•   Rabu, 16 Oktober 2019
Surabaya

Dinas PU tak Transparan

( words)
Proyek box culvert Sememi-Benowo sepanjang 3 km hingga Kamis (8/11) belum tuntas. Padahal, wilayah ini selalu banjir setiap musim hujan. FOTO SP/JEMI


Terkait Proyek Saluran Ratusan Miliar yang Belum Tuntas

SURABAYA PAGI, Surabaya – Belum tuntasnya proyek pembangunan saluran air di Surabaya, tak hanya disorot anggota DPRD Kota Surabaya. Tapi juga pakar tata kota.
Sebab, dengan belum selesainya proyek itu, Pemkot Surabaya dinilai belum maksimal dalam mengantasi banjir di Surabaya. Sementara saat ini sudah memasuki musim penghujan.
Sayangnya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya terkesan tidak transparan, terkait penuntasan sejumlah proyek penanggulangan banjir.
Seperti proyek box culvert Sememi-Benowo yang tahun ini dianggarkan Rp 130 miliar dan proyek pembangunan pintu air Jembatan Petekan senilai Rp 43 miliar.
Benny Poerbantanoe, pakar tata kota dari Universitas Petra Surabaya menilai Pemkot Surabaya masih belum maksimal dalam menangani banjir di Surabaya. Menurutnya, kalau hanya membangun gorong-gorong atau saluran air, itu tidak menyelesaikan masalah.
Sebab, proyek properti yang dibangun pengembang itu justru berdiri di lahan yang dulunya area resapan air.
“Mungkin Pemkot belum menyadari, jika pemukiman yang sekarang banyak didirikan bangunan (perumahan) adalah bekas persawahan yang saluran airnya merupakan saluran sekunder. Artinya banyak daerah di Surabaya yang sekarang terkena banjir karena daerah yang ditempati merupakan daerah saluran sekunder yang harusnya aliran air dapat dialirkan ke saluran primer (sungai besar) yang daerahnya lebih tinggi agar dapat dialirkan ke laut dan tidak menyebabkan adanya genangan air (banjir),” papar Benny saat ditemui di kampus UK Petra, Surabaya, Kamis (8/11/2018).
Menurut Benny di wilayah Surabaya ada beberapa yang telah memenuhi syarat untuk membangun pemukiman di atas saluran irigasi (saluran primer). Namun tidak sedikit pula wilayah di Surabaya yang dibangun di bawah saluran primer sehingga rawan banjir.
Hal tersebut menurut Benny menunjukkan jika pembangunan di beberapa wilayah Surabaya belum mempunyai rencana yang baik.
"Akibat asal bangun dan mungkin kurang dana, jadi meski di bawah saluran primer banyak pengembang yang membangun perumahan. Itulah penyebab sekarang banyak wilayah yang tergenang air," jelasnya.
Bennny menambahkan jika kondisi kota Surabaya yang sekarang sering banjir merupakan imbas dari konsep yang belum matang saat mendirikan bangunan.
Untuk itu pemkot diharuskan mengawasi adanya pembangunan yang belum memenuhi syarat, agar daerah yang akan didirikan bangunan berada di atas saluran primer (sungai besar) agar air dapat dialirkan ke laut dan tidak menyebabkan banjir.
“Seperti di wilayah Gayungsari, sungai Injoko lebih rendah dari sungai besar Gunungsari. Karena itu daerah Gayungsari sering mengalami banjir,” terang dia.
Karena itu, lanjut Benny, Pemkot Surabaya sekarang perlu memasang pompa di kawasan yang biasa terkena banjir, agar dapat mengalirkan air dari saluran sekunder (gorong-gorong) ke saluran primer (sungai besar) yang nantinya dapat dialirkan ke laut.
"Sebenarnya yang dibangun pemkot sekarang adalah saluran pematusan, hanya untuk menampung air agar tidak tergenang di jalan. Namun saat saluran air (box culvert) telah penuh dan tidak dipompa ke saluran primer, maka daerah tersebut akan tetap kebanjiran," papar Benny.
Ia menyarankan pada Pemkot Surabaya agar memperbaiki lahan (perumahan) yang berada di bawah saluran primer, untuk menaikkan bangunan dan dapat membuat saluran air (box culvert) lebih tinggi dari saluran primer.
