Rangga Putra, Hermi, Jaka Sutrisna,

Tim Wartawan Surabaya Pagi

Hadirnya puluhan pensiunan jenderal ikut campur dalam perebutan kekuasaan dalam pilpres 2019 saat ini. karena mereka masih memiliki hasrat untuk tetap berkuasa (post power syndrome). Dan ini faktor pragmatis diluar ideologis. Dalam khazanah politik praktis, para purnawirawan ini cenderung mengincar posisi-posisi strategis. Seharusnya, karena sudah menjadi purnawirawan, pensiunan jenderal ini cocok jadi negarawan. Ini dalam menjaga kesatuan bangsa. Sayangnya sampai kini, mantan jenderal yang menjadi pendukung capres maupun petinggi parpol, kerap tercatat melontarkan pernyataan kontroversial. Mestinya, jenderal-jenderal Purnawirawan harusnya mencegah ajakan melakukan praktik inkonstitusional , karena mereka sejak prajurit sudah digembleng dengan jiwa patriotisme. Akal sehatnya dapat menjadi figur ketauladanan di masyarakat. Terutama menjaga situasi keamanan yang kondusif dan tertib. Dan jangan malah menjadi jenderal purnawirawan yang membawa kerumitan tersendiri setelah terjun dalam politik praktis atau pendukung capres.

Demikian dinyatakan Direktur LBH Surabaya Abdul Wachid, Sekretaris Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) Jawa Timur Didik Prasetiyono, pengamat politik asal Fisip Unair Surabaya Irfan Wahyudi, dan Agung Tri Putra, Ketua BEM UNAIR serta ketua BEM UINSA Onky Fachrur Rozie, yang dihubungi secara terpisah oleh wartawan Surabaya Pagi, Minggu kemarin (26/05). Lima narasumber ini ditanya sekitar masih cawe-cawenya Puluhan Jenderal TNI-Polri dalam Pilpres 2019. Bahkan ada dugaan dua Jenderal terlibat grand design Kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Irfan Wahyudi menjelaskan ada dua faktor untuk melihat posisi para jenderal purnawirawan yang terjun ke kancah politik nasional. Pertama, sebut Irfan, faktor ideologis. Menurutnya, para purnawirawan merupakan mantan prajurit yang tidak ingin negara mereka terpecah belah. Oleh sebab itu, setelah menyandang status purnawirawan, mereka tetap melanjutkan ideologi kesatuan mereka dengan bergabung ke partai politik (parpol). "Bergabung ke partai politik merupakan salah satu sumbangsih para purnawirawan," ujar Irfan.

Faktor kedua, menurut Irfan, faktor pragmatis. Dalam khazanah politik praktis, para purnawirawan ini cenderung mengincar posisi-posisi strategis, baik dalam tubuh pemerintahan maupun organisasi partai politik. Hal ini bisa diketahui dengan adanya sederet nama-nama purnawirawan yang duduk di kursi strategis partai-partai politik, bahkan pemerintahan saat ini. "Secara pragmatis, para purnawirawan menginginkan bargaining position dalam pembentukan pemerintah baru," cetus Irfan.

Karena persamaan maupun perberbedaan pandangan mengenai cara merawat negara kesatuan Republik Indonesia, para purnawirawan ini lantas bergabung ke beberapa partai politik. "Kalau publik melihat para purnawirawan ini sebagai biang kegaduhan, itu tidak sepenuhnya benar," tutur Irfan kepada Surabaya Pagi. "Soalnya, itu adalah cara masing-masing purnawirawan menunjukkan ideologinya," lanjut dia.

Patronase Militer

Terpisah, Sekretaris GM FKPPI Jawa Timur Didik Prasetiyono juga menilai, posisi hukum dan politik para purnawirawan adalah sama dengan warga negara sipil. Misalnya mendapat hak memilih dalam pemilu yang tidak didapat saat masih aktif sebagai anggota TNI/Polri.

Karena status sipilnya, para purnawirawan ini bisa berkiprah di berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi sebagai pengusaha. Hanya saja, sambung Didik, persoalan kemudian muncul ketika para purnawirawan yang berpangkat tinggi ini memanfaatkan patronase dalam dunia militer. Seperti yang sudah jamak diketahui, para purnawirawan berpangkat tinggi masih sangat dihormati oleh bekas anak buahnya yang masih aktif.

Patronase dalam dunia militer inilah yang menjadi soal, khususnya dalam dunia politik. "Jenderal purnawirawan yang masuk dalam dunia politik akan membawa kerumitan tersendiri, seperti misalnya mantan komandan Kopassus, mantan komandan Kostrad atau bahkan mantan KSAD, KSAU, KSAL yang bergabung di partai politik," cetus Didik yang dihubungi terpisah, semalam (26/5). "Mantan anak buah akan melihat ini sebagai patronase, dan sedikit banyak akan memiliki pengaruh,” imbuhnya.

Konflik Interest

Menurut Didik, fenomena tersebut jelas tampak pada perhelatan pemilu 2019, ketika purnawirawan berpangkat tinggi ikut menjadi tim kampanye baik untuk paslon 01 Jokowi - Ma’ruf maupun paslon 02 Prabowo - Sandiaga. Seharusnya, lanjut Didik, terdapat ketentuan yang mengatur jarak antara pensiun dan bergabungnya purnawirawan ke parpol. Dengan demikian, patronase tadi bisa diminimalisir.

