Gegara Pinjaman Mandek, Perbaikan 137 Ruas Jalan Rp100 Miliar di Ponorogo Terancam Batal

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto. SP/ PNG
Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto. SP/ PNG

i

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tengah dilanda masalah dana pinjaman dari Bank Jatim belum bisa dicairkan untuk  perbaikan 137 ruas jalan setempat. Dan jika pinjaman tersebut mandek, tampaknya proyek prioritas tersebut harus kandas tahun ini. 

Diketahui, proyek besar dengan nilai anggaran Rp100 miliar itu tak kunjung bisa dicairkan lantaran proses akad kredit antara Pemkab Ponorogo dan Bank Jatim belum juga ditandatangani hingga pertengahan November. 

Padahal dana itu sepenuhnya diperlukan untuk membiayai ratusan titik perbaikan jalan yang sudah disiapkan sepanjang tahun. Sebelumnya, pihaknya sebenarnya sudah menyiapkan seluruh tahapan pengadaan. Mulai pemilahan paket pekerjaan yang masuk e-katalog hingga proses lelang yang ditargetkan selesai di akhir Oktober.

"Untuk lelang itu pemenangnya sudah ada. Tapi untuk SPPBJ dan penandatanganan kontrak, harus ada kepastian dan ketersediaan anggaran dulu," jelas Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto, Rabu (19/11/2025).

Lebih lanjut, pihaknya juga telah bersurat dan berkoordinasi dengan BPPKAD untuk memastikan kesiapan pembiayaan. Namun jawaban yang diperoleh, anggaran belum bisa digunakan karena akad pinjaman dengan Bank Jatim belum rampung.

"Anggaran belum masuk karena perjanjiannya belum diteken. Itu yang jadi kendala," tegasnya.

Dan jika proyek tetap dipaksakan berjalan. Dengan sisa waktu yang hanya sekitar satu bulan sebelum tutup tahun anggaran, ia menilai mustahil pekerjaan berskala besar itu bisa dirampungkan tepat waktu.

Akhirnya, keputusan pembatalan juga sudah sesuai dengan aturan dalam dokumen lelang. Kontrak hanya boleh diteken jika anggaran sudah tersedia di APBD. Karena pinjaman belum cair, otomatis kontrak tidak dapat dilanjutkan.

"Di klausul lelang jelas, kontrak harus ada anggarannya. Karena belum ada, ya otomatis dibatalkan. Dan pemenang juga memahami karena proses administrasinya memang panjang," ungkap Jamus. pn-01/dsy

Berita Terbaru

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Guna memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bakal…

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mulai merealisasikan penataan mulai…

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah…

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di atas 5 persen dan potensi kecurangan internal menjadi sorotan Komisi C…

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya dalam pencegahan pernikahan usia dini atau anak, utamanya di kalangan pelajar, agar mereka bisa fokus belajar untuk…

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, bakal segera menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang dikhususkan memperkuat penataan…