Jika lahan perumahan tidak dapat ditinggikan karena akan memakan biaya dan waktu yang cukup banyak, maka harus disiapkan rekayasa dengan menggunakan pompa agar dari saluran air (box culvert), agar dapat dialirkan ke saluran primer.
“Di beberapa titik langganan banjir di Surabaya juga harus mempunyai waduk untuk tempat penampungan air untuk mengurangi debit air, meski sifatnya hanya sementara,” tutur Benny.
Tidak Terbuka
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati yang dikonfirmasi melalui ponselnya 081231072xxx tak menjawab. Padahal, sudah dihubungi beberapa kali. Surabaya Pagi lantas mengkonfirmasi melalui Whastapp di nomor tersebut.
"Selamat sore bu, saya wartawan surabaya Pagi, mau bertanya mengenai beberapa hal terkait mangkraknya pekerjaan pembangunan gorong-gorong di beberapa wilayah Kota Surabaya, mengingat ini sudah memasuki musim hujan". Namun, pesan WA yang kami kirim pun tak dijawab.
Lantaran tidak mendapatkan jawaban, Surabaya Pagi menghubungi Sekertaris Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Awaludin. Melalui nomor teleponnya di 081216216xxx, Awaludin tak mengangkat ponselnya.
Setelah berkali-kali dihubungi, entah sengaja atau tidak, Awaludin mengangkat ponselnya, tapi tak menjawab pertanyaan wartawan. Seakan menghindar, orang nomor dua di PU ini mengatakan sambungan teleponnya putus-putus.
Saat itu Surabaya Pagi mengajukan pertanyaan mengenai pembangunan gorong-gorong yang tak kunjung selesai.
"Mohon maaf mas, teleponnya putus-putus," ucap Awaludin sembari langsung menutup ponselnya. Saat dihubungi lagi, Awaludin enggan menerima panggilan meski terdengar nada sambung.
Dewan Kesulitan Koordinasi
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya, Vinsensius Awey mengaku pernah mengalami hal sama. Dirinya sebagai anggota dewan juga kesulitan menghubungi dinas terkait, termasuk Dinas PU Bina Marga Surabaya untuk melakukan koordinasi dan konfirmasi tekait masalah tersebut.
"Jangankan masyarakat dan wartawan, saya saja juga kesulitan menghubungi Kepala Dinas (Erna Purnawati, red)," kata Awey, Kamis (8/11) kemarin.
Menjadi pejabat publik, lanjut Awey, seharusnya kepala dinas tidak boleh menyulitkan dalam memberi tanggapan, komentar, atau menjawab keluhan dari masyarakat.
Baik secara langsung atau melalui media. Jika memang tidak mau berhubungan dengan masyarakat atau dengan media, anggota politisi partai Nasdem ini berpendapat alangkah baiknya kepala dinas terkait mundur dari jabatannya.
"Kalau tidak mau berurusan dengan masyarakat dan media, ya jangan jadi pejabat publik," tambah Awey.
Masih kata Awey, ketika masyarakat sudah menyampaikan keluhan kepada rayonnya namun tetap tidak ada tanggapan bahkan tidak ada tindak lanjut, maka masyarakat tentu menyampaikan aspirasinya tersebut kepada DPRD.
Menurut Awey, ketika anggota dewan sekalipun tak bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepada dinas tekait, hal tersbut menjadi tontonan kurang baik bagi masyarakat.
"Harusnya pemerintah kota mempermudah akses supaya mengurangi keraguan masyarakat mengenai kondisi saluran yang belum selesai agar masyarakat tidak khawatir akan datangnya curah hujan yang akan datang," kata Awey.
Awey menambahkan agar walikota harus mengevaluasi semua dinas terkait yang mempersulit meberikan akses kepada masyarakat. Jika tidak, menurut Awey nanti semua pihak akan berpikir jika ketidak terbukaan kepala dinas terkait karena perintah dari kepala daerah atau walikota.
"Kalau tidak di evaluasi, nanti banyak yang berpendapat jika bungkamnya dinas terkait atas perintah kepala daerah atau walikota. Itu bisa saja berpotensi seperti itu. Untuk itu, sudab kami sering ingatkan kepada walikota agar mengingatkan dinas terkait agar lebih terbuka dan transparan," tutup Awey. n jmi/nov

Berita Populer