•   Minggu, 21 Juli 2019
SGML

Wantimpres Sebut Desa Balun Layak Jadi Model Demokrasi

( words)
Bupati Fadeli saat menerima tim kajian dari Wantimpres Agum Gumelar di ruang kerjanya. FOTO:SP/MUHAJIRIN KASRUN


SURABAYA PAGI, Lamongan - Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, yang selama ini terkenal dengan Desa Pancasila karena kerukunan warganya selama ini, disebut oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) layak menjadi model percontohan demokrasi Pancasila di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Martin Lukito Sinaga, anggota tim kajian Wantimpres Agum Gumelar saat bertemu bupati H Fadeli di ruang kerjanya, Senin (17/6/2019) sebelum melakukan pengumpulan data terkait Desa Balun.
Kepada Bupati Fadeli, salah satu anggota tim kajian Martin Lukito Sinaga menuturkan Desa Balun mungkin bisa jadi model demokrasi yang tidak pakai ribut ribut, demokrasi yang menyatukan. “Apalagi kemarin baru saja diresmikan jadi desa wisata religi dan ziarah,” ujarnya.
Selama di Balun, lanjutnya, tim kajian akan mendokumentasikan praktik-praktik budaya yang telah lazim dilakukan warga. Sehingga mereka dapat menggambarkan bagaimana korelasi budaya yang berwatak pancasila sebagai bagian dari demokrasi Indonesia.
“Kami tertarik dengan Lamongan juga karena menjadi yang terbaik dalam penanganan konflik sosial,” katanya menambahkan.
Bupati Fadeli mengamini keunikan Desa Balun. Dia sepakat jika desa ini disebut sebagai Desa Pancasila.
“Budaya gotong royong, persatuan, dan toleransi di Desa Balun ini harus dijadikan contoh nasional. Karena ini sudah berlangsung sejak lama, sejak berdirinya desa ini,” ujarnya.
Selain itu, tempat ibadah tiga agama berbeda juga berdiri berdampingan. Sementara warganya yang berbeda agama saling membantu saat ada hajat.
Soal penanganan konflik sosial, Fadeli menyebut koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpina Daerah (Forkopimda) dan tokoh-tokoh masyarakat berjalan dengan baik.
Jika muncul potensi konflik, katanya menjelaskan, diupayakan diselesaikan sebaik-baiknya di tingkat bawah dulu. Tidak sampai membesar, dan harus perlu penanganan di tingkat kabupaten.
Selain Martin Lukito Sinaga, komposisi tim kajian ini diisi Tommy Cristomi sebagai wakil ketua dan Rico Bobman sebagai sekretaris tim kajian.jir

Berita Populer