Penurunan Belum Signifikan, Mas Dhito Ajak Instansi Vertikal Bersama Intervensi Masalah Stunting

author Duchan Prakasa

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut angka stunting berdasarkan bulan timbang pada Agustus 2025 turun hingga 8,04 persen. Penurunan itu dinilai masih belum signifikan.

Berdasarkan data bulan timbang di Bulan Agustus, angka stunting pada 2024 sebesar 8,46 persen turun menjadi 8,04 persen di 2025. Dalam artian, penurunan hanya sebesar 0,42 persen.

Mas Dhito menyebut salah satu penyebab utama penurunan stunting belum signifikan tidak hanya pada masalah gizi buruk, melainkan kadang masih ada warga yang tidak peduli akan kebersihan air dan sanitasi.

Dalam acara rembug stunting tingkat Kabupaten Kediri tersebut, Mas Dhito menekankan penurunan angka stunting di tiap kecamatan menjadi salah satu indikator bupati dalam menilai kinerja camat.

Untuk menangani stunting itu, pihaknya meminta tiap camat untuk melakukan identifikasi termasuk kondisi sanitasi dan kebersihan air di daerah masing-masing. Terutama lingkungan warga yang masuk kategori Desil 1-4 atau miskin.

"Ini hal-hal yang perlu kita perbaiki. Penurunan angka stunting terjadi tapi  hanya 0,42 persen dan bagi saya kurang signifikan," kata Mas Dhito dalam acara yang digelar di Gedung Bagawanta Bhari, Selasa (28/10) itu.

Di Pemerintah Kabupaten Kediri, Mas Dhito meminta semua bisa bekerjasama dalam penanganan stunting. Pihaknya pun berharap target Kabupaten Kediri zero stunting dan zero growth stunting bisa terwujud.

Mas Dhito juga menegaskan, penanganan stunting diperlukan kerja kolaborasi. Intervensi penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan menjadi tugas bersama termasuk instansi vertikal yang juga memiliki instrumen hingga ke tingkat bawah.

"Jadi kerja bersama, kerja kolaboratif bareng bareng kita intervensi," tambahnya.

Menurut Mas Dhito, selain masih adanya warga yang kurang peduli atas pentingnya kebersihan air dan sanitasi, ada juga faktor lain yakni yang menjadikan penurunan stunting belum terlihat signifikan. Yakni adanya indikasi pemeriksaan yang berpindah-pindah.

"Itu yang menyebabkan data tidak akurat, ini yang kita akan terus lakukan perbaikan. Saya harapkan 1-2 tahun ke depan angka stunting bisa dibawah 5 persen," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, terlepas dari penurunan yang dinilai belum signifikan tersebut, di tingkat Jawa Timur, Kabupaten Kediri menerima penghargaan sebagai kabupaten terbaik pertama atas kinerja pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2025.

Wakil Bupati Kediri yang juga menjadi Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Kediri Dewi Mariya Ulfa membenarkan hal itu. Capaian itu tak lepas dari upaya intervensi stunting yang terus dilakukan sejauh ini.

Perlakuan dalam penanganan stunting di tiap daerah pun diakui berbeda. Untuk memaksimalkan penanganan stunting, kerja TP3S yang ada mulai tingkat kabupaten hingga desa terus dioptimalkan dengan bekerja sama dengan OPD di Pemkab Kediri dan instansi lain.

"Sebagaimana disampaikan mas bupati ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah daerah tapi juga termasuk forkopimda yang lain," ungkapnya. Kominfo

Berita Terbaru

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo…

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jember memberikan tanggapan terkait implementasi program pelayanan Homecare bagi masyarakat. O…

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah pusat dan Pemprov Jatim memberikan layanan trauma healing sebagai bagian p…

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Buntut dugaan aksi premanisme yang viral di media sosial terkait penyerobotan Ruko di Jalan Krukah Utara Ngagelrejo Kec. Wonokromo…

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dinilai melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN), Paguyuban Pedagang Pasar se-Kota Madiun mengadukan Kepala Bagian Hukum P…

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Pengusutan kasus dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026 t…