Kota Madiun Masuk Daftar Darurat Sampah, Tempati Urutan ke 9 dari 336 Daerah se-Indonesia

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Salah satu bank sampah di KOta Madiun. SP/ MAN
Salah satu bank sampah di KOta Madiun. SP/ MAN

i

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH-BPLH) Republik Indonesia menetapkan Kota Madiun sebagai salah satu daerah berstatus darurat sampah. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2567 Tahun 2025.

Dalam keputusan itu, Kota Madiun menempati urutan ke-9 dari 336 daerah di seluruh Indonesia yang dinyatakan mengalami kedaruratan pengelolaan sampah. Status ini diberikan setelah evaluasi nasional terhadap kapasitas daerah dalam mengelola volume sampah, ketersediaan fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta tingkat pencemaran lingkungan.

KLH-BPLH menyebut, penetapan status darurat ini merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan krisis pengelolaan sampah di daerah dengan risiko pencemaran tinggi. Dalam dua tahun terakhir, volume sampah rumah tangga dan non-organik di Kota Madiun meningkat signifikan, sementara kemampuan pengelolaan masih belum seimbang.

Pemerintah pusat mendorong setiap daerah terdampak segera menyusun Rencana Aksi Darurat Pengelolaan Sampah (RADPS). Dokumen tersebut diharapkan memuat strategi peningkatan infrastruktur pengelolaan, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan kebijakan ekonomi sirkular untuk mengurangi timbunan sampah.

Saat dikonfirmasi, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah P3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Madiun, Afandi, belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan status darurat tersebut.

Sebelumnya, melalui unggahan di akun Instagram resminya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta seluruh kepala daerah yang masuk daftar penetapan agar bergerak cepat memperkuat sistem pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

Adapun empat kriteria daerah yang ditetapkan dalam status darurat sampah meliputi:

  1. Tidak memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  2. Melakukan praktik open dumping atau tidak mengelola sesuai aturan;
  3. Memiliki nilai kinerja pengelolaan sampah (Adipura) di bawah 60;
  4. Sedang dikenakan sanksi administratif terkait pengelolaan sampah.

“Tidak ada waktu lagi untuk menunda, tidak ada alasan untuk abai. Kita tidak sedang menegur, kita sedang mengajak semua pihak berbenah bersama,” tulis Hanif dalam unggahannya di akun Instagram @haniffaisolnurofiq, dikutip Rabu (5/11/2025). man

Berita Terbaru

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Guna memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bakal…

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mulai merealisasikan penataan mulai…

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah…

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di atas 5 persen dan potensi kecurangan internal menjadi sorotan Komisi C…

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya dalam pencegahan pernikahan usia dini atau anak, utamanya di kalangan pelajar, agar mereka bisa fokus belajar untuk…

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, bakal segera menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang dikhususkan memperkuat penataan…