Legislator Minta Kementerian Haji dan Umrah Harus Selesaikan Masalah Kuota hingga Pengelolaan Dana Haji
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Akhirnya kementerian agama membuka diri suka duka kelola penyelenggara haji dan umroh. Menag Nasaruddin Umar, ikhlas Penyelenggara Haji diserahkan ke Kementerian Haji dan Umrah. Mengingat proses ini telah disahkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Menag Nasaruddin Umar, optimistis perubahan ini akan membuat penanganan proses ibadah haji umat Islam Indonesia lebih baik.
Rabu (27/8), Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina, mengingatkan persoalan fundamental usai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Dia meminta kementerian baru itu harus bisa menyelesaikan masalah kuota hingga pengelolaan dana haji.
"Kementerian baru ini harus mampu menjawab persoalan fundamental yang selama ini menjadi perhatian jamaah, mulai dari kepastian kuota, efisiensi penerbangan, kualitas akomodasi dan konsumsi, hingga transparansi dalam pengelolaan dana haji. Reformasi manajemen yang profesional dan akuntabel menjadi kunci agar perubahan ini benar-benar berdampak positif bagi jamaah," kata Selly Andriany saat dihubungi, Rabu (27/8/2025).
Selly meminta pembentukan kementerian jadi momentum perbaikan sistem secara menyeluruh. Dia juga mengingatkan pentingnya penyiapan standar pelayanan minimal (SPM) yang jelas dan terukur.
"Sehingga jemaah haji memperoleh kepastian hak atas layanan sejak keberangkatan, saat berada di tanah suci, hingga kembali ke tanah air. Kami akan mengawal agar setiap kebijakan yang diambil oleh Kementerian Haji dan Umrah berpihak pada jamaah, bukan semata-mata menambah lapisan birokrasi," tuturnya.
Selly menyebut perubahan Badan Pengelola Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah strategis. Dia yakin, Kementerian Haji dan Umrah juga bisa memperkuat hubungan diplomasi antara negara Indonesia dan Arab Saudi.
"Posisi Indonesia akan lebih kuat dalam menjalin diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi, mengingat penyelenggaraan ibadah haji sangat erat kaitannya dengan hubungan antarnegara, menuju Visi Saudi 2030 dan terwujudnya ekosistem ekonomi haji seperti yang digaungkan Presiden Prabowo dengan Kampung Haji Indonesia. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan pelayanan haji yang lebih berdaulat," jelasnya.
Pembentukan Struktur Organisasi
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan saat ini sedang dalam tahap pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) satu kementerian dan dua badan baru tersebut. Terkait hitung-hitungan anggaran juga masih berlangsung.
"Itu nanti oleh Setneg lagi diurus karena kan bentuk SOTK-nya dulu. (Hitung-hitungan anggaran) masih on going," kata Luky kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Luky tidak menampik saat ditanya apakah anggarannya akan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), yaitu bagian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan dikelola Menteri Keuangan.
"Iya itu nanti teknisnya saja, (untuk detailnya) belum, kan tadi masih proses," imbuhnya.
Sebagai informasi, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah diatur dalam RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang disahkan pada Selasa (26/8/2025) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026. Pengelolaan ibadah haji akan berada di bawah kementerian tersebut, bukan lagi tanggung jawab Kementerian Agama.
Menag Nasaruddin Optimis
"Kita berdoa, semoga Insyaallah optimis. Saya sendiri sangat optimis bahwa dengan adanya lembaga baru ini, Presiden akan memberikan hadiah terbaik buat umat Islam," kata Menag Nasaruddin seusai acara Demi Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, kemarin (27/8/2025).
Dia berharap dengan dipisahkannya pelaksanaan haji dalam badan penyelenggara tersendiri akan membuat fokus dalam pengurusannya. Dia ingin pelaksanaan haji jadi lebih baik ketimbang saat diurus di Kementerian Agama.
"Nah dengan terkonsentrasinya ada kementerian Haji, lembaga tersendiri, kita berharap lebih baik daripada ketika masih berada di Kementerian Agama dulu," sambungnya.
Nasaruddin mengaku akan kecewa berat bila pelaksanaannya jadi lebih buruk. Padahal menurutnya, ini harus jadi kesempatan agar proses pelaksanaan haji umat Islam Indonesia jadi lebih baik.
"Tentu kita kecewa kalau sebaliknya ya kan. Udah pindah berkonsentrasi, tapi penyelenggarannya tidak seperti yang diharapkan," sambungnya.
Rumit Layani 220 Ribu
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui rumitnya melayani lebih dari 220 ribu jemaah dengan berbagai kebutuhan berbeda. Apalagi jemaah haji datang dari berbagai kalangan.
"Contoh makanan saja, ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Padahal dapurnya sama. Ada yang mau AC, ada yang nggak mau AC. Bagaimana bisa memberikan kepuasannya supaya mereka? Ada yang nggak mau kipas angin, ada yang minta kipas angin. Mereka bertengkar, kita yang salah," kata Nasaruddin seusai acara Demi Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, kemarin (27/8/2025).
Sayang Menag baru ini tidak mengungkap dugaan korupsi penyelenggara haji era Menteri Agama sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas.
"Kita selama 70 tahun mengelola haji, banyak suka-dukanya. Sukanya karena kita menghajikan orang yang belum haji, menyelenggerahkan rukun islam yang kelima, kemudian melihat orang bahagia. Lupa, lelah, lupa, celahnya sama diri kita. Tapi dukanya itu ya, itu tadi. Pertama capek, banyak dikritik orang. Kemudian juga kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik," katanya.
Selain itu, Nasaruddin Umar, mengatakan tantangan Kemenag saat mengurus haji adalah proses pendaftaran. Kata dia, para pendaftar haji banyak juga yang berasal daerah terpencil.
"Pada saat pendaftaran, kadang-kadang kita 2 hari 2 malam berjalan ke desa-desa terpencil. Meminta tanda tangannya. Tanda tangan Visa, tanda tangan bank, tanda tangan untuk haji. Kadang-kadang kita ke pulau-pulau terpencil, melawan ombak yang sangat luar biasa," ungkapnya.n erc/jk/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
