Tak Disebut Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Rancangan APBN 2026
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dalam pidato rancangan APBN tahun 2026 dan nota keuangan di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak menyebut anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini menjadi sorotan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat bingung ketika ditanya apakah pemerintah masih memberikan pos anggaran untuk pembangunan IKN tahun depan. Dalam konferensi pers RAPBN 2026 beberapa hari lalu, Sri Mulyani mengaku timnya belum menyiapkan data terperinci soal anggaran pembangunan IKN.
"Untuk IKN saya mungkin cek dulu ya. Kami tidak.. ada nggak ya? Saya tidak diberikan feeding. Ehm belum ada. Nanti saya tanya ke tim saya soal IKN. Begitu banyak anggaran yang muncul, nanti saya sampaikan ya," ujar Sri Mulyani dalam agenda yang berlangsung di Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025) yang lalu.
Dengan ragu-ragu, Sri Mulyani akhirnya mengatakan pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp 6,3 triliun untuk pembangunan IKN tahun 2026.
Dilansir dari dokumen Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Selasa (19/6/2025), anggaran pembangunan IKN tersentralisasi pada Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Besarannya mencapai Rp 6,26 triliun. Anggaran itu terbagi untuk program pengembangan kawasan strategis senilai Rp 5,7 triliun dan sisanya untuk dukungan manajemen Otorita IKN senilai Rp 553 miliar.
Pada dokumen itu tidak tampak anggaran pembangunan IKN secara rinci untuk IKN pada kementerian atau lembaga lainnya. Rencana anggaran pembangunan IKN di Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pun tidak nampak, padahal institusi-institusi ini sempat menjadi ujung tombak pembangunan IKN di era Presiden ke-7 Joko Widodo.
Dilansir dari dokumen tersebut, Selasa (19/6/2025), anggaran pembangunan IKN tersentralisasi pada lembaga Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Besarannya mencapai Rp 6,26 triliun. Anggaran itu terbagi untuk program pengembangan kawasan strategis senilai Rp 5,7 triliun dan sisanya untuk dukungan manajemen Otorita IKN senilai Rp 553 miliar.
Permintaan Kepala BO IKN
Sejauh ini anggaran IKN terpusat di Badan Otorita IKN, tidak nampak anggaran pembangunan IKN pada kementerian atau lembaga lainnya dalam dokumen Nota Keuangan.
Sebelumnya Kepala Badan Otorita IKN dalam pembahasan anggaran di depan Komisi II DPR pernah meminta agar anggaran tahun 2026 untuk Otorita IKN ditambah sebesar Rp 16,13 triliun. Kala itu Basuki memaparkan pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) hanya senilai Rp 5,05 triliun. Dengan begitu, dia mengusulkan agar Otorita IKN mendapatkan anggaran hingga Rp 21,1 triliun.
"Pada 2026 kami membutuhkan anggaran dari Rp 5,05 triliun ditambah Rp 16,13 triliun," ungkap Basuki dalam rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025) yang lalu.
Di tahun 2025 sendiri Otorita IKN mendapatkan kucuran dana senilai Rp 13,5 triliun untuk membangun ibu kota baru. Jumlah itu sudah termasuk adanya tambahan senilai Rp 8,1 triliun yang cair pada April 2025 yang lalu.
Dia juga menjelaskan, anggaran Otorita IKN sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto selama periode 2025-2028. Rinciannya 2025 sebesar Rp 14,40 triliun, 2026 sebesar Rp 17,08 triliun, 2027 sebesar Rp 14,64 triliun, dan 2028 sebesar Rp 2,68 triliun. n erc/rmc
Editor : Moch Ilham
