Siswa SD-SMP di Sragen, diduga Keracunan Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN Akan Evaluasi (sub judul)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto, telah memanggil sejumlah tokoh ke Istana Merdeka, Jakarta Selasa siang (12/8/2025). Rapat tersebut digelar tertutup.
Tokoh -tokoh yang hadir dalam rapat yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
"Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya, yang dikutip Rabu (13/8).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, kaget mendengar ratusan siswa SD-SMP di Sragen, Jawa Tengah, diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menyebut akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
"Kami berusaha sebaik mungkin agar tidak ada kejadian lagi dan kami tingkatkan SOP-nya," kata Dadan dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).
"Termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memilihkan waktu masak, memilihkan waktu penyiapan, waktu pengiriman, termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolan dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek," sambung dia.
Program makan bergizi gratis besutan Presiden Prabowo ini disebut akan terus disempurnakan.
1.376 Anak Sekolah Diduga Korban Keracunan
Hingga Juni 2025, setidaknya 1.376 anak sekolah diduga menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Pakar gizi masyarakat menyarankan agar program ini dihentikan sementara sambil menunggu evaluasi menyeluruh terhadap insiden keracunan yang terjadi di berbagai daerah.
Hasil investigasi dinas kesehatan di Bandung, Bogor, dan Tasikmalaya di Jawa Barat serta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatra Selatan, menemukan adanya kontaminasi bakteri Salmonella, E.coli, Bacilius cereus, Stapylococcus aereus, Bacillus subtilis, hingga jamur Candida tropicalis.
Sejumlah orang tua yang ditemui BBC News Indonesia mengaku trauma dan melarang anak mereka menyantap makanan dari pemerintah itu.
"Saya pikir kalau dapat makan gratis bisa meringankan [beban], tapi ini bukannya meringankan malah [mau] membunuh. Tidak usah lagi makan gratis, daripada keracunan," tutur Fitri Febrianti, salah satu orang tua di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatra Selatan.
Bahas Isu-isu Strategis
Meski berlangsung secara tertutup, Teddy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah. Terutama terkait keamanan dan ketahanan pangan nasional.
Sekretaris Kabinet Teddy, dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet, tidak menjelaskan bahasan terkait situasi keamanan di Indonesia saat ini antara Presiden dengan Kapolri dan Kepala BIN.
Perputaran Ekonomi Hingga Rp 28 triliun
Di kesempatan terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan dirinya sekaligus melaporkan progres program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengungkap sejauh ini terdapat 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dan 15 juta lebih penerima manfaat.
"Kami melaporkan bahwa penerima manfaat sekarang ini sudah dilayani oleh 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Dan penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta," kata Dadan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim telah memberikan perputaran ekonomi hingga Rp 28 triliun di seluruh daerah yang ada di Indonesia.
Dadan memaparkan hingga kini, anggaran APBN yang dikucurkan lewat BGN hanya berkisar Rp 8,2 triliun. Anggaran sebesar itu difokuskan untuk modal pemenuhan makan bergizi yang akan diberikan kepada penerimaan manfaat.
"Jadi MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi, sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra," pungkas Dadan.
Penertiban Pasokan Beras
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan soal pelanggaran standar beras premium dan medium.
Prabowo meminta Polri hingga Kejaksaan Agung menindak tegas pelanggaran tersebut.
Arahan itu disampaikan Prabowo saat rapat terbatas membahas pasokan hingga temuan kasus beras oplosan. Rapat yang digelar Rabu (30/7) malam ini dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Hadir juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapissus) Aris Marsudiyanto, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Salah satu isu yang dibahas pada pertemuan ini adalah penertiban pasokan beras dan temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran.
"Setelah menggelar beberapa pertemuan hari ini, Presiden Prabowo secara mendadak memanggil Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapissus), dan Menteri Pertanian, sekitar pukul 21.00 WIB," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di akun Instagramnya.
"Kepala Negara memberikan arahan yang jelas, bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Proses penegakan hukum harus berjalan," imbuhnya.
Terpisah, Amran Sulaiman mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, yang 212 di antaranya tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Temuan lainnya juga disampaikan terkait kandungan patahan beras (broken) yang jauh melampaui batas regulasi. n erc/jk/bbc/rmc
Editor : Moch Ilham
