PERISTIWA jatuhnya Lion Air JT 610 pada 29 Oktober 2018 lalu itu telah menyita perhatian seantero nusantara. Bahkan dunia internasional menolehkan palingannya untuk turut membantu mengatasinya sambil berbelasungkawa atas tragedi yang merenggut nyawa penumpangnya. Lautan Tanjung Karawang, Bekasi, Jawa Barat, menyaksi dengan kesedihan tertingginya untuk merengkuh penuh cinta kasih atas nasib jiwa yang terbang bersama menuju persemayaman agungnya. Kisah-kisah selanjutnya adalah sedih memuncaki setiap dada yang perih dan lelehan air mata yang membanjir hendak kering seperlintasan menelisik ke setiap rongga warga negara atas nama kemanusiaan. Publik turut merasakan nyerinya derita.

Korban dan keluarga besarnya kian terngiang dengan pemberitaan yang tiada henti atas nama meng-up-date informasi hingga disebut sebagai media yang paling “maju menyajikan berita mutakhir atasnya”. Sampai di sini televisi, radio dan koran-koran telah membentangkan nestapa itu untuk diunduh penuh syahwat demi “rating berita” yang fenomenal. Kebebasan menyuarakan realitas bencana dianggapnya membahagiakan keluarga korban dan biarlah riuh sesak ketertindihan duka dipompa agar terus membuncah. Hari ini mari mengendapkan diri. Suasananya digiring untuk pulang ke ladang nan ilalang aslinya. Kembali kepermukaan yang tempo hari dari Jawa Timur menjamurkan kembali kata “sontoloyo” ataupun “penggratisan jembatan Suramadu”.

Khalayak mengerek juga rencananya karena setiap pihak punya agenda. Aksi Bela Tauhid menyeruak di Jakarta sebagai keterpanggilan yang digelar di Jumat, 2 November 2018. Aksi yang memanggul iman dengan kategori yang semua orang boleh menafsirnya. Demo Guru Honorer pun tidak luput mendahuluinya dan Istana Negara terpotret “kehilangan” tuannya karena tanpa tahu ke mana lagi penghuni itu pergi saat anak-anak negeri menyapa tentang nasibnya. Guru-guru itu tertunduk lesu sekaligus lusuh sambil membaringkan diri di pelataran yang melambangkan nasib “diklelerkan” dengan produk kesedihan tampak menyirami jua anak-anak didikmya. Negara “terkesan tunggang langgang” di lorong perkotaannya dan ternyata “pengendalinya” tidak menjumbuhkan sosoknya dengan alibi untuk berlari tanda kerja tiada henti. Kekuasaan itu ternyata tidak sungguh-sungguh berarti bagi mereka yang mau diperhatikan dengan pijakan yang semestinya di dapat dari bapak asuhnya. Sementara itu biarlah Ibu-ibu itu merajutkan kebijakan untuk dirumuskan dan di gerakkan demi “rezim pendidikan” yang bermartabat.

Lantas? Biarlah sosok itu mengulang lagi “kutukannya” yang selalu diujarkan meski dengan menuduh pihak liyan yang terlalu cerewet meski tanpa data. Memang rakyat dalam mengkritisi kebijakan tidak harus menyodorkan data tetapi boleh menyajikan rasa. Rasa yang dirasakan oleh rakyat itulah yang musti disikapinya. Harga-harga yang melambung dan rupiah yang anjlok sejatinya bukan hanya soal data tetapi menyangkut pula “imaji rasa”. Sontoloyo pun kerap menjelma sebagai rasa yang kurang dirasakan. Kata itu mendendam dalam kondisi sosial yang nyaris menyesakkan jiwa.

Maka banyak orang yang dilupakan melalui penyebaran ontran-ontran baru yang kerap ada setiap minggu. Belum lama ini ada “atraksi kekuasaan” yang memberikan “hadiah ekonomi” berupa penggratisan Suramadu. Sebuah ide yang sesungguhnya sejak 2013-2015 telah mewarnai bincangan khalayak di Jatim karena diwicarakan pula oleh Pakde Karwo Gubernur Jawa Timur. Suramadu diusahan murah atau digratiskan saja.

Saat itu pilihan “penggratiasn itu” tidak dianggap penting dengan pendengaran yang utuh sebagaimana kini jelang coblosan yang seperkilatan 17 April 2019. Sontak kelindan penggratisan dihadirkan sambil membuat tenda “kemenangan pesta” di Jembatan Suramadu. Ragam tafsir diberikan sebab realitas ini bukanlah fakta tunggal yang imun dari perpolitikan nasional yang semakin semarak berjingkrak.

Pada tingkatan inilah saya menyandarkan diri untuk menerawangkan pandang tentang Pulau Madura yang dengan “riangnya pesta jumpa pers pengumuman penggratisan Suramadu” disuarakan. Ya… Suramadu gratis. Begitulah kegembiraan jejak ruang umat yang terekam menyerta langkah Presiden Joko Widodo mengumumkan penggratisan Jembatan Suramadu, 27 Oktober 2018. Kebijakan itu “menyempurnakan” pembebasan tarif yang telah diberlakukan bagi motor pelintas Suramadu sejak 13 Juni 2015. Tindakan pemerintah ini disambut penuh gempita beragam stakeholders sektor perindustrian, perdagangan, properti, jasa, pariwisata, pendidikan dan pastinya “tuan tanah”. Pakde Karwo yang selama ini getol menyuarakan agar Suramadu “bebas bea lewat” telah merespon penuh optimistik bahwa “itu (Suramadu gratis) akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Madura dan Jatim”. Seperdemikian itulah yang terekam dalam kabar berita koran.

Gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya 12 Februari 2019 ini percaya bahwa indikasi kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif sudah moncer. Pada 4 Oktober 2018 lalu Pakde Karwo menyampaikan di Rapat Paripurna DPRD mengenai pertumbuhan ekonomi Jatim pada semester I 2018 sebesar 5,57% diikuti dengan penurunan kemiskinan 10,98% pada Maret 2018; pengurangan pengangguran 3,85% pada Pebruari 2018 dan kesenjangan pada posisi bulan Maret 2018 untuk indeks gini (pengeluaran) mencapai 0,379. Tingkat Pengangguran Terbuka per Februari 2018 adalah 3,85% atau turun 0,15 poin dari bulan Agustus 2017 yang mencapai 4,00%, dan Gini Ratio per Maret 2018 sebesar 0,379 atau turun 0,036 dari bulan September 2017 yang mencapai 0,415.

Prestasi kinerja ini niscaya membanggakan walau seperti labirin bagi warga Madura terutama pengusaha penyebrangan Ujung-Kamal. Khalayak Madura merasakan lambatnya pemda-pemda Madura menyikapi “panggilan zaman” yang progresif di sisi barat kaki Suramadu. Kaki Suramadu sisi Bangkalan geliatnya “nyeri kesemutan” sehingga hanya mampu menatap gemerlapnya Surabaya. Tretan pada akhirnya memilih untuk hilir-mudik di Surabaya karena Madura terpotret menerima takdirnya sebagai kawasan yang “tak sontak beranjak”. Stereotip demikian harus dipungkasi mengingat Madura memiliki “memori historis” untuk bangkit, termasuk menjadi Provinsi.

Bukankah “legenda” Madura selalu menawarkan kreasi inovatif selaku maddu e ra-ara yang manisnya terasa madu dan dinamisnya laksana darah, bahkan Mandura dalam literasi klasik Sanksekerta serta Palawa berarti wilayah yang kehangatannya melebihi daerah sekitar. Inilah makna klimatologis dalam perspektif ekologis yang mengkreasi Madura memiliki bobot nilai mumpuni. Perjalanan waktu 1531 sampai munculnyaBesluit Goeverneur General Nederlands Indie Nr. 2/c, 22 Agustus 1885 adalah lambang kemandirian Bangkalan. Babat alas Tarik untuk proklamasi Majapahit oleh Raden Wijaya tahun 1293 tidak lepas dari sumbangsih warga Madura. Geliat pemerintahan di Pamekasan sejak Arya Menak Sunaya yang setarikan nafas pelantikan Arya Wiraraja oleh Kertanegara sebagai Adipati Sumenep pada 13 Oktober 1268 amatlah memukau. Sampang dari jejak situs Sumur Daksan di Desa Dalpenang sudah menunjukkan adanya otonomi daerah sejak tahun 835.

Lembaran historis mengenai kemampuan Madura mengelola pemerintahan harus terus dieksplorasi guna membangunkan kesadaran siapa sejatinya orang-orang Madura. Kisah-kisah Tjakraningrat, Ranggasukowati, Pangeran Bangsacara, Pangeran Santomerto, Adipati Praseno, dan Banyak Wide (Arya Wiraraja) merupakan referensi kehebatan SDM Madura sebelum kolonialisme “menistakannya” sebagai etnis liyan yang “unik”. Di tarikh 1293-1365, Madura mewarnai peta perpolitikan Majapahit, termasuk di era Demak, Pajang sampai Mataram Islam (abad 15-17) dengan garda prajurit Trunojoyo.

Semua itu menjadi kekayaan peradaban bagi Madura. Pertemuan politik di Pamekasan tahun 2016 dan langkah hukum yang dilayangkan untuk membentuk Provinsi Madura, adalah percikan “kehendak rakyat” yang perlu disikapi bijak. Kehendak ini memang membutuhkan energi besar karena bukan hanya orang luar yang berkomentar tentang kemampuan SDM Madura, melainkan tokoh Madura sendiri ada yang “menggembosi”.

Adakah penggratisan Suramadu ini menjadi “daya lenting” politik untuk melakukan lompatan yuridis-administratif yang selama ini sebagai kendala memprovinsikan Madura? Kalau soal kesiapan tentu banyak pihak akan bilang bahwa Provinsi Madura belum saatnya sambil menyodorkan angka-angka kualitas SDM Madura dari sisi statistikal pendidikan, kesehatan dan daya beli rakyatnya. Terhadap hal ini saya selalu teringat tulisan Bung Karno yang termuat dalam buku Dibawah Bendera Revolusi (1964). Pada Maret 1933, Bung Karno menulis risalah yang berjudul Mentjapai Indonesia Merdeka. Dalam tulisan ini ada sub bab yang secara khusus mengulas mengenai Indonesia Merdeka Suatu Djembatan dan Diseberangnya Jembatan Emas.

Sebuah tulisan yang mengobarkan gelora rakyat Indonesia untuk Merdeka. Dari tulisan itu dapat dipetik pelajaran oleh oreng Madura bahwa memprovinsikan itu (bukan memerdekakan) adalahJembatan Emas yang di seberangnya itulah “disempurnakna kita punya masyarakat”. Begitulah mengikuti bahasa Bung Karno. Penggratisan Suramadu sejatinya bukan hanya soal ekonomi terlunasinya hutang pembiayaan pembangunannya, melainkan menifestasi paling nyata tentang “genta politiknya”.

Dengan kehendak politik terbukti Suramadu gratis dapat diraih. Kata peribahasa Madura se adhagang adhagingmenandakan bahwa kalau berdagang akan berdaging alias mutlak ada kesadaran kolektif dengan ikhtiar bersungguh-sungguh. Kapan lagi kalau tidak sekarang orang-orang Madura memanunggalkan sikapnya: Provinsi Madura, Serambi Madinah. n


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)