Menteri BUMN Rini Soemarno

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Bocornya rekaman percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir menarik perhatian publik. Rekaman itu menjadi perhatian karena disebut-sebut membahas soal bagi-bagi saham di BUMN. Dalam percakapan mengenai saham itu, Rini menyebut dua perusahaan BUMN, yakni Pertamina dan PLN. Sementara Sofyan menilai, bagi-bagi saham masih terlalu kecil.

Sofyan juga menyebut nama Ari. Namun, tidak jelas siapa Ari dimaksud. Hanya dalam percakapan itu, ia bercerita kepada Rini bahwa dia bertemu dengan Ari dan meminta agar masalah share saham dibicarakan lagi.

Namun tak jelas untuk apa Sofyan atau PLN memperebutkan saham perusahaan yang diperbincangkan tersebut. Dibantah Beredarnya rekaman itu membuat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno berang. Ia mengatakan rekaman percakapan itu telah dipotong sedemikian rupa, sehingga terkesan ada proyek meminta fee atau biaya.

Rini menegaskan tidak ada kepentingan pribadi atas isi pembicaraan dengan Sofyan yang beredar luas itu. Karena merasa dirugikan, ia berencana menuntut penyebar rekaman pembicaraan itu. Ia menyatakan, laporan yang akan dilayangkan kepada penegak hukum tidak hanya mengatasnamakan Kementerian BUMN, namun juga atas nama pribadi dirinya.

"Sebentar lagi saya akan masukkan tuntutan, bukan hanya atas nama (Kementerian) BUMN, tapi juga pribadi," kata Rini.

Sementara itu, Sofyan menegaskan bahwa perbincangannya dengan Rini bukanlah soal bagi-bagi saham pribadi. Menurut dia, perbincangan terkait kepemilikan saham itu dalam konteks agar PLN bisa bekerja dengan efisien. "Saya pikir, hal itu sangat lumrah dan tujuan utamanya bagaimana nanti PLN bisa bekerja lebih efisien," kata Sofyan.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menambahkan, perbincangan itu mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Menteri Rini, kata dia, menegaskan bahwa BUMN harus dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan. Sementara Sofyan ingin memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN. Namun, ungkap Imam, proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena diyakini tak dapat memberikan keuntungan optimal untuk Pertamina dan PLN.

"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar good corporate governance (GCG)," kata Imam.