Kampung Haji Indonesia Tunggu Perubahan UU Arab Saudi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia serius membeli 8 plot lahan seluas 16-80 ha. Lahan tersebut berada di sekitar Masjidil Haram dengan jarak 400 meter sampai 2,5 km. Kampung haji akan berdiri di lahan-lahan tersebut.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, minggu ini menindaklanjuti.

"Di 8 lokasi yang berbeda," kata Rosan saat ditanya apakah pembangunan kampung haji terpusat di satu lokasi, kemarin.

Terkait target pembangunan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu menyebut Indonesia masih menunggu perubahan undang-undang Arab Saudi agar pihak asing bisa ikut memiliki lahan di Makkah.

"Harus beli dulu dan kita menunggu perubahan UU agar asing boleh ikut memiliki," ujarnya.

Pada 25 Juli 2025, surat kabar resmi Umm Al-Qura merilis undang-undang baru yang mengatur kepemilikan properti bagi warga negara non-Saudi, termasuk individu, perusahaan, dan entitas nirlaba di zona geografis yang ditentukan Kabinet.

Aturan baru ini menggantikan undang-undang sebelumnya terkait kepemilikan properti berdasarkan Keputusan Kerajaan No. M/15 Tahun 2000 dan berlaku 180 hari sejak diterbitkan.

Berdasarkan undang-undang baru, seperti dilansir Saudi Gazette, perusahaan non-tercatat dengan pemegang saham asing serta dana investasi dan entitas tujuan khusus lisensi akan diizinkan memiliki properti di seluruh Kerajaan, termasuk di Makkah dan Madinah dengan syarat untuk mendukung operasional atau perumahan karyawan.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengungkap rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah. Dia tengah diutus Presiden Prabowo bertolak ke Tanah Suci untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

"Ini baru sampai di airport dalam rangka perjalanan ke Jeddah, dan insyaallah ke Makkah, untuk tugas mulia dari Bapak Presiden mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia untuk punya kampung haji di Makkah," ujar Rosan dalam video yang diunggah di media sosialnya, Senin (11/8/2025).

"Semoga harapan yang mulia, cita-cita yang mulia ini, bisa berjalan dan terwujud. Mohon doa restunya. Terima kasih," tambahnya. n ec/jk/rmc

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…