SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur, Samwil, menduga aksi protes masyarakat di Kabupaten Pati dan Jombang terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga lebih dari 200 persen terjadi karena kesalahan strategi pemerintah daerah dalam menaikkannya.
Menurutnya, kenaikan PBB sebenarnya tidak menjadi persoalan asalkan pemerintah kabupaten cerdas dalam menentukan objek pajak. “Semestinya yang dimaksud cerdas adalah pemerintah bisa memilih dan memilah. Untuk tanah pertanian dan perkebunan ya jangan dinaikkan,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).
Samwil menilai kebijakan menaikkan PBB untuk lahan pertanian justru bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam mensejahterakan petani dan memperkuat produk pertanian. Hal ini pula yang membuat masyarakat keberatan dengan kenaikan PBB yang melonjak lebih dari dua kali lipat. “Itu terjadi di daerah seperti Pati dan Jombang,” tambah politisi Partai Demokrat tersebut.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, seharusnya pemerintah kabupaten/kota menaati ketentuan pusat. Namun, regulasi ini dinilai tidak dijalankan secara konsisten oleh sejumlah kepala daerah.
Samwil menegaskan kenaikan PBB sah dilakukan, namun sebaiknya diberlakukan pada lahan yang beralih fungsi atau diperjualbelikan. Alternatif lainnya, kenaikan bisa diberlakukan pada Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Kalau tidak ada alih fungsi maka jangan dinaikkan, agar masyarakat bawah tidak semakin tertekan,” tegas legislator asal Dapil Gresik–Lamongan itu.
Ia juga menyoroti fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir, PBB naik berlipat ganda, padahal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah lama mengalami penyesuaian. Kondisi ini dinilainya sangat memberatkan warga. “Sebenarnya pajak PBB tidak naik, hanya menyesuaikan NJOP. Tapi kenaikannya jangan langsung ditarik besar-besaran. Seperti di Pati sampai 250 persen, di Jombang bahkan 400 persen. Mestinya bertahap karena ekonomi warga masih lemah,” jelasnya.
Samwil optimistis masyarakat tidak akan keberatan dengan kenaikan PBB jika kondisi ekonomi mereka sudah kuat. “Masyarakat tidak punya duit, tapi tanahnya banyak. Jadi kenaikan ini sangat terasa bagi mereka,” pungkasnya. rko
Editor : Moch Ilham
