SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan tunjangan anggota DPRD di setiap daerah tidak mungkin seragam.
"Tidak mungkin seragam," kata Bima kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).
Bima merespon pernyataan Wakil DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyebut tunjangan perumahan yang melekat pada pimpinan dan anggota dewan akan diseragamkan.
Basri Baco sebelumnya menyebut tunjangan perumahan yang melekat pada pimpinan dan anggota Dewan akan diseragamkan. Dia mengatakan pihaknya masih mengkaji dan mencari jalan terbaik terkait hal tersebut.
"Sedang dikaji bersama, dicari jalan yang terbaik, yang seragam rencananya. Jadi nggak Jabar sekian, Banten sekian, DKI sekian. Ini rencananya mau diseragamkan," kata Baco kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/9).
Menurutnya, kajian dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap proporsional dan adil bagi seluruh anggota Dewan di Indonesia. Meski begitu, Basri belum memerinci kapan kebijakan itu akan diputuskan.
"Dikaji yang terbaik. Karena rezeki Dewan itu ada di dalamnya rezeki konstituen," ujarnya.
Tunjangan rumah anggota DPRD DKI sebesar Rp 70 juta menjadi sorotan usai sempat didemo warga. Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DKI berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022. Besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD ditetapkan sebesar Rp 78,8 juta per bulan, termasuk pajak. Sedangkan bagi anggota DPRD, tunjangan perumahan yang diberikan sebesar Rp 70,4 juta per bulan.
Dasar hukum Kepgub 415 Tahun 2022 itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022, yang menjadi perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2017.
Penilai Tunjangan Perumahan DPRD
Bima menerangkan hal itu karena yang menilai tunjangan perumahan DPRD adalah masing-masing pemerintah daerah. Tak hanya itu, kata Bima, dilakukan juga appraisal sesuai harga sewa rumah negara yang berbeda setiap daerah.
"Karena yang nilai tunjangan perumahan DPRD oleh masing-masing pemerintah daerah dan dilakukan oleh appraisal sesuai harga sewa rumah negara yang berbeda setiap daerah," ujar Bima.
Lebih lanjut, Bima mengatakan tunjangan perumahan tidak bisa seragam karena kondisi keuangan dan kemampuan setiap daerah berbeda. Nantinya, kata Bima, tunjangan itu akan diputuskan di peraturan kepala daerah di mana pembahasannya melibatkan anggota dewan dengan menyesuaikan keuangan daerah.
"Tidak seperti itu (seragam tiap daerah). Kondisi dan kemampuan keuangan setiap daerah berbeda beda. Itu diputuskan di peraturan kepala daerah. Jadi ada pembahasan antara dewan dan kepala daerah yang menyesuaikan keuangan daerah," ungkapnya. n jk/rmc
Editor : Moch Ilham
