Gegara Pinjaman Mandek, Perbaikan 137 Ruas Jalan Rp100 Miliar di Ponorogo Terancam Batal

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto. SP/ PNG
Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto. SP/ PNG

i

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tengah dilanda masalah dana pinjaman dari Bank Jatim belum bisa dicairkan untuk  perbaikan 137 ruas jalan setempat. Dan jika pinjaman tersebut mandek, tampaknya proyek prioritas tersebut harus kandas tahun ini. 

Diketahui, proyek besar dengan nilai anggaran Rp100 miliar itu tak kunjung bisa dicairkan lantaran proses akad kredit antara Pemkab Ponorogo dan Bank Jatim belum juga ditandatangani hingga pertengahan November. 

Padahal dana itu sepenuhnya diperlukan untuk membiayai ratusan titik perbaikan jalan yang sudah disiapkan sepanjang tahun. Sebelumnya, pihaknya sebenarnya sudah menyiapkan seluruh tahapan pengadaan. Mulai pemilahan paket pekerjaan yang masuk e-katalog hingga proses lelang yang ditargetkan selesai di akhir Oktober.

"Untuk lelang itu pemenangnya sudah ada. Tapi untuk SPPBJ dan penandatanganan kontrak, harus ada kepastian dan ketersediaan anggaran dulu," jelas Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto, Rabu (19/11/2025).

Lebih lanjut, pihaknya juga telah bersurat dan berkoordinasi dengan BPPKAD untuk memastikan kesiapan pembiayaan. Namun jawaban yang diperoleh, anggaran belum bisa digunakan karena akad pinjaman dengan Bank Jatim belum rampung.

"Anggaran belum masuk karena perjanjiannya belum diteken. Itu yang jadi kendala," tegasnya.

Dan jika proyek tetap dipaksakan berjalan. Dengan sisa waktu yang hanya sekitar satu bulan sebelum tutup tahun anggaran, ia menilai mustahil pekerjaan berskala besar itu bisa dirampungkan tepat waktu.

Akhirnya, keputusan pembatalan juga sudah sesuai dengan aturan dalam dokumen lelang. Kontrak hanya boleh diteken jika anggaran sudah tersedia di APBD. Karena pinjaman belum cair, otomatis kontrak tidak dapat dilanjutkan.

"Di klausul lelang jelas, kontrak harus ada anggarannya. Karena belum ada, ya otomatis dibatalkan. Dan pemenang juga memahami karena proses administrasinya memang panjang," ungkap Jamus. pn-01/dsy

Berita Terbaru

RI Mulai Ekspor Bawang Merah

RI Mulai Ekspor Bawang Merah

Selasa, 15 Sep 2026 07:23 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:23 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas ekspor bawang merah Brebes ke Thailand dari fasilitas Controlled Atmosphere Storage…

Seorang Direktur PT di Jakarta, Tersangkut Perkara Pajak

Seorang Direktur PT di Jakarta, Tersangkut Perkara Pajak

Selasa, 15 Sep 2026 07:17 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan menyerahkan…

Tahun Depan, Gaji PPPK Ditanggung Pusat

Tahun Depan, Gaji PPPK Ditanggung Pusat

Selasa, 15 Sep 2026 07:14 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:14 WIB

SURABAYAPAGI.com - Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini menjadi tanggungan pemerintah daerah (Pemda),mulai tahun depan dan…

LOCUS DAN TEMPUS, TAK DIUNGKAP LOGIS OLEH JPU

LOCUS DAN TEMPUS, TAK DIUNGKAP LOGIS OLEH JPU

Selasa, 15 Sep 2026 07:11 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:11 WIB

Kajari Surabaya Yth, Praktisi hukum banyak yang kenal jaksa itu mengemban Dominus Litis. Ini asas hukum dari bahasa Latin yang berarti “penguasa perkara” atau …

Menteri Siapkan UMKM Ikuti Aturan Wajib Halal

Menteri Siapkan UMKM Ikuti Aturan Wajib Halal

Selasa, 15 Sep 2026 07:08 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.com – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan menyiapkan kebijakan khusus bagi UMKM dalam menghadapi aturan wajib h…

Sebelum Dicopot, Purbaya Bilang Ada Oknum Pajak Bermain

Sebelum Dicopot, Purbaya Bilang Ada Oknum Pajak Bermain

Selasa, 15 Sep 2026 07:05 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:05 WIB

SURABAYAPAGI.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,sebelum dicopot, sempat bilang mencurigai ada oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang …