Selama Periode 2026, Pemkab Tulungagung Fokus Tekan Angka Kemiskinan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. SP/ TLG
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. SP/ TLG

i

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Dalam rangka menekan angka kemiskinan sekaligus penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur komitmen mengupayakan program tersebut sepanjang tahun 2026 mendatang.

Hal itu disampaikan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo saat membahas pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 di Tulungagung, Jawa Timur, Senin.

"Penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian," kata Gatut Sunu Wibowo  saat rapat umum paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (23/09/2025).

Lebih lanjut, pihaknya juga menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,89 triliun dan belanja Rp3,03 triliun pada APBD 2026. Adanya selisih sekitar Rp150 miliar yang menimbulkan defisit akan ditutup melalui pembiayaan daerah, sehingga APBD tetap seimbang tanpa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dan provinsi dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

Perlu diketahui, dari delapan prioritas pembangunan ditetapkan untuk tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah menargetkan percepatan penurunan kemiskinan melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pengembangan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian, termasuk perbaikan jalan, penyediaan air bersih, dan sarana publik lain yang menunjang aktivitas ekonomi.

Di sektor industri, Tulungagung mendorong hilirisasi berbasis sumber daya lokal agar nilai tambah produk pertanian, perikanan, dan potensi tambang dapat dinikmati masyarakat.

Pemerintah juga memfokuskan peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, memperluas kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan bencana dengan program mitigasi dan pelestarian lingkungan. tl-01/dsy

Berita Terbaru

Gerindra, Tahun 2029, Belum Bahas Cawapres

Gerindra, Tahun 2029, Belum Bahas Cawapres

Jumat, 06 Feb 2026 18:53 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:53 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Saat ditanya terkait posisi cawapres 2029 pendamping Prabowo Subianto , Sekjen Partai Gerindra Sugiono menegaskan belum ada…

Ribuan Hufadz Gelar Semaan Al Qur'an Berharap Sidoarjo, Makmur Aman dan Damai

Ribuan Hufadz Gelar Semaan Al Qur'an Berharap Sidoarjo, Makmur Aman dan Damai

Jumat, 06 Feb 2026 18:42 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo  - Ribuan masa Hafidz memadati Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) Ke …

Pilpres 2029, PAN Ajukan Zulhas Dampingi Prabowo

Pilpres 2029, PAN Ajukan Zulhas Dampingi Prabowo

Jumat, 06 Feb 2026 18:40 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:40 WIB

Wakil Ketua Umum PAN Tegaskan Dukung  Prabowo, tak Sepaket dengan Gibran Rakabuming Raka, Juga PKB     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini, ada sejumlah partai …

Pengondisian Jalur merah, Tiap Bulan Rp 7 Miliar

Pengondisian Jalur merah, Tiap Bulan Rp 7 Miliar

Jumat, 06 Feb 2026 18:38 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:38 WIB

Modus Suap Importir PT Blueray ke Para Oknum Dirjen Bea Cukai Temuan KPK   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK menyebut para oknum Bea Cukai juga menyewa safe …

Usai Uang Asing, Ada Suap dengan Logam Mulia

Usai Uang Asing, Ada Suap dengan Logam Mulia

Jumat, 06 Feb 2026 18:35 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:35 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK mulai menganalisis fenomena suap dengan emas.  Dalam OTT terhadap pejabat Bea Cukai Jakarta, KPK sita Logam mulia seberat 2,5 …

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Diduga Tersandung Suap

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Diduga Tersandung Suap

Jumat, 06 Feb 2026 18:31 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:31 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Fitroh Rohcahyanto, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa  menyatakan OTT di PN Depok, berkaitan dengan dugaan suap pengurusan …