Home / Hukum dan Kriminal : Saran Sejumlah Advokat

Bidik Dugaan Kejahatan Korporasi PT Wismilak dan PT Hakim Sentosa

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 23 Agu 2023 21:13 WIB

Bidik Dugaan Kejahatan Korporasi PT Wismilak dan PT Hakim Sentosa

i

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, melakukan penggeledahan di sebuah kantor PT Loka Abadi Sentausa (Indocrete) yang merupakan afiliasi PT Hakim Sentausa, di Jalan Gajahmada, Klojen, Malang, Rabu (23/8/2023).

Pemegang Saham Bisa Dijerat Pidana Tipikor dan TPPU

 

Baca Juga: Satu Senior Dijadikan Tersangka

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim sudah menemukan dokumen perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) gedung milik Polri di Jalan Raya Darmo 37-38 Surabaya. PPJB itu ditandatangani Nyono Handoko, sebagai pimpinan PT Hakim Sentosa, dan Willy Walla, PT Wismilak Inti Makmur Tbk.

PPJB itu dilakukan periode 1992-1994, sehingga muncul HGB atas gedung itu yang dimiliki seseorang bernama Nyono Handoko. Gedung itu pun lepas dan dijual kepada Wismilak. Padahal pada periode 1945 hingga 1993, gedung dikuasai dan dihuni kesatuan Polri.

Sehingga PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) antara Nyono Handoko dengan Willy Walla dibuat saat HGB yang sudah mati dan objek yang masih ditempati polisi tahun 1992.

Juga ditemukan oleh penyidik, bahwa HGB Nomor 648 dan 649 menggunakan SK Kanwil BPN Nomor 1051 dan 1052,  ternyata tidak terdaftar di BPN. Padahal oleh Nyono dan Willy, dijadikan dasar kepemilikan Grha Wismilak Surabaya.

Dalam gelar perkara, penyidik menyimpulkan HGB yang kini dipegang Wismilak adalah cacat hukum. Beberapa pejabat  BPN sudah diperiksa penyidik.

PT Hakim Sentosa, PT Wismilak Inti Makmur Tbk adalah perusahaan yang harus mempertanggungjawabkan secara pidana dan perdata. Mengingat Nyono Handoko dan Willy Walla, sudah mati.

Dari keterangan Kombes Farman, kasus ini bisa digolongkan kejahatan korporasi (Corporate Crime). Mengingat kini telah ditemukan  dugaan manipulasi di akte PPJB, perolehan HGB dan dugaan kongkalikong dengan pejabat BPN yang patut diduga ada  tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik bisa merujuk pada Pasal 45 Ayat (1) UU No.1/2023, bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana.

 

Jerat Pidana Pemegang Saham

Juga pada Pasal 45 Ayat (2) UU No.1/2023 dijelaskan bahwa Korporasi mencakup: Badan hukum (PT, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu) Apalagi sampai kini, Kejahatan korporasi di Indonesia masih belum banyak disentuh aparat kepolisian.

Dalam Kejahatan Korporasi Polri bisa menjerat Pidana Pemegang Saham. Mengingat, pelaku kejahatan korporasi diakui salah satu bentuk kejahatan dalam dunia bisnis yang timbul karena tingkat intelektual pelaku. Contohnya?

Corporate Crime, yakni orang-orang pelaku corporate Crime umumnya tidak menganggap diri mereka sebagai penjahat, juga tidak menganggap kegiatan mereka sebagai tindakan kriminal. Mereka masih ada yang beranggapan corporate crime adalah maladministrasi bisnis.

Ini karena faktor lingkungan dan budaya organisasinya. Terutama lingkungan yang selalu mengutamakan kepentingan pribadi dan budaya korupsi. Ini yang menyebabkan semakin maraknya kejahatan korporasi. Polri presisi di Polda Jatim saatnya membidik dua korpotasi yang sudah ditinggal bos-bosnya.

Demikian hasil diskusi empirik antara tim Investigasi Surabaya Pagi dengan tujuh lawyer dari tiga organisasi, sejak Rabu (23/8/2023) siang hingga sore. Mereka membahas berita Surabaya Pagi terkait mafia tanah dalam kasus bekas gedung Mapolresta Surabaya Selatan Jl. Raya Darmo - Jl. Dr. Soetomo Surabaya. Tujuh advokat ini tak mau disebut namanya, menjaga netralitasnya. Mereka ingin sumbangsih untuk Polri presisi.

 

Mulai Geledah Korporasi di Malang

Ditreskrimsus Polda Jatim menggeledah kantor sebuah perusahaan di Jalan Gajah Mada Nomor 16 Kota Malang, Jawa Timur terkait kasus sengketa Gedung Grha Wismilak Surabaya, Rabu (23/8/2023).

Penggeledahan tersebut melanjutkan penyidikan dugaan pemalsuan dokumen Hak Guna Bangunana (HGB) Gedung Wismilak Surabaya.

Dirreskrimsus Kombes Farman membenarkan adanya penggeledahan. "Terkait beberapa dokumen untuk kepentingan penyidikan kasus Gedung Wismilak," ungkap Farman, Rabu (23/8/2023).

Sayangnya dia enggan menjelaskan detail hubungan hukum antara penguasa gedung Grha Wismilak di Surabaya dengan perusahaan yang kantornya digeledah itu.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim mendatangi perusahaan PT Loka Abadi Sentausa (Indocrete) di Jalan Gajahmada Nomor 16, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada Rabu (23/8/2023) sekitar pukul 10.37 WIB. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dekorasi dan tata ruang.

 

Diduga Afiliasi PT Hakim Sentausa

Sementara PT Loka Abadi Sentausa (Indocrete) diduga afiliasi dengan PT Hakim Sentausa, yang muncul dalam perjanjian jual beli antara Nyono Handoko dan pihak Wismilak. Benar saja, perusahaan yang digeledah penyidik bukanlah PT Loka Abadi Sentausa (Indocrete), melainkan PT Hakim Sentausa yang ternyata berada dalam satu lokasi dengan perusahaan tersebut. Sedangkan hingga pukul 15:00 WIB, penggeledahan masih berlangsung.

"Ini masih berlangsung penggeledahannya (penggeledahan di PT Loka Abadi Sentausa). Lalu, ada beberapa tempat (lokasi lain yang ikut digeledah) yang diduga tempat menyimpan dokumen," ujar Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto saat dikonfirmasi.

Baca Juga: 5 TPS di Malang akan Lakukan PSU

AKBP Edy menegaskan penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus Wismilak. "Penggeledahan untuk cari dan sita dokumen yang ada kaitan dengan peristiwa tersebut," ujar AKBP Edy.

Namun, pihaknya enggan mengungkapkan beberapa lokasi lainnya yang ikut digeledah tersebut.

Dirinya juga kembali menegaskan, kegiatan penggeledahan itu kaitannya dengan aset Graha Wismilak yang terletak di pojok Jalan Raya Darmo 36 dan Jalan Dr. Soetomo 27 Surabaya.

 

Periksa 3 Saksi Tambahan

AKBP Edy membeberkan, pihaknya memeriksa tiga saksi tambahan dari pihak BPN. Ketiganya adalah mantan pejabat BPN Surabaya I. Mereka punya jabatan berbeda pada masanya. Triyogo Widjayarsi merupakan kepala BPN Surabaya I pada 2012. Gede Ariyudha adalah kepala BPN Surabaya I periode 1998 sampai 2004. Sedangkan Inyo Cancer Hetarie menduduki jabatan Plt Kasi hak tanah dan pendaftaran tanah (HTPT) pada 2011 sampai 2012.

Edy mengungkapkan, keterangan tiga orang itu sangat penting bagi proses penyidikan. Sebab, semuanya merupakan pejabat di BPN Surabaya I pada kurun waktu terjadinya dugaan pidana. ’’Kejadian awal kan sudah lama. Jadi, diusut bertahap dari temuan penyidik sekarang,” ungkapnya.

Berdasar temuan penyidik, HGB itu terbit pada 1992. Namun, statusnya sekarang masih aktif. Jadi, proses perpanjangan diperkirakan terjadi pada 2012. ’’Makanya, pejabat waktu itu diperiksa,” kata Edy.

Materi pemeriksaan, lanjut dia, berkutat pada proses perpanjangan HGB. Misalnya, memastikan pihak pemohon dan dokumen yang diperlukan.

Sementara, Kapolda Jatim Irjen Toni Hermanto sebelumnya menegaskan Grha Wismilak Surabaya merupakan aset Polda Jatim. Sehingga legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 648 dan 649, yang dimiliki Wismilak diduga dipalsukan.

"Grha Wismilak ini sudah jadi daftar aset Polda Jatim dari tahun yang sebelum-sebelumnya. Makanya proses peralihan atau beralihnya ini yang kita anggap tidak betul. Kita sudah temukan fakta-fakta itu sendiri," kata Toni.

 

SHGB tak  Berwarkah

Irjen Toni menegaskan bahwa proses administrasi Grha Wismilak Surabaya semuanya tidak benar.

Baca Juga: Hadi Wariskan Kasus Mafia Tanah di Jatim

Sebab, kata dia, fakta di dalam proses penyidikan bahwa aset ini sudah terdaftar dalam inventaris Polda Jatim. Sehingga proses peralihan harus seizin Kementerian Keuangan, dan ini tidak ada. 

"Memang bukan kebetulan, memang sudah dirancang bahwa SHGB ini tidak memiliki warkah. Beberapa penegasan dari proses yang harusnya izin dari Kementerian Keuangan dan warkahnya sendiri," ujarnya.

"Termasuk objek ukur dari surat sertifikat tanah ini yang sebetulnya tidak berada disini tapi berada di Jalan Darmo 63-65. Sebetulnya obyek itu bukan disini, tapi ada disana. Tapi sertifikat itu prosesnya tetap diterbitkan," imbuh dia

 

Terdaftar Inventaris Polda Jatim

Kapolda Jatim Irjen Toni juga menyatakan Grha Wismilak sudah terdaftar sebagai inventaris Polda Jatim.

“Ini sudah didaftar aset kami dari tahun-tahun sebelumnya ini. Makanya proses berlaihnya ini kami anggap tidak betul. Kami sudah temukan fakta itu,” ujarnya

Dan pengambilan alih Graha Wismilak telah ditandai dengan pertemuan sejumlah Kapolres dari berbagai wilayah se Jatim.

Dalam penyidikan selama ini, Toni menyebut bahwa aset gedung itu dari awal memang milik Kepolisian RI. “Fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan kita tahu aset ini sudah terdaftar dalam daftar inventaris Polda Jatim sehingga proses peralihan harus izin Kemenkeu dan ini tidak ada,” ucapnya

 

Polda Belum Tahu

Meski akan segera diambil alih, Polda Jatim masih belum tahu bakal bakal difungsikan sebagai apa gedung tersebut. Sedangkan waktu ditanya soal penetapan tersangka, Toni menyebut pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan proses melengkapi bukti.

“Yang terpenting bahwa proses peralihan aset ini tidak sebagaimana aturan yang ditetapkan. Ini akan digunakan nanti, yang terpenting bisa kembali dulu,” tutupnya r-01/s-02/rmc

Editor : Redaksi

BERITA TERBARU