Laporan Investigasi Tim Wartawan Surabaya Pagi


STATUS kepemilikan tanah atau lahan yang kini ditempati Gedung Srijaya di Jalan Mayjend Sungkono, Bunderan Tol Satelit, mulai disoal. Bahkan, tanah yang sejak tahun 1972 ini adalah milik almarhum Marsi Bok Marli, ternyata pernah dipermasalahkan oleh Wakil Walikota Surabaya periode 1988-1992, Drs. Soenarjo.

Pria yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar itu, pernah menyatakan menolak konversi menjadi sertifikat, karena tanah tersebut merupakan lahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Namun, surat dari Walikota Surabaya itu tak diindahkan oleh Kantor BPN Surabaya saat itu. Tanah bekas Yasan milik almarhum Marsi B Marli, justru dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Drs Tjandra Sridjaja Pradjonggo. Penerbitan terjadi dua bulan dari surat Walikota Surabaya ke Kepala BPN Surabaya pada Maret 1991. Kabarnya ada pengaruh invisible hand. Maka itu, kalangan pejabat Pemkot dan BPN heran, aset tanah Pemkot itu tak dituntut oleh Walikota Surabaya sekarang. Apakah ini karena di lahan Pemkot telah dibangun Gedung Srijaya lima lantai oleh Tjandra Sridjaja, yang lokasinya tepat di depan bunderan tol satelit?. Pejabat Pemkot dan BPN mendorong kasus ini dibongkar tuntas seperti kepemilikan Gelora Pancasila, yang diambil lagi oleh Pemkot setelah puluhan tahun dikelola oleh Tedja Prawiro cs.

Demikian hasil investigasi dan undercover tim Surabaya Pagi, selama 6 (enam) bulan di Kantor BPN Surabaya 1, Kanwil BPN Jatim, Pemkot Surabaya, beberapa ahli waris Marsih B Marli, serta pejabat di Kelurahan Putat Gede dan klarifikasi ke beberapa orang dekat Tjandra Sridjaja, seperti Dr. Otto Yudianto SH, MH yang sehari-harinya pengajar di Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Melepas ke Pemkot Surabaya

Sumber di Pemkot Surabaya dan Kanwil BPN Jatim, Selasa dan Rabu siang kemarin (9/1) mengatakan kasus ini berawal saat almarhum Marsi B. Marli, pemilik tanah dengan status Hak Milik bekas Yasan petok D No. 122, Persil No. 7-8-19 seluas 1.038 hektar atau 10.380 m2, melepas kepada Pemerintah Daerah Tingkat II kota Surabaya.

Pelepasan ini sesuai Peta Kretek Desa Putatgede tahun 1937 di Kelurahan Putatgede, Kecamata Tandes. Peta kretek ini diperkuat Buku Leter C Kelurahan Putatgede tahun 1960.

Data-data yang diperoleh tim investigasi Surabaya Pagi dari Pemkot Surabaya, menyebutkan Marsi B Marli, melepas ke Pemkot Dati II Surabaya, dari sebagian luas dari persil 8.d.II yang luasannya 1.647,50 m2. Pelepasan ini untuk pembuatan jalur tegangan tinggi tanggal 3 Maret 1972.

“Semuanya tercatat di Berita Acara Pembebasan tanah oleh P2.TUN saat itu. Lengkap,” ucap sumber di Pemkot Surabaya itu kepada Surabaya Pagi. Berita Acara Pembebasan (BAP) tanah P2.TUN dilakukan pada tanggal 18 Desember 1973 dibuktikan dengan surat No. 61/SDA/P2TUN/1973.

Dalam BAP dicatat sebagian luas dari persil milik Marsi B Marli, seluas 1.380 M, yang saat itu untuk kepentingan pembuatan jalan, kini dipakai untuk bunderan tol satelit.

Polemik selama 18 Tahun

Dari tahun 1972 hingga tahun 1990 atau selama 18 tahun, polemik tanah Marsi B Marli terus mencuat. Bahkan beberapa ahli waris Marsi B Marli, yakni Djuwariyah, Sutik alias Sumiani, dan Marwoto alias Maroto, melakukan perlawanan kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kota Surabaya.

Bahkan periode tahun 1989 sampai tahun 1991, beberapa pihak ingin melakukan konversi tanah bekas yasan Petok D dan surat ijo milik Pemkot Surabaya, untuk menjadi sertifikat hak milik. Ini yang dianggap aneh dan janggal.



Surat Walikota kepada BPN Surabaya 27 Maret 1991 (lembar 1)


Surat Walikota kepada BPN Surabaya 27 Maret 1991 yang ditandatangani Wawali Surabaya Drs Soenarjo (lembar 2)


Walikota Surabaya Tolak Konversi Sertifikat

Sumber itu menambahkan, munculnya Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya (kini Pemkot Surabaya) kepada Kepala BPN Surabaya, yang ditandatangani Wakil Walikota saat itu, Drs. Soenarjo, karena ada hal prinsip yang menyangkut asset Negara.

Dalam surat Nomor 593.82/792/402.1.02/91 tanggal 27 Maret 1991, Walikota menyatakan bahwa Pemkot menolak dan keberatan konversi tanah yang sebagian luasnya dibeli dari tanah milik almarhum Marsi B Marli. Pembelian terjadi periode tahun 1972-1973. Ini dibuktikan dalam Berita Acara Nomor 05/Kagko/P2.TUN/1972 tanggal 3 Maret 1982. Luasan tanahnya 128.589,50 m2. Sementara tanah Marsi B Marli, yang dibebaskan Pemkot seluas 1.647,50 m2.

“Ini ada buktinya, tahun 1991 saat itu, pak Soenarjo, keberatan bila BPN mengkonversi tanah (Marsi) Bok Marli di Kelurahan Putat Gede. Keberatan itu karena Walikota saat itu menyatakan tanah itu adalah asset milik Pemkot Surabaya,” ungkap sumber di Pemkot Surabaya itu, kepada Surabaya Pagi sambil menunjukkan beberapa salinan bukti yang akhirnya diserahkan ke tim Surabaya Pagi, Senin (7/1/2019) lalu.


Diduga Diserobot Tjandra Sridjaya

Sumber Pemkot malah menunjukkan bukti persewaan tanah kepada beberapa pihak. Tanah Pemkot yang dibeli dari sebagian tanah Marsi B Marli itu, diantaranya diterbitkan SK Persewaan Tanah kepada Ivonne Eliawaty, dan Harry Effendy, yang keduanya warga Jalan Cisadane 45 Surabaya.

Sementara, Surabaya Pagi, saat menelusuri di Kantor BPN Surabaya dan Kanwil BPN Jatim, perihal tanah Marsi B Marli, yang kini diduga diserobot oleh Tjandra Sridjaja, membenarkan pernah mengetahui, Pemkot Surabaya menolak untuk konversi tanah tersebut.

“Benar memang, seingat saya, saat itu, pak Wakil Walikota pernah bersurat ke BPN. Pemkot keberatan kalau tanah itu disertifikatkan, karena itu tanah masih milik Pemkot,” ujar sumber di BPN Surabaya, saat ditemui Surabaya Pagi, di salah satu rumah makan di Surabaya Timur, pada awal bulan Desember 2018 lalu.

Bahkan, sumber BPN itu menambahkan, ahli waris dari almarhum Marsi B Marli, juga mengajukan keberatan ke Kantor BPN Surabaya. Dimana, sejak tahun 1990, grup dari Tjandra Sridjaja, berusaha memiliki tanah bekas Yasan milik Marsi B Marli dan tanah milik Pemkot Surabaya, untuk membangun gedung dengan tujuan menjadi hotel.

Namun, justru Kantor BPN Surabaya malah mengeluarkan sertifikat Hak Milik untuk Tjandra Sridjaja Pradjonggo pada tanggal 18 Mei 1991. SHM ini bernomor 357. SHM ini ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Surabaya saat itu, Soebardi.


Ada Tekanan dari Pihak Ketiga

Sumber BPN itu menyebut, saat itu yaitu pada kekuasaan Orde Baru, diduga ada tekanan kepada BPN Surabaya dari pihak ketiga (invisible hand). Tekanan agar BPN segera mengkonversi tanah hak Yasan milik Marsi B Marli. “Selama dua bulan, ada upaya untuk mempercepat pensertifikatan ini. Padahal, kalau sesuai aturan terbaru saat ini, Perwali No. 51 tahun 2015, tentang pelepasan tanah aset Pemkot, pemohon harus mempunyai tanah itu minimal 20 tahun berturut-turut dan ukurannya tak boleh lebih 200 M2. Sementara yang diajukan Tjandra, super cepat. Ini Publik perlu menginvestigasi. Apalagi sekarang era reformasi bukan Orde Baru lagi yang serba ketakutan,” cerita sumber BPN itu, geleng-geleng kepala.

Sertifikat Hak Milik No. 357 atas nama Tjandra Sridjaja Pradjonggo yang dikeluarkan Kepala Kantor BPN Surabaya, mengacu pada Bekas hak Yasan Petok D No. 122 persil 7 d.I, 8 d.I, dan 19 d.II, Surat Keterangan Lurah Putatgede tanggal 9 Juli 1990 No. 590/102/PP.10/Agr/1990, Surat Keterangan Lurah Putatgede tgl 28 Februari 1991 No.593/39/402.94.02.04/1991, Surat Pernyataan Pemilikan tanah dari Lurat Putatgede tanggal 12 Juli 1990 dan Surat Keterangan Lurah Putatgede tanggal 11 Mei 1991 No. 590/09/402.94.02.04/1991.


Total Tanah 7,182 m2 bukan 9.710 m2

Dari SHM No. 357 itu, diketahui tanah yang dimiliki Tjandra Sridjaja, seluas 9.710 m2, yang mengikuti Daftar Isian 308 No. 1780/VI/1991 dan Daftar Isian 307 No. 3061/V/1991, Gambar situasi No. 485/V/91.

Padahal, dari temuan Surabaya Pagi, dari Petok D No. 122 persil 7,8,19, total tanah yang dimiliki Marsi B Marli, setelah 1.647,50 m2 dilepas ke Pemkot Surabaya, hanya 7.182 m2. Sedangkan, tanah yang tercatat di SHM No. 357, seluas 9.710 m2. Kejanggalan ini sampai sekarang baru tahap kasak-kusuk, belum ada yang menuntut sesuai hukum.

“Kepemilikan tanah oleh Sdr Chandra (Srijaja) harus dikaji ulang. Apakah kepemilikan tanah Sdr Chandra itu sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku atau tidak,” seperti yang tertuang dalam Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 593/172/402.1.02/90 yang ditandatangani Kepala Bagian Hukum, Moch Insjafiono, SH.

Bahkan, sumber Pemkot Surabaya juga menyebut, sertifikat SHM No 357 yang dikuasai Tjandra Sridjaja, diduga tidak hanya menyerobot tanah milik Marsi B Marli, tetapi juga diduga menyerobot tanah Pemkot dan tanah lainnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi terkait kepemilikan tanah aset Pemkot sesuai Petok D No. 122 Persil 7, 8, 19, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, Rabu (9/1/2019), meminta waktu untuk menjelaskan detail terkait tanah yang dikuasai Tjandra Sridjaja Pradjonggo. “Mohon saya beri waktu untuk menjelaskan detail ini yah mas. Saya perlu pelajari dulu,” kata Yayuk, kepada Surabaya Pagi, Rabu (9/1/2019) kemarin.


Klarifikasi ke Orang Kepercayaan Tjandra Sridjaja

Sementara, Surabaya Pagi, Rabu (9/1/2019) kemarin mencoba mengklarifikasi kepada Dr. Otto Yudianto, SH, MH, advokat yang akademisi, dikenal di kalangan dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya, sebagai orang kepercayaan Tjandra Sridjaja di Law Firm Srijaya Surabaya.

Sejak Rabu (9/1/2019) siang pukul 13:42 WIB, Surabaya Pagi menghubungi mantan Dekan FH Untag ini, di nomor 081330329885. Baik melalui pesan singkat WhatsApp (WA) dan upaya menghubungi sambungan telepon langsung.

Namun, pesan WA Surabaya Pagi, hanya dibaca tanpa ada jawaban terkait konfirmasi tersebut. Berikut pertanyaan yang dikirim ke WA Dr. Otto Yudianto, “Selamat siang pak Otto, saya Raditya M. Khadaffi dari Surabaya Pagi... Mohon ijin sebelumnya, pak Otto... Kita, tim Surabaya Pagi, selama 6 bulan ini, melakukan investigasi di Kantor BPN, Pemkot Surabaya, beberapa ahli waris serta Kelurahan Putat Gede, terkait kepemilikan tanah yang saat ini dibangun Gedung Srijaya milik pak Tjandra Sridjaja.. Hasil temuan investigasi, ada dugaan, bahwa permasalahan terkait peralihan surat ijo ke sertifikat. Oleh Wakil Walikota Surabaya saat itu (tahun 1991), diduga ada rekayasa administrasi. Sekaligus diduga juga melanggar aturan yang dikeluarkan Pemkot Surabaya saat itu... Urusan mensertifikat tanah yang awalnya surat ijo menjadi sertifikat hak milik, dinilai hal langka dan diduga ada invisible hand. Nah bapak bila berkenan, pak Otto bisa memberikan informasi telepon pak Tjandra Sridjaja atau WA saya ini bisa diteruskan ke beliau untuk klarifikasi temuan dari Pemkot dan BPN. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam hormat kami. Raditya M. Khadaffi,“ tulis Surabaya Pagi, pukul 13:42 WIB.

Selain mengirim pesan WA, Surabaya Pagi mencoba menghubungi melalui sambungan telepon ke nomor Dr. Otto pada pukul 14:39 WIB. Panggilan Surabaya Pagi tidak direspon, meski ada nada sambung.

Kemudian, pada pukul 14:40 WIB, Surabaya Pagi mencoba mengirim pesan WA dengan isi, “Selamat Siang Pak Otto, mohon ijin, bila berkenan saya telpon bapak utk klarifikasi. Terima kasih.” Lagi-lagi,upaya klarifikasi Surabaya Pagi untuk menghubungi orang dekat Tjandra itu tidak direspon.

Hingga upaya menghubungi kembali Dr Otto pada pukul 14:45 WIB, juga tidak direspon oleh dosen FH Untag itu.