butuh tenaga admin,” ungkapnya.
Saat ini, struktur organisasi koperasi yang dibentuk melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) masih terbatas. Namun, Febri optimistis kebutuhan tenaga kerja ke depan akan tumbuh seiring dengan berjalannya operasional koperasi. “Kalau sudah kelihatan (berjalan), misalkan satu bulan sudah ada mapping kebutuhan, itu pasti butuh (tenaga kerja) di situ semuanya,” katanya.
Meski begitu, Febri menilai, tantangan terbesar koperasi terletak pada membangun kesadaran kolektif para pengurus dan anggota koperasi. "Kita harus membuat semuanya memahami dengan hati yang sama, bahwa sebetulnya ini adalah payung besar yang ada di wilayah," ungkapnya.
Ia menilai koperasi selama ini cenderung berdiri sendiri tanpa sokongan akses permodalan yang kuat. Kini, dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, negara memberikan dukungan nyata, termasuk dalam bentuk skema pembiayaan yang terintegrasi. "Negara sudah hadir, di kabupaten/kota juga sudah hadir, jadi untuk akses permodalan untuk kawan-kawan koperasi itu bisa," ujarnya.
Namun, Febri mengingatkan agar Koperasi Merah Putih tidak bergantung sepenuhnya pada modal sebelum memulai aktivitas. "Nunggu modalnya bukan berarti nggak bergerak, tetap harus digerakkan. Kalau nunggu utang bank, baru berjalan itu nggak bisa," tegasnya.
Sebagai contoh konkret, ia menyebutkan kebutuhan beras sebagai salah satu komoditas yang bisa di-organisasi koperasi sejak dini. "Misalkan satu RW itu butuh beras berapa, nanti kita komunikasikan dengan Bulog, butuhnya berapa ton begitu," ujarnya.
Terkait skema pembayaran, Febri menjelaskan bahwa masing-masing mitra seperti Bulog, Pertamina, dan PLN memiliki mekanisme berbeda. “Syukur kalau barang itu datang, uang belakangan. Atau situasinya justru harus ada uang dulu, nah itu yang mau kita lakukan sebagai penghubung mereka yang punya uang di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) itu dengan koperasi,” paparnya.
Sebagai solusi, Pemkot Surabaya menyiapkan skema pinjaman berbunga ringan melalui kerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Himbara. Langkah ini sejalan dengan arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang meminta agar bunga pinjaman maksimal 3 persen untuk koperasi.
"Kalau misalkan membutuhkan dana untuk bisa manjer di situ, ya berarti dana itulah yang kita pikirkan dari koperasi itu ke Himbara. Jadi jelas, misalnya butuh Rp1 miliar untuk memutar, itu yang kami harus segera lakukan untuk pinjaman itu," jelasnya.
Febri menegaskan bahwa penguatan koperasi ini sejalan dengan visi Kampung Pancasila yang digagas oleh Wali Kota Eri Cahyadi. Ia meyakini bahwa koperasi berperan penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi mandiri di tingkat kelurahan atau perkampungan.
"Misalkan di kampung itu (ekonominya) sudah berputar sendiri, mau beras didrop di situ dan dibeli warga situ, mau minyak didrop di situ dan dibeli warga situ, maka InsyaAllah menuju ke Kampung Pancasila itu juga menjadi bagian dari Koperasi Merah Putih,” pungkasnya. Alq
Editor : Moch Ilham
