SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Pemerintah mulai mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini sebagai langkah awal pembenahan menuju sistem penyelenggaraan yang lebih baik. Salah satu agenda besar yang disiapkan adalah pengalihan kewenangan haji ke lembaga baru mulai 2026.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy, mengungkapkan rencana pembentukan badan penyelenggara haji masih dalam tahap pembahasan bersama DPR. Pemerintah menargetkan agar tahun depan, struktur kelembagaan tersebut sudah siap menggantikan peran Kementerian Agama (Kemenag).
“InsyaAllah tahun depan itu penyelenggaraan haji akan dilimpahkan ke badan penyelenggara haji, tapi seperti apa bentuknya dan skema kerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) masih dalam tahap harmonisasi di DPR,” ujarnya saat menghadiri seremoni peletakan batu pertama SMP Muhammadiyah Sukodono, Minggu (3/8).
Ia menjelaskan, meski struktur hukumnya belum final, persiapan di lapangan sudah mulai dilakukan secara bertahap. Kemenag disebut telah memulai proses transisi, menyambut rencana alih kelola tersebut.
“Di lapangan sudah mulai ada persiapan, termasuk berkemas-kemas dari Kemenag ke badan penyelenggara. Sementara itu, payung hukumnya sedang disusun agar proses bisa berjalan simultan,” tuturnya.
Sementara itu, Pemerintah Arab Saudi memberikan batas waktu hingga November 2025 agar segala keputusan administratif, termasuk soal pembiayaan haji, telah ditentukan.
“Kalau deadline dari Pemerintah Saudi itu November harus sudah ada kepastian, termasuk pembiayaan juga harus jelas,” ungkap Muhadjir.
Ia menambahkan bahwa Saudi tengah melakukan transformasi besar-besaran dalam tata kelola haji, seiring dengan ambisi menaikkan kuota jemaah hingga 10 juta pada tahun 2030. Menurutnya, Indonesia harus sigap menyesuaikan diri terhadap setiap dinamika baru.
“Kalau target itu betul-betul dijalankan Saudi, kita harus siap dengan berbagai perubahan kebijakan, termasuk perubahan yang mungkin tidak terduga,” katanya.
Muhadjir menilai sistem haji nasional harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global yang terjadi cepat, termasuk kesiapan mental seluruh petugas.
“Penyelenggaraan haji harus dibuat responsif terhadap berbagai perubahan strategis dan operasional, mental petugas juga harus siap, tidak gampang membuat pernyataan saat terjadi sesuatu,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa kenyamanan dan ketenangan jemaah harus menjadi tolok ukur utama dalam setiap kebijakan haji. Hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan perlu dicegah sedini mungkin.
“Pokoknya jemaah haji harus kita utamakan, hal-hal negatif yang bisa berdampak pada jemaah harus disingkirkan sejauh mungkin,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Muhadjir juga menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan tiga fokus utama: peningkatan layanan, pemberantasan korupsi, dan efisiensi biaya.
“Penyelenggaraan haji harus semakin baik, tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan dan harus semakin murah,” ujarnya.
Sebagai penasihat presiden, Muhadjir menyatakan komitmennya untuk terus memberi masukan terbaik demi meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga integritas penyelenggaraan haji.
“Itu yang menjadi komitmen kita, agar ibadah haji benar-benar memberi kemaslahatan bagi seluruh jemaah,” pungkasnya. Ad
Editor : Moch Ilham
