SURABAYA PAGI, Kota Madiun – Ulah seorang konten kreator TikTok yang diduga memanfaatkan kisah warga miskin di Kota Madiun demi sensasi viral menuai keprihatinan publik. Dalam unggahannya, akun @Maston_ae menarasikan seolah pemerintah telah lebih dulu membantu Nur Liken Budi Santoso (45), padahal faktanya, langkah bantuan baru muncul setelah kisah Liken ramai diberitakan media. Tindakan itu dinilai sebagai bentuk pemutarbalikan fakta yang mencederai empati sosial dan mempermainkan penderitaan orang kecil.
Penelusuran menunjukkan, pengajuan hunian rumah susun (rusun) oleh Liken sebenarnya telah dilakukan bertahun-tahun tanpa tanggapan. Respons baru datang setelah kisah keluarganya ramai diberitakan. Kini, Liken tercatat dalam antrean penerima rusun urutan ke-25. “Video itu menggiring opini seolah pemerintah sudah datang duluan. Padahal baru ada tindak lanjut setelah berita saya viral,” kata Liken, warga Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun, Selasa (7/10/2025).
Empat tahun terakhir, keluarga Liken tinggal di rumah kontrakan yang nyaris roboh. Lantainya masih tanah, atap bocor, dapur dan kamar mandi tanpa sekat. Saat hujan deras, air dari jalan raya kerap masuk ke dalam rumah. Kondisi itulah yang membuatnya mengajukan bantuan rusun. “Kami benar-benar susah. Jangan jadikan penderitaan orang miskin sebagai bahan sensasi,” ujarnya.
Unggahan video itu memicu reaksi keras dari warga Madiun. Sejumlah tetangga dan relawan yang sebelumnya membantu Liken menilai isi video tersebut menyesatkan dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun media. Mereka mendesak agar pembuat konten segera menghapus video itu dan menyampaikan permintaan maaf terbuka. “Framing seperti ini bisa menimbulkan salah paham dan memperkeruh empati publik,” kata seorang warga setempat.
Kecaman juga datang dari Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR), yang lebih dulu menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai Rp1 juta kepada keluarga Liken. Menurut SBMR, unggahan tersebut mencerminkan rendahnya empati sosial di tengah maraknya budaya konten sensasional. “Ini bukan soal popularitas, ini soal kemanusiaan. Jangan jadikan penderitaan warga miskin sebagai bahan konten,” ujar salah satu perwakilan SBMR. Mereka menilai kasus Liken memperlihatkan lambannya birokrasi dalam merespons warga miskin, dan betapa kuat peran media dalam memaksa negara hadir.
Kini, Liken masih menunggu kepastian kapan bisa menempati rusun yang telah lama diimpikannya. Di sisi lain, publik terus mempertanyakan tanggung jawab moral para kreator konten yang menumpangi penderitaan warga demi popularitas di dunia maya. Dalam hiruk-pikuk pencitraan digital, kisah Liken menjadi pengingat bahwa empati seharusnya lebih berharga daripada likes dan views. (man)
Editor : Redaksi
