Pengamat Politik Sarankan Partai Pengusung Beri Nama Profesional dan Ahli untuk Beberapa Pos MenteriRangga PutraWartawan Surabaya Pagi
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan KH Maruf Amin, saat ini sedang bersiap menyusun kabinet yang akan diisi beberapa menteri untuk periode 2019-2024 mendatang. Jokowi pun menggulirkan akan mengisi pos menteri oleh para orang professional, ahli hingga anak muda milenial. Namun, tak menutup kemungkinan, beberapa partai pengusung pun, akan disiapkan jabatan menteri oleh Jokowi-Maruf, yang rencananya Juli 2019 ini akan digodok nama-namanya. Diantara partai-partai pengusung, selain PDIP, justru oleh PKB dan Partai NasDem mengusulkan nama paling banyak diantara partai lain. Bahkan partai pengusung utama sendiri, PDIP. PKB mengusulkan 10 nama menteri kepada Joko Widodo-Maruf Amin, bahkan terang-terangan PKB meminta posisi Menteri Desa dan tak ingin jatahnya dicampurkan dengan jumlah jatah NU. Sedang Nasdem mengusung 11 nama. PDIP pun menyinggung soal partai mental pemborong.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, Minggu (7/7/2019). Menurutnya, PKB dan Partai Nasdem disebutnya partai dengan mentalitas pemborong. "Yah, mudah-mudahan ini bukan karena partai terjangkiti mentalitas pemborong, sukanya main borong," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Minggu (7/7/2019).
Kendati demikian, Hendrawan menghormati usulan PKB itu. Menurut dia, usulan PKB itu merupakan manuver aspirasi. PDIP sendiri, kata Hendrawan, tak mau ikut-ikutan memperebutkan kursi menteri, meskipun PDIP merupakan partai pemenang Pemilu 2019. Sebab, kata dia, pihaknya lebih memilih untuk hati-hati dalam bersikap.
"Sebagai partai dengan perolehan suara dan kursi terbesar, kami harus hati-hati dalam bersikap. Kami harus rajin mengasah ilmu tahu diri. Bayangkan bila kami ikut-ikutan main borong, berapa banyak pos yang kami tuntut, mengingat kursi kami rata-rata dua sampai tiga kali lebih besar," tutur Hendrawan.
Terkait partai mental pemborong itupun, direspon oleh sejumlah pengamat politik asal Surabaya. Diantaranya Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Surrokhum Abdussalam, pengamat politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Dr Abdul Chalik dan Direktur Lembaga survei Surabaya Consulting Group (SCG) Didik Presetiyono. Mereka dihubungi terpisah, Minggu (7/7/2019).
Sistem Presidensial Abu-abu
Menurut pengamatan Surokhim Abdus Salam, dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, mestinya distribusi kekuasaan adalah mutlak menjadi hak prerogatif presiden. Tetapi yang terjadi di Indonesia, sistem presidensial ini masih justru masih abu-abu.
Pasalnya, sederet partai pengusung dan pendukung, ramai-ramai menyodorkan nama-nama calon menteri dari partai masing-masing, kepada presiden terpilih. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, PKB sendiri terang-terangan menyodorkan 10 nama calon menteri kepada Presiden Jokowi. Partai Nasdem pun tak mau kalah. Karena perolehan suara nasional lebih tinggi dari PKB, mereka tidak malu-malu menyodorkan 11 nama menteri.
"Secara fatsun politik, itu tidak sopan," cetus Surokhim kepada Surabaya Pagi, Minggu (07/7/2019). "Penunjukkan menteri itu kewenangan penuh presiden. Dalam politik Jawa, high context politic itu tidak santun."
Menurut dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya ini, banyaknya jumlah menteri dari partai yang bisa masuk kabinet, sejatinya bisa memperkuat legitimasi sang ketua umum. Oleh sebab itu, para ketua umum getol melobi presiden demi bisa mendapat jatah menteri sebanyak mungkin. "Biasanya yang dibidik adalah pos-pos menteri yang kebijakan atau program-programnya sampai ke lapisan bawah," tutur Surokhim.
Komposisi Tidak Berubah
Seperti yang sudah diketahui, saat ini kabinet kementerian Jokowi-Jusuf Kalla terdiri dari 30 kementerian dan 4 kementerian koordinator. Dari total 34 kementerian tersebut, lebih dari 50 persen menteri datang dari kalangan profesional.
Komposisi menteri dari partai dalam kabinet saat ini adalah, PDIP ada empat menteri, disusul berturut-turut PKB (3), Golkar (3), Nasdem (2), Hanura (1) dan PPP (1). Jadi, ada 14 menteri dari partai, sementara 20 sisanya berasal dari profesional independen.
"Saya memprediksi komposisi kementerian tidak akan berubah dari yang sekarang. Kalaupun bertambah, menteri itu bakal dari PDIP," papar peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) ini.
Politik Dagang Sapi
**foto**
Terpisah, pengamat politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Dr Abdul Chalik justru menyebut politik di Indonesia ini sama dengan dagang sapi. Pasalnya, menurut Abdul Chalik, sistem politik di Indonesia ini masih tidak jelas antara presidensial yang mutlak menjadi kewenangan presiden dan parlementer yang dengan persetujuan parlemen.
"Politik di Indonesia itu politik kartel dagang sapi. Dari luarnya saja tampak idealis, namun di baliknya terjadi political bargaining," cetus Abdul Chalik. "Dalam konteks politik praktis itu tidak masalah. Namun dalam konteks politik negara, itu tidak baik."
Pasalnya, sambung Abdul Chalik, negara Indonesia ini memiliki wilayah yang luas dengan beragam latar belakang suku, agama dan ras. Di tempat seluas dan sekompleks Indonesia, mestinya kepentingan negara lebih penting daripada kepentingan partai semata.
Dibuat Aturan Khusus Kementerian
Menurut Abdul Chalik, jalan keluar dari sistem politik yang tidak jelas ini, mestinya dibuatkan payung hukum sendiri. Misalnya, terdapat UU yang mengatur, pos kementerian strategis wajib menjadi kewenangan presiden, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan lain sebaginya.
"Kalau di Amerika Serikat, kementerian strategis harus mendapat persetujuan dari kongres," papar Abdul Chalik.
Pendiri Sunan Giri Foundation ini memprediksi, seluruh partai baik pengusung dan pendukung, bakal mendapat jatah menteri. Hanya saja, jumlah kompsisinya tidak akan mutlak seperti yang disodorkan dari partai kepada presiden. Menurut Abdul Chalik, nama-nama yang disodorkan hanyalah sebagai bentuk usulan yang tidak mesti semuanya dipakai.
"Koalisi pendukung pasti dapat, minimal lembaga negara setingkat kementerian seperti badan-badan. Kalau yang pengusung, pasti dapat jatah utama kementerian."
Jokowi akan Habis-habisan
**foto**
Sementara itu, direktur lembaga survei Surabaya Consulting Group (SCG) Didik Presetiyono mengungkapkan, Presiden Jokowi sudah mengirim sinyal dengan mengatakan, dalam periode keduanya sebagai kepala pemerintahan, dia akan habis-habisan.
"Sinyal ini saya pikir bisa diartikan bahwa pengambilan keputusan tentang kabinet akan semakin tidak tergantung kepada para pemangku kepentingan," papar Didik.
Oleh sebab itu, Didik sependapat dengan kabinet Zaken yang dicetuskan oleh Buya Syafii. Kabinet Zaken sendiri adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli. Menurut Didik, tentunya hal tersebut setali tiga uang dengan sinyal habis-habisan Jokowi. "Karena dengan menyerahkan posisi menteri pada ahlinya, maka nanti akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat," urainya.
Terkait bagi-bagi jatah menteri dakam kabinet, menurut Didik hal ini sudah lazim dilakukan di pemerintahan parlementer. Pasalnya, komposisi pemerintahan disusun oleh koalisi parpol, sehingga bentuk power sharing salah satunya adalah pembagian kekuasaan. "Berbeda di Indonesia di mana azas disusun berdasar pemerintahan presidensial, di mana presiden berwenang penuh menyusun kabinet," papar Didik.
Sebelumnya, sambung Didik, pada periode pertama Presiden Jokowi lalu, bagi-bagi jabatan menteri dilakukan karena posisi politik Jokowi di DPR tidak kokoh. Berbeda berbeda dengan periode mendatang, ketika partai koalisi Jokowi menguasai mayoritas parlemen. "Tidak ada alasan bagi Jokowi untuk khawatir atas dukungan parlemen khususnya PDI Perjuangan yang akan memegang pimpinan DPR nantinya," tutur Didik.
Usulkan Orang Profesional
Menurut mantan komisioner KPU Jaim ini, jalan tengah kompromi bagi Partai pendukung adalah mengajukan nama para profesional yang berafiliasi kepada partai masing-masing. Nama-nama tersebut akan dipilih Jokowi sesuai bidangnya dan secara otomatis dapat mengakomodasi kepentingan Partai.
Selain itu, sambung Didik, saat ini adalah fase krusial. Pasalnya, jika kabinet berisi mayoritas orang-orang partai yang dianggap masuk kabinet hanya karena bagi-bagi jabatan, maka hal tersebut tidak selaras dengan jargon "kerja, kerja, kerja," sebagai semangat pemerintahannya. "Pada prinsipnya boleh saja orang partai, tetapi dia harus mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang yang akan diemban."n
