Biaya Haji 2026 Turun Hanya Rp 1 Juta, DPR RI Langsung Cemooh

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kementerian Haji dan Umroh, mengusulkan biaya Haji tahun 2026, akan turun sebesar Rp 1 juta dari Rp 89 juta per orang menjadi Rp 88 juta per orang.
Kementerian Haji dan Umroh, mengusulkan biaya Haji tahun 2026, akan turun sebesar Rp 1 juta dari Rp 89 juta per orang menjadi Rp 88 juta per orang.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti seleksi penyediaan transportasi udara yang dinilai belum transparan. Dia juga menilai penurunan biaya haji yang baru mencapai Rp 1 juta belum cukup signifikan.

"Ini belum masuk angka bancakan, kalau kita masukan angka bancakan harus turun Rp 5 triliun dari Rp 17 triliun. Jadi kalau bancakan Rp 5 triliun ditambah Rp 1 triliun, berarti Rp 6 triliun harus turun, kalau ini semangatnya Kemenhaj," ujar Marwan, seperti mencemooh,  Selasa (28/10/2025).

Ia berterus terang kritiknya disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR dengan Kementerian Haji dan Umrah di gedung DPR pada Senin (27/10).

Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp 88.409.365,45. Biaya total ini turun hanya Rp 1 juta dari tahun sebelumnya.

Wamen Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10), mengatakan pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip istitha'ah, likuiditas keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

"Untuk tahun 2026, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH berjamaah sebesar Rp 88.409.365,45," kata Dahnil.

 

Harapan untuk Kementerian Haji

Marwan juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam menentukan paket layanan haji. Hal itu agar tak menimbulkan kecurigaan publik terhadap adanya potensi penyimpangan anggaran.

"Layanan kita kelasnya kelas apa, paket yang kita ambil. Jangan-jangan kelas C minus kenapa? Karena dolar naik, SAR naik, tapi turun Rp 1 juta, itu Rp 1 triliun namanya turunnya pak, masih bisa, terus yang diambil kita gak paham berarti kelasnya paket C minus mungkin," ujarnya.

"Penjelasan seperti ini penting dilakukan di panja supaya kita memahami apa yang kita laksanakan perhajian 2026," lanjut dia.

Dia berharap Kementerian Haji dapat membuat terobosan yang signifikan dalam penyelenggaraan haji. Khususnya, terkait pelayanan hingga efisien biaya.

"Satu mengenai pelayanan amburadul. Yang kedua harga-harga naik dan dianggap banyak bancakan. Dua-dua ini harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak ya artinya sama saja. Berarti berpotensi akan ada bancakan lagi nih," tuturnya.

 

Tak Bawa Semangat Perubahan

"Kalau ini semangatnya masih Dirjen PHU, belum ada yang berubah. Karena itu kita ingin mendalami," sambungnya.

Kritik mulai muncul ke Kementerian Haji dan Umrah. Cara kerja kementerian baru ini dianggap tidak membawa semangat perubahan.

 elasa (28/10/2025), kritik itu terjadi dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR dengan Kementerian Haji dan Umrah di gedung DPR pada Senin (27/10).

 Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti pola kerja Kementerian Haji dan Umrah yang dinilai masih sama seperti Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

"Kami melihat cara menyajikan ini tidak ada perubahan, masih tetap dengan Dirjen PHU cara menyajikannya. Polanya masih sama," kata Marwan saat rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

"Kami belum melihat semangat Kementerian Haji. Belum," sambungnya.

Dia mengaku pihaknya belum mengetahui cara penyelesaian nusuk haji. Marwan juga menyoroti belum jelasnya mekanisme verifikasi jemaah haji yang berhak berangkat.

"Kita gak tahu yang mana yang harus diverifikasi, berdasarkan kuota daftar tunggu atau besaran umat muslim per provinsi," ujarnya. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

‎Imigrasi Madiun Deportasi Lima WNA, Warga Tiongkok Mendominasi‎

‎Imigrasi Madiun Deportasi Lima WNA, Warga Tiongkok Mendominasi‎

Kamis, 19 Nov 2026 10:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 10:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun telah mendeportasi lima warga negara asing (WNA) sepanjang Januari hingga November 2026. D…

Momen Walikota Mojokerto Tinjau Lokasi Bencana Angin Kencang dan Korban Plafon Ambruk SMPN 5 

Momen Walikota Mojokerto Tinjau Lokasi Bencana Angin Kencang dan Korban Plafon Ambruk SMPN 5 

Kamis, 19 Nov 2026 06:04 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 06:04 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memastikan para siswa SMP Negeri 5 Kota Mojokerto yang menjadi korban ambruknya plafon ru…

Kota Mojokerto Raih TPID Terbaik Non-IHK se-Jawa Timur, Terima Apresiasi Rp400 Juta

Kota Mojokerto Raih TPID Terbaik Non-IHK se-Jawa Timur, Terima Apresiasi Rp400 Juta

Kamis, 19 Nov 2026 05:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 05:53 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto– Kota Mojokerto meraih penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik kategori Non-Indeks Harga Konsumen (N…

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Kantor Cabang Jember mendukung pengembangan usaha kerajinan kuningan milik…

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Niat membantu seorang kepala desa mencarikan pinjaman uang justru membuat Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Ma…

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

SurabayaPagi, Mojokerto - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menegaskan komitmennya dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan serta melindungi aset…