SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Harian kita edisi Selasa kemarin (11/8) menurunkan berita berjudul " 6 Bulan Jabat, Pejabat BUMN, tak Dikasih Anggaran".
Akhirnya Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara, Menyatakan Mundur. Padahal Pemerintah Janji Alokasikan Anggaran Rp3 Triliun.
Sejak Senin (11/8/2025)., Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara,Joao Angelo De Sousa Mota, resmi mengundurkan diri dari jabatanny@. Pengunduran diri ini bertepatan dengan masa jabatannya yang telah berlangsung selama enam bulan.
Joao menyebut pengunduran dirinya disebabkan tidak adanya dukungan maksimal dari stakeholder terkait untuk mewujudkan target swasembada pangan. Ia menyinggung bahwa anggaran untuk Agrinas Pangan Nusantara hingga kini masih nol.
"Keseriusan Presiden dalam mendukung dan menggerakkan segala upaya untuk membuka kedaulatan pangan ini tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder atau para pembantunya," katanya dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi pihak Humas Agrinas Pangan Nusantara, Senin (11/8/2025).
"Sehingga sampai hari ini kami tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk membuat langkah-langkah nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran. Sampai hari ini, Agrinas Pangan Nusantara masih memiliki anggaran nol," tambahnya.
Mengutip akun wikipedia, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pertanian dan konsultansi konstruksi. Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara.
Sebelumnya, Joao menjelaskan pemerintah sempat mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 triliun. Namun, pihaknya tidak memproses lebih lanjut karena menunggu kepastian desain serta rencana Agrinas Pangan Nusantara rampung terlebih dahulu. Pengunduran dirinya terkesan ngambek, karena BUMN yang dikelolanya hingga enam bulan ini menjabat masih nol?. Ada apa? Apa ada skandal? Sampai semalam menteri BUMN belum mengklarifikasi alasan Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara, mengundurkan diri.
***
Di Jepang, mundur dari sebuah jabatan menjadi hal yang lumrah bahkan dianggap sebagai langkah terakhir menjaga 'kehormatan' sebagai pemimpin.
Hal ini jarang dilakukan pemimpin di Indonesia. Pejabat Jepang yang pernah menyatakan mundur adalah Kepala Kepolisian Nasional Itaru Nakamura. Ia mengumumkan pengunduran dirinya usai penyelidikan menemukan kelalaian dalam pengamanan mendiang mantan Perdana Menteri Shinzo Abe.
Nakamura mundur karena merasa bertanggung jawab atas kelalaian institusi yang ia pimpin, tak sedikit orang-orang penting di Jepang yang mundur dalam sejarah karena dianggap gagal memenuhi janji hingga terbelit skandal.
Budaya yang biasanya disertai dengan gerakan membungkuk sebagai permintaan maaf yang mendalam ini memang seakan menjadi ciri khas negeri Matahari Terbit tersebut.
Sebelum Nakamura, tak terhitung pejabat, politisi, hingga pemimpin perusahaan yang memutuskan mundur. Jika ditelusuri dari sejarah, budaya mundur dari jabatan ini tentu mengarah pada budaya malu yang memang telah tertanam di tengah masyarakat Jepang. Dan jika lebih dalam ditelusuri, budaya malu ini tentu berkaitan erat dengan tradisi harakiri, menusuk perut sendiri dengan belati.
Gubernur Tokyo: Naoki Inose mengundurkan diri tahun 2013 karena kasus suap, diikuti penggantinya, Yoichi Masuzoe, pada 2016 akibat penyalahgunaan dana public. (N. Aini et al. 2024).
Fenomena yang dijuluki "harakiri politik" ini, analogi sikap "ksatria" pejabat Jepang menghadapi kegagalan. Mundur dianggap bentuk tertinggi permintaan maaf pada masyarakat.
***
Mundur saat gagal, pilihan lumrah bagi pejabat Jepang tapi langka di Indonesia. Dualitas ini menanyakan integritas dan akuntabilitas kepemimpinan publik kedua negara. Di satu sisi, budaya malu Jepang mendorong tanggung jawab moral. Di sisi lain, Indonesia masih bergulat dengan pejabat yang berpegang erat pada kursi kekuasaan, sekalipun tercoreng skandal. Kini muncul sikap mundur dari salah satu Dirut BUMN.
Sepertinya Dirut BUMN itu memberi contoh bahwa budaya malu bukan hanya konsep diskursus milik warga Jepang saja.
Tampaknya ia ingin menjadi mesin penggerak “tanggungjawab” publik. Apakah dia pejabat yang tersandung skandal? atau gagal memenuhi ekspektasi pemerintah? Ia telah memilih mundur, sebelum diminta. Fenomena ini menjelaskan betapa dalam nilai kebersamaan dan tanggung jawab moral tertanam dalam DNA sosial Jepang ditirunya.
Rasa malu di Jepang bukan saja urusan pribadi—hal ini soal tanggung jawab sosial yang menyentuh reputasi keluarga hingga institusi.
Mengapa Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara, menyatakan mundur, tanpa skandal? Atau ini sikap protes terhadap Menteri BUMN dan petinggi Danantara? Walahualam. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
