KPU Provinsi Jawa Timur

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur bakal mengganti semua petugas pemilu di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilu 17 April nanti. Rekruitmen rencananya akan dilakukan mulai 6-12 Maret ini.

Petugas Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa/kelurahan. “Kami ingin menghapus stigma bahwa PPS orangnya itu-itu saja sekaligus mencegah potensi permainan suara, maka petugasnya kita rekrut ulang,” ucap Choirul Anam, Ketua KPU Jawa Timur, kemarin (3/3/2019).

Komisioner KPU Jatim dua periode ini mengatakan bahwa rekrutmen petugas KPPS pada pemilihan umum kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, dimana rekrutmen KPPS cenderung bersifat penunjukan.

“Tapi pemilu kali ini rekrutmen KPPS bersifat terbuka, sehingga semua masyarakat bisa mendaftar asal memenuhi persyaratan,” ujar Anam.

Diantara persyaratan yang harus dipenuhi calon petugas KPPS yakni WNI, berusia minimal 17 tahun, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil, non partisan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota parpol yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus parpol yang bersangkutan, berdomisili di wilayah kerja KPPS, berpendidikan minimal SMA atau sederajat.

Kemudian belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu yag dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus parpol dan tim kampanye sesuai tingkatannya, serta mampu secara jasmani dan rohani.

“Untuk meningkatkan antusias masyarakat, KPU Jatim juga mengintruksikan kepada KPU kabupaten/kota untuk bersurat pemberituan kepada semua kampus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu sehingga regenerasi SDM anggota KPPS akan semakin baik,” ujar Choirul Anam.

Peningkatan SDM petugas KPPS ini diperlukan, lanjut Mas Anam sapaan akrab Choirul Anam, mengingat rumitnya penyelanggaraan pemilhan umum serentak yang baru pertama kali didakan. “Proses pemilu tahun ini lebih rumit karena ada lima surat suara yang harus dicoblos oleh para pemilih,” ujarnya.

Diakui Anam, kebutuhan untuk petugas KPPS di seluruh Jatim sangat banyak, yakni sekitar 900 ribu orang lebih orang. Mengingat, setiap KPPS beranggotakan 7 orang dibantu 2 orang petugas ketertiban TPS.

Sementara jumlah TPS di seluruh Jatim mencapai 130.010 unit. “Kalau ditambah petugas ketertiban TPS maka jumlahnya bisa mencapai 1,1 juta lebih masyarakat yang aktif terlibat sebagai penyelenggara pemilu di TPS,” bebernya.

Keputusan KPU Jawa Timur ini disambut baik oleh kalangan Partai Politik. Menurutnya, dengan petugas TPS diisi orang –orang baru, maka potensi kecurangan semakin tipis. Apalagi di TPS lah, nasib para calon legislatif dan suara partai politik ditentukan pada 17 April nanti.

“Kami mendukung perekrutan PPS oleh KPU Jatim, ini berarti ada regenerasi petugas yang lebih baik lagi,” kata Renville Antonio, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Ia berharap, rekruitmen tersebut juga dilakukan dengan transparan dan terbuka. Agar PPS memenuhi syarat dan paham terhadap aturan-aturan pemilu.

“PPS tugasnya sangat berat, karena ini pemilu serentak dengan 5 surat suara sekaligus. Harapan kami PPS diisi oleh orang-orang yang jujur dan kompeten agar hasil pemilu nanti lebih berkualitas,” sebutnya.

Logistik Mulai Dikirim

Sementara itu menyangkut logistik pemilu 2019, Choirul Anam menyatakan logistik untuk wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep, seperti Pulau Sapudi, Kangean, Raas dan lainnya akan didahulukan.

Antisipasi logistik ini dikirimkan lebih awal menggunakan kapal reguler melalui jalur di pelabuhan Tanjung Perak atau pelabuhan Kalianget Sumenep. Kalau kondisi sudah tak memungkinkan atau mepet barulah kita pinjam bantuan kapal TNI AL.

“Khusus di wilayah kepulaun, distribusi logistik pemilu sudah dikoordinasikan dengan pihak Lantamal TNI AL, seperti Pulau Sapudi, Raas, Kangean di Sumenep. Sebab target KPU Jatim H-20 semua logistik sudah sampai di tingkat PPK untuk wilayah kepulauan,” ujarnya.

Namun untuk di wilayah daratan, KPU Jatim menargetkan minimal 14 hari sebelum hari H pencoblosan semua logistik sudah berada di tingkat PPK (kecamatan) sehingga H-1 bisa disebar ke tiap-tiap desa/kelurahan (PPS).

“Untuk pertimbangan keamanan biasanya penyebaran logistik dari PKK ke TPS-TPS dilakukan mulai H-1 dengan pengawalan aparat keamanan dari kepolisian dibantu petugas ketertiban TPS yang biasanya personillnya berasal dari anggota Linmas,” pungkas Choirul Anam. rko