Lewat Perombakan OPD, Pemkot Malang Buka Opsi Pembentukan Dinas Damkar

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. SP/ MLG
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. SP/ MLG

i

SURABAYAPAGI.com, Malang - Dalam rangka menindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian peningkatan sistem perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur membuka opsi membentuk Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan dengan cara merombak atau merestrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD).

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkap, jika sejauh ini, di Kota Malang Pemadam Kebakaran masih merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP setempat. Pembentukan dinas tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 202 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Kami sudah menyampaikan ke DPRD tinggal berproses di sana, ini tidak hanya untuk Damkar tetapi juga pemisahan beberapa OPD," ungkapnya, Kamis (13/05/2026).

Lebih lanjut, pihaknya juga memastikan pemisahan unit dari OPD tidak akan mengganggu kinerja dan stabilitas roda birokrasi serta keuangan di lingkungan pemerintah daerah setempat. Meski demikian, Pemkot Malang tetap mempersiapkan opsi alternatif apabila pembentukan dinas baru dinilai berdampak signifikan terhadap tata kelola kepemerintahan, yakni dengan melihat pada skala prioritas.

"Perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) OPD kebutuhannya tidak banyak, karena hanya tambahan eselon II dan nilainya sudah hitung," ucapnya.

Dan jika diukur dari segi kebutuhan, maka Dinas Damkar dan Penyelamatan merupakan prioritas yang perlu secepatnya dipenuhi. Meski demikian, pihaknya juga belum bisa memastikan kapan dinas baru itu dibentuk. Namun yang jelas, ketika seluruh pembahasan di DPRD telah selesai akan langsung ditindaklanjuti melakukan harmonisasi regulasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

"Setelah hasil harmonisasi itu turun ke kami maka ditindaklanjuti dengan membuat peraturan wali kota dan pengisian (jabatan) dan tidak perlu ke Kemendagri lagi karena rekomendasinya sudah ada dari kementerian untuk membentuk Dinas Damkar," ungkapnya. ml-01/dsy

Berita Terbaru

Tekan Risiko Gagal Tumbuh, YBM PLN UIT JBM Beri Pendampingan Bagi 77 Balita di Situbondo

Tekan Risiko Gagal Tumbuh, YBM PLN UIT JBM Beri Pendampingan Bagi 77 Balita di Situbondo

Kamis, 08 Okt 2026 21:56 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 21:56 WIB

SurabayaPagi, Situbondo — Komitmen PLN dalam memberikan manfaat bagi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan listrik yang aman dan andal, tetapi j…

BPJS Kesehatan: Kemampuan Fiskal Jember Kecil Tapi Programnya Istimewa

BPJS Kesehatan: Kemampuan Fiskal Jember Kecil Tapi Programnya Istimewa

Kamis, 08 Okt 2026 20:55 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM- Jember — BPJS Kesehatan memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan Pemkab Jember yang memadukan program jaminan kesehatan nasional dengan …

Luncurkan Mobil Cinta, Antar Pasien Kurang Mampu Pulang Gratis

Luncurkan Mobil Cinta, Antar Pasien Kurang Mampu Pulang Gratis

Kamis, 08 Okt 2026 20:45 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 20:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM-Jember - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, meluncurkan Mobil Cinta untuk mengantar pasien kurang mampu pulang secara gratis setelah…

Haier dan AQUA Bidik Pasar Jawa Timur, Perdana Tampil di PRJ Surabaya 2026

Haier dan AQUA Bidik Pasar Jawa Timur, Perdana Tampil di PRJ Surabaya 2026

Kamis, 08 Okt 2026 19:28 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 19:28 WIB

SURABAYAPAGI, Surabaya- Pasar elektronik rumah tangga di Jawa Timur menjadi salah satu sasaran penguatan bisnis Haier dan AQUA. Untuk mendekatkan diri dengan…

Penggeledahan Beruntun KPK di Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Disasar

Penggeledahan Beruntun KPK di Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Disasar

Kamis, 08 Okt 2026 18:13 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 18:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Kamis (8/10/2026). Kali i…

Pemkab Lumajang Gelontorkan Rp10 Miliar untuk Perbaiki Ruas Jalan Rowokangkung-Kalipepe

Pemkab Lumajang Gelontorkan Rp10 Miliar untuk Perbaiki Ruas Jalan Rowokangkung-Kalipepe

Kamis, 08 Okt 2026 15:30 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 15:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Dalam rangka perbaikan ruas jalan Rowokangkung-Kalipepe sepanjang kurang lebih 6 kilometer, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang…