Nadiem, tak Berani Putuskan Awal Belajar Tahun 2020

Nadiem Makarim, Mendikbud RI

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Awal belajar siswa pada tahun ajaran 2020 ini dijadwalkan pertengahan Juli 2020 mendatang. Tapi adanya pandemi global virus corona, jadwal ini masih simpang siur.

Federasi Serikat Guru Indonesia mengusulkan belajar dari rumah secara online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) diperpanjang hingga Desember. Ini jika kasus virus corona (Covid-19) masih tinggi di Indonesia, demikian siaran pers yang diterima Surabaya Pagi, Kamis (28/5/2020) kemarin.

Dan ternyata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sendiri mengaku tak berani memastikan. Nadiem untuk urusan keputusan sekolah kembali dibuka, masih menunggu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Penanganan skenario apapun (soal pembukaan sekolah) terus jadi suatu diskusi dengan pakar-pakar dan tentunya keputusan itu masih dalam gugus tugas bukan di Kemendikbud," ujarnya Nadiem, menjawab pertanyaan Komisi X DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat melalui konferensi video, Rabu pekan lalu (20/5).

 

Keputusan pada Gugus Tugas

Nadiem hanya menyatakan pihaknya telah mendiskusikan berbagai kemungkinan dan mengkoordinasikan hal tersebut dengan Gugus Tugas. Namun, keputusan final tetap ada di tangan Gugus Tugas. Hal ini karena Nadiem menilai perkara pembukaan sekolah di tengah pandemi adalah persoalan kesehatan, bukan pendidikan.

Jadi mohon kesabaran. Tapi kalau ada rumor akan dilanjutkan sampai akhir tahun atau menunggu tahun berikutnya itu tidak benar. Kami tidak pernah (memberikan) pernyataan itu. Itu tidak benar," jelasnya.

 

Rasa Aman dan Sehat

Federasi Serikat Guru Indonesia  mengkhawatirkan soal potensi klaster baru corona di sekolah jika sekolah dibuka bulan Juli. Demikian respon FSGI atas wacana pembukaan sekolah pada Juli 2020 untuk daerah aman dari corona yang diungkapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Agar kondisi benar-benar aman dan sehat, maka opsi yang patut dipilih Kemendikbud dan Kemenag adalah dengan memperpanjang masa PJJ selama satu semester ke depan sampai akhir Desember, atau setidaknya sampai pertengahan semester ganjil," tutur Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim melalui keterangan pers yang diterima Surabaya Pagi, Kamis (28/5/2020).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa tergesa-gesa melaksanakan pembukaan sekolah pada pertengahan Juli 2020. Ia menilai dibutuhkan persiapan matang dan ketepatan data corona di tiap wilayah untuk menjalankan rencana tersebut.

Hal ini penting karena pembukaan sekolah harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta guru. Terlebih melihat kasus guru dan siswa terpapar corona setelah sekolah dibuka di negara lain seperti Prancis, Finlandia, dan Korea Selatan.

 

Gelombang Kedua

Bayang-bayang gelombang kedua penyebaran corona menurutnya juga perlu diperhatikan. Ia mengatakan ancaman ini bakal membuat siswa, orang tua dan guru khawatir ketika diharuskan kembali ke sekolah. "Tak menutup kemungkinan (gelombang kedua corona) ini bisa terjadi di Indonesia. Jangan sampai sekolah dan madrasah menjadi klaster terbaru penyebaran covid-19," ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Tanjung, juga turut berpendapat bahwa komunikasi, koordinasi, dan pendataan kasus corona antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperbaiki sebelum sekolah dibuka. Ia khawatir jika koordinasi pemerintah pusat dan daerah masih jadi persoalan, maka kebijakan pembukaan sekolah bakal turut bermasalah seperti polemik penyaluran bantuan sosial di sejumlah daerah.

Indikasi ini, kata dia, bahkan sudah terlihat dari beda pernyataan pemerintah pusat dan daerah soal pembukaan sekolah di tengah pandemi. "Baru-baru ini Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menetapkan pertengahan Juli nanti sekolah-sekolah akan diaktifkan kembali. Padahal di sisi lain pemerintah pusat belum memutuskan. Alhasil siswa, guru dan orang tua pun bingung," lanjutnya. Fahriza juga menilai pemerintah dan sekolah perlu memastikan kelengkapan fasilitas pendukung protokol kesehatan. Ini termasuk hand sanitizer, sabun cuci tangan, keran air, masker sampai penyediaan alat perlindungan diri (APD) di unit kesehatan sekolah (UKS).

Menurutnya, Kemendikbud juga harus membuat Pedoman Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk sekolah. Salah satunya mengenalkan Protokol Kesehatan kepada warga sekolah.

 

Keselamatan Siswa

Kepala Gugus Tugas Doni Monardo menyatakan ada 110 kabupaten/kota yang tercatat tak memiliki kasus positif. Sebanyak 87 kabupaten/kota di antaranya sudah ditawarkan untuk membuka kembali aktivitas di tengah pandemi corona. Respon terkait wacana pembukaan sekolah pun datang dari berbagai pihak. Orang tua maupun guru khawatir pembukaan sekolah membahayakan keselamatan siswa dan orang di sekitarnya.

Namun di sisi lain banyak siswa yang tak nyaman melakukan PJJ selama pandemi karena berbagai kendala. Terlebih bagi sekolah dan wilayah yang tak punya fasilitas internet memadai. n jk/erc/cr3/rmc