TERDAPAT lintasan sejarah bahwa Papua alias Irian Barat yang dalam tradisi tua disebut pula Nuu Waar, pun kemudian Wanim, Onin, itu bergabung dengan NKRI. Ini adalah kebasahan yang demokratis melalui karepe rakyat Papua. Penentuan Pendapat Rakyat, Pepera itu dengan segala dinamikanya pada rentang 24 Maret 1969 sampai 24 Agustus 1969 merupakan titik-titik historika yang menarik dipelajari generasi milenial sekarang ini. Persetujuan PBB dalam Sidang Umumnya untuk menerima hasil Pepera yang sejenis referendum amatlah berharga. Organisasi internasional yang secara sekaliber PBB tentu tidaklah gegabah apabila secara politik tulus menjustifikasi legalitas demokrasi yang berlangsung melalui Pepera itu. Tanggal 19 November 1969 tentu memiliki arti penting karena masyarakat dunia bisa membenarkan kalau Papua itu menjadi bagian dari NKRI. Sejak saat itulah tertoreh persaudaraan yang hakiki seluruh anak negeri ini dari Sabang sampai Merauke dalam balutan kasih NKRI. Pembangunan harus terus digerakkan dan semua anak-negeri musti menikmatinya. Begitulah yang diamanatkan dan dimandatkan kepada pemerintah Republik ini untuk memakmurkan rakatnya. Tidak boleh ada sejengkal tanah yang tidak menghadirkan negara untuk menjaga keselamatan warganya. Maka merupakan suatu pelanggaran konstitusi apabila ada rakyat yang tidak aman di wilayah NKRI hingga pemberondongan berpuluh orang yang tewas di Papua pada telungkup waktu 1 Desember 2018 itu. Ini tragedi kemanusiaan dan kenegaraan serta bentuk pelanggaran yang besar beratribut makar. Sebuah tanggal yang selama ini dikenalkan sebagai momentum HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, 1 Desember itu. OPM tampil dengan sebutan yang sangat “lembut” oleh pihak di Jakarta sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Semua khalayak ramai tahu bahwa kelakuan KKB itu melakukan tindakan hendak merdeka, mau merdeka berarti mereka adalah kaum pemberontak. Untuk itu mestinya hal ini direspon tegas oleh aparatur keamanan dan pertahanan secara profesional sebagaimana selama ini bertindak begitu gagah dihadapan para teroris, radikalis, apalagi ini dengan tambahan status kaum separatis. Kondisi ini sangatlah memerlukan jawaban lain lagi mengapa mereka melakukan gerakan untuk merdeka padahal nenek moyangnya telah sepakat bergabung ke pangkuan NKRI. Bukankah kolonialisme Belanda telah dia acuhkan karena hanya menyerap “energi kekayaan alamnya”. Kehendak untuk merdeka itu bukanlah barang baru atau datang ujug-ujug. Pastinya kehendak itu bermula dari kerumun kecil yang tidak dideteksi untuk selanjutnya menggelombang dengan berani tampi melakukan pembantaian tanpa pernah bisa ditumpas dengan tuntas. Ini menjadi sangat berat apabila terus dibiarkan. Apalagi Papua juga memiliki beban historis berupa problema ekologis akibat penambangan yang sangat vulgar dan nyaris negara tidak mampu mengontrol dengan sepenuh dayanya. Dalam perkembangan ini ingatan tertuju kepada Freeport yang selalu dinilai memilik andil untuk membangun atau pula menggoda Papua. Korporasi ini sangat gamblang orientasinya meski penuh teka-teki ke mana obor dipancarkan karena betapa Freeport memang sarat masalah. Belum soal limbahnya dan kerusakan ekologisnya, masalah mengambil alih tanpa memperpanjang atau membeli saham pun bukanlah pilihan terbaik yang disorongkan kepada publik Indonesia. Ada konstalasi yang tersirat dengan terang bahwa penawaran saham mencapai kisaran angka 20 triliun rupiah dari pihat Freeport kepada Pemerintah dulu itu, justru menjadi bola panas yang rawan membakar arena pertunjukan. Korporasi transnasional itu dibidik kurang sehat untuk ukuran manajemen yang selalu memetik profit. Membaca berbagai gagasan mengenai Freeport menandakan ada megamasalah yang dihadapi Freeport Indonesia. Hanya saja ada satu pertanyaan yang dapat diperbincangkan bersama: kalaulah memang kondisi Freeport sakit-sakitan, atau kurang sehat, bahkan amat tidak sehat, yang dalam bahasa tertentu serbaberat, mengapa Freeport harus mengajukan perpanjangan kontraknya atau diberikan gelaran perundingan soal divestasi? Dengan gelagat yang terlihat dan gelegar yang terdengar, betapa ngototnya Freeport untuk mendapatkan perpanjangan izin bertengger di Pula emas Indonesia. Memang semua usaha dan/atau kegiatan di bidang pertambangan harus tunduk pada khittah perizinan dan Freeport mengikutinya dengan seruan KLH yang sudah menjanjikan sebagaimana dilansir baru-baru ini. Izin usaha pertambangan adalah kristalisasi munculnya kuasa negara atas korporasi. Inilah penanda kesadaran kolektif bernegara bahwa antara korporasi dan negara memang tidak sederajat. Negara tidak boleh disejajarkan dan disederajatnya dengan koporasi. Negara dan korporasi ada hirarkhi yang pergaulan legalitasnya dapat berupa perizinan. Sejatinya permasