SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Kemacetan lalu lintas masih menjadi persoalan di kota-kota besar seperti Surabaya. Meski tingkat kemacetan dinilai belum separah kota metropolitan lain seperti Jakarta. Seiring kepadatan kendaraan dinilai terus berulang dan berdampak langsung pada aktivitas serta produktivitas warga.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan bahwa kemacetan di Surabaya memang tidak merata di seluruh wilayah, namun terkonsentrasi di beberapa titik krusial yang membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi.
“Kalau dibandingkan Jakarta, Surabaya masih lebih baik. Tapi kita punya beberapa simpul kemacetan yang selalu berulang, seperti di Jalan Ahmad Yani, kawasan Margomulyo–Kalianak, serta wilayah yang sedang ada proyek pembangunan jalan,” ujar Bahtiyar.
Menurutnya, kemacetan kerap meningkat signifikan saat berlangsung proyek infrastruktur maupun pada jam-jam sibuk, terutama pagi dan sore hari ketika arus Surabaya–Sidoarjo saling beririsan. Salah satu titik yang disorot adalah kawasan Taman Pelangi yang saat ini tengah dilakukan pekerjaan pembangunan.
“Ketika ada proyek, Pemkot harus sejak awal menyiapkan skema rekayasa lalu lintas dan jalur alternatif. Jangan sampai proyek berjalan, tapi pengaturan lalu lintasnya tertinggal, sehingga justru memunculkan simpul macet baru,” tegasnya.
Bahtiyar menilai, koordinasi lintas instansi menjadi kunci. Tidak hanya melibatkan Dinas Perhubungan, tetapi juga kepolisian agar pengaturan lalu lintas di lapangan berjalan efektif.
“Pengendara cenderung lebih patuh kalau yang mengatur petugas resmi dan kepolisian. Ini soal disiplin dan keselamatan bersama,” imbuhnya.
Selain proyek pembangunan, Bahtiyar juga menyoroti lonjakan kemacetan saat momen long weekend dan libur panjang. Kawasan Tol Tandes, Margomulyo, hingga jalur menuju Gresik kerap mengalami kepadatan ekstrem akibat aktivitas kendaraan berat dari kawasan pergudangan dan industri.
“Beberapa kali terjadi penumpukan sampai berjam-jam. Bahkan ada warga yang butuh waktu 4 sampai 5 jam hanya untuk keluar tol. Ini sangat merugikan masyarakat,” katanya.
Ia mendorong Pemkot Surabaya untuk lebih aktif menggandeng pelaku usaha dan perusahaan di kawasan industri, khususnya di Margomulyo, agar ikut berperan dalam pengaturan lalu lintas, terutama pada jam sibuk dan libur panjang.
“Perusahaan itu yang paling tahu jam keluar-masuk truk. Kalau bisa diatur bersama, misalnya dengan penyesuaian jam operasional atau pengawalan lalu lintas, dampaknya besar untuk mengurangi kemacetan,” jelas Bahtiyar.
Sebagai Bahtiyar menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kelancaran mobilitas warga. Penanganan kemacetan, menurutnya, tidak bisa bersifat reaktif, tetapi harus direncanakan secara matang dan kolaboratif.
“Tujuan akhirnya satu, warga tidak dirugikan. Mereka berangkat dan pulang kerja tepat waktu, aktivitas ekonomi lancar, dan Surabaya tetap nyaman sebagai kota layak huni,” pungkasnya. Alq
Editor : Moch Ilham