"Kenapa ini penting, karena aparat TNI/Polri harus netral dalam politik, tidak terlibat dukung mendukung dan menjadi partisan dalam pemilu. Jika mantan atasan menjadi tim kampanye dan masih mampu mempenetrasi TNI/Polri aktif akan membahayakan negara," jelas Didik yang juga direktur Surabaya Consulting Group (SCG), lembaga penelitian politik.

Didik berpendapat, patriotisme para purnawirawan seharusnya tetap kepada negara dan tidak berada pada posisi politik partisan dengan bergabung ke partai. Pasalnya, ada begitu banyak spektrum lain selain terjun di dunia politik. "Hal ini untuk menghindarkan conflict of interest di bidang politik," paparnya.

Harusnya jadi Negarawan

Hal sama diungkapkan Direktur LBH Surabaya Abdul Wachid Habibullah. Ia menilai, sejak menyandang status purnawirawan, sejatinya para eks militer ini mempunyai hak-hak yang sama dengan rakyat sipil. Oleh sebab itu, tidak ada larangan bagi para purnawirawan baik TNI maupun Polri untuk berkiprah dalam jagat politik nusantara, seperti halnya sipil. "Kecuali yang masih TNI/Polri aktif, itu baru tidak boleh. Apalagi cawe-cawe," terang Wachid.

Selain itu, sambung Wachid, tidak ada pula aturan yang membatasi para purnawirawan ini untuk mengabdi kepada negara. Mereka dipersilahkan untuk menunjukkan patriotisme mereka ke segala bidang, termasuk terjun ke dunia politik sekalipun. "Kalau menurut saya, para purnawirawan ini cocoknya jadi negarawan," sebut Abdul Wachid, "dengan begitu, kiprah mereka dalam menjaga kesatuan bangsa tetap terjaga."

Namun demikian, masyarakat lebih banyak mengetahui kiprah para purnawiranan ini sebagai tim sukses capres maupun memegang jabatan petinggi parpol. Karena keterampilan dan sumber daya yang mereka miliki, tidak ada yang meragukan kalau mereka cakap memangku tanggungjawab tersebut. Hanya saja, para purnawirawan pendukung capres maupun petinggi parpol ini kerap tercatat melontarkan pernyataan kontroversial.

Tunjukkan Eksistensi

Menurut Wachid, menjadi purnawirawan dengan pangkat tinggi, tidaklah sulit mencari parpol yang bersedia menampung mereka. Lebih-lebih, terdapat beberapa jenderal purnawirawan yang justru dilamar oleh parpol. "Secara keorganisasian maupun kepemimpinan militer, pengaruh para purnawirawan ini sudah lepas, tidak ada hubungannya lagi," papar Abdul Wachid. "Tapi di luar itu, peran strategis dalam parpol seperti penguatan organisasi maupun menjadi fungsionaris, tetap dipandang kuat," imbuh dia.

Terkait ada beberapa purnawirawan yang ikut demonstrasi jalanan, Abdul Wachid menyebut hal tersebut juga tidak melanggar hukum. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, para purnawirawan ini sama hak dan kewajibannya sebagai rakyat sipil. Mereka boleh berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat di muka umum. "Kecuali kalau ada purnawirawan yang diduga terlibat makar, ya diproses hukum sebagaimana mestinya," tandasnya.

Post Power Syndrome

Aktivis mahasiswa juga angkat bicara mengenai patriotisme para purnawirawan jenderal yang terbelah di kubu Jokowi dan Prabowo. Ketua BEM Unair, Agung Tri Putra, mengatakan patriotisme mantan jenderal seharusnya tidak membuat perpecahan. "Seharusnya mengajar bela negara, menjadi mentor bagi perwira yang ada di Indonesia, serta berusaha membangun negara ini. Apabila terjun ke politik, harusnya mengarahkan pada pembangunan negeri. Bukan saling rusuh satu sama lainnya," ungkap Mahasiswa Fisip Unair ini.

Menurut Agung, kelompok jenderal pensiunan yang mengikuti blok pemerintah dan oposisi lantaran mereka masih memiliki bargaining power. Kemampuan mereka tak dimiliki seorang sipil. "Seperti relasi dengan intelijen atau jaringan-jaringan secara nasional," ucapnya.

Termasuk pensiunan jenderal yang masih ikut campur dalam perebutan kekuasaan, menurut dia, mereka memiliki hasrat untuk tetap berkuasa (post power syndrome). "Ingin selalu berkuasa atas apapun, selalu menganggap memiliki porsi kecintaan kepada tanah air secara lebih, padahal ya sama saja, tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan atas itu," pungkasnya.

Hal sama diungkapkan Ketua BEM Universitas Islam Sunan Ampel (UINSA) Suabaya Onky Fachrur Rozie. Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum, mantan jenderal itu terlibat politik dan menjadi tim sukses capres karena mempunyai kepentingan ingin menjabat lagi atau berkuasa lagi. "Kepentingannya satu ingin berkuasa," tandasnya. n