Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN, Agus Maimun. (Foto: SP/IST)

SURABAYAPAGI.com - Sejumlah petani pengolah lahan hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mulai was-was. Menyusul adanya kebijakan Perhutani akan menyerahkan lahan hutan yang selama ini dikelola petani hutan, kepada korporasi untuk ditanami tebu.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN, Agus Maimun meminta pemerintah agar memperhatikan nasib para petani pengolah lahan hutan yang tergabung dalam LMDH -Lembaga Masyarakat Desa Hutan. "Saya sih belum tahu siapa yang bermain ini, apakah Pabrik Gula baru yang butuh lahan sebagai syarat untuk mereka bisa beroperasi atau siapa. Namun yang pasti para petani hutan ini sedang terancam ekonominya," ungkap Agus Maimun, Selasa (12/3/2019).

Jika lahan mereka "direbut" oleh korporasi, kata Agus, maka itu berarti pertani hutan akan kehilangan penghasilan dan penghidupannya. "Artinya Jatim harus siap-siap jumlah kemiskinan akan bertambah, dan ini adalah tanggung jawab Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Makanya saya minta kepada Gubernur Khofifah agar masalah LMDH ini masuk dalam RPJMD yang sedang dibahas," tegas politisi yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim ini.

Agus Maimun mencontohkan LMDH di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro saja jumlah nya ribuan. Rata-rata tahun depan masa kontrak mereka sudah habis. "Karenanya kita akan route map, nanti apa yang akan dilakukan oleh perhutani dengan pihak korporasi. Karena harus ada kejelasan nasib LMDH ini, sebab rata-rata tahun depan habis kontrak perjanjian guna lahan," kata Pria yang juga Bendahara DPW PAN Jatim ini.

DPRD Jatim kata Agus Maimun, berharap petani harus dilibatkan jika benar lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk lahan tebu. Agus Maimun mengakui memang masih ada LMDH yang belum mendapatkan legalisasi dari pemerintah, namun itu hanya persoalan proses secara hukum saja. "Makanya kita akan bantu mereka untuk dapat legalitasnya, kita lakukan pendampingan," pungkasnya. rko