Dishub Kota Pasuruan Kejar Target PAD Parkir Jelang Akhir Tahun

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Salah satu titik parkir yang lokasinya dekat dengan pusat perbelanjaan di Alun-Alun Kota Pasuruan.
Salah satu titik parkir yang lokasinya dekat dengan pusat perbelanjaan di Alun-Alun Kota Pasuruan.

i

SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Realisasi retribusi parkir di Kota Pasuruan, minim. Dinas Perhubungan (Dishub) mengakui sulit untuk mengejar setoran sesuai target tahun ini, meski sudah ada penyesuaian dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Selama 10 bulan, capaiannya baru Rp 225 juta.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota Pasuruan, Andriyanto menuturkan awalnya retribusi parkir ditarget Rp 5,1 miliar. Namun karena realisasinya minim, dalam P-APBD 2025, Dishub menurunkan targetnya menjadi Rp 3,015 miliar. Sebab sebelum perubahan, capaiannya hanya Rp 200 juta.

Ternyata, meski sudah ada penyesuaian, mengejar target parkir itu tidak mudah. Sebab usai pemutusan kontrak rekanan asal Kota Surabaya, CV Pasuruan Madinah Juli lalu, pihak jasa pungut parkir yang baru, PT Yurizal Makmur juga tidak bisa menyetor sesuai kesepakatan.

Saat menjalin kontrak dengan jasa pungut terakhir, pihaknya telah mengubah mekanisme setoran. Sebelumnya, setoran berapapun dari juru parkir (jukir), 60 persennya masuk ke kas daerah. Sementara sisanya jadi milik jasa pungut.

Terakhir, jasa pungut baru mendapat hak, jika bisa menyetor sesuai kesepakatan. "Tapi ternyata, jasa pungut terakhir juga tidak sanggup. Per harinya hanya mampu menyetor di bawah Rp 1 juta," katanya.

Andri-sapaannya menyebut, hingga akhir Oktober, setoran parkir baru mencapai Rp 225 juta. Masih kurang lebih dari Rp 2,7 miliar untuk bisa memenuhi target perubahan. Karena itu, pihaknya pesimistis jika target ini bisa terpenuhi. Mengingat tahun 2025 sudah tersisa dua bulan.

Apalagi dalam pengelolaan yang baru dengan sistem swakelola oleh Dishub, kesepakatan dengan jukir per harinya Rp 8 juta. Ini dengan catatan potensi parkir tertinggi. Jika bisa mencapai ini, maka dalam sebulan hanya Rp 240 juta. Dan dua bulan hanya bisa tercapai Rp 480 juta.

Kesepakatan itu jika tidak ada kendala di lapangan, seperti cuaca hujan. Karena itu, target parkir sulit terpenuhi," tutur Andri. Anggota Komisi II DPRD Kota Pasuruan. Ps-01

Berita Terbaru

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menghadirkan BSI Fest Ramadan 2026 di Surabaya pada 19–22 Februari 2026. Kegiatan ini me…

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bukti Arkeologis mengungkap Flkakta Gajah Mada lahir di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur, dari Dewi Andogsari tidak …

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada sejumlah debitur pembiayaan FIFGroup dalam perkara p…

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Jaksa Dakwa Direktur Pemberitaan Jak TV, Buat Program dan Konten Bentuk Opini Negatif di Publik Terkait Penanganan Tiga Perkara Korupsi Minyak…

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Washington DC - Presiden Prabowo Subianto mengakui saat ini Indonesia masih dipenuhi dengan praktik ilegal. Ia memberikan beberapa contoh…

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan. "Bagi saya,…