SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto temukan faktor kelalaian dalam tragedi maut wisata petirtaan jolotundo yang merengut tiga nyawa. Itu terungkap dari sidak yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh bersama sejumlah anggota dewan, Senin (15/11).
Politisi PKB ini menyebut, dari hasil cek lokasi, kondisi pohon yang tumbang dalam keadaan sehat dan posisi warung kopi berada dikemiringan sekitar 50 sampai 70 derajat.
Baca Juga: Gagal Curi Motor, Dua Pemuda di Kota Mojokerto Diringkus Warga saat Sembunyi dari Kejaran Polisi
"Kondisi pohonnya sehat sekali, tidak ada yang lapuk. Jadi ini perlu ada evaluasi, kalau pohonnya sehat tapi tanahnya tergerus air juga bahaya," ucap Ayni sapaan akrabnya.
Ia mengatakan, meski kejadian naas ini diluar dugaan. Namun, pihaknya justru menemukan mitigasi yang disosialisasikan selama ini ternyata diberikan ke pihak yang ada di luar kawasan wisata.
Tak hanya itu, lanjut ia, harus ada pemantauan secara rutin terhadap pepohonan besar yang berdekatan dengan hunian warga maupun pedagang kaki lima (PKL) yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, terutama kawasan wisata.
"Dan ini perlu pemahaman kewilayahan, ada yang wilayah Perhutani. Mestinya di dalam juga. Semua pihak, termasuk pedagang harus tersosialisasi. Sekaligus kondisi lingkungan, termasuk pepohonan ini harus rutin diperiksa," ujarnya.
Tak hanya itu, Ayni mendapati temuan lain di lokasi yang berada diketinggian ini. Yakni, warkop yang tertimpa pohon berada sangat dekat dengan tebing, tanpa plengsengan.
Baca Juga: Ratusan WBP Lapas Mojokerto Terima Remisi Khusus Idul Fitri
"Tentu bahaya, tidak ada plengsengan. Jadi kalau kena air hujan bisa tergerus terus," ucapnya.
Dirinya menegaskan, harus ada evaluasi dari semua instansi yang memiliki kewenangan. Tak terkecuali lokasi wisata lain yang berada di kawasan hutan lindung, seperti Pacet, Padusan, Trawas, Cangar.
"Itu kan semuanya ada di kawasan hutan lindung juga. Jadi kami minta evaluasi ini tidak untuk di sini saja. Kami minta Perhutani ikut serta juga, karena PAD-nya tidak cuma masuk ke kita, tapi mereka juga ikut menikmati juga. Kalau ada masalah, semua harus bertanggung jawab, kan gitu," ujarnya.
Ia meminta mitigasi tidak hanya dibebankan ke Pemkab Mojokerto. Melainkan pula harus dikoordinasikan dengan BPCB Jatim, Perhutani, Disparpora Kabupaten Mojokerto. Lantaran, rata-rata wilayah lokasi wisata Kabupaten Mojokerto berada di dalam wilayah Perhutani. Ditambah cuaca saat ini sedang ekstrem dikarenakan ada peringatan terjadinya La Nina. Sehingga sesegera mungkin ada upaya sosialisasi dan mitigasi untuk semua pihak yang terlibat, baik di dalam maupun di luar kawasan Pacet-Trawas.
Baca Juga: Dorong Daya Beli Masyarakat, Kejaksaan dan Pemkot Mojokerto Sinergi Gelar Bazar Sembako Murah
"Karena ini tidak hanya pemkab. Rata-rata seluruh wilayah (kawasan wisata) kita ada di hutan lindung. Jadi ini perlu pengawasan dan penanganan ekstra, bukan cuma ada kejadian saja. Artinya ini ada warning yang harus kita evaluasi di wilayah pariwisata agar tidak terjadi seperti ini lagi," katanya.
Adanya peristiwa ini bisa membuat semua elemen memahami aturan yang sudah berlaku. Agar kesigapan dan upaya proteksi yang sudah dilakukan bisa berhasil.
"Saya kira semua sudah paham aturannya, sehingga saya berharap supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Karena semua sudah diwarning saat itu, sudah ada kesiapsiagaan bencana di sana," pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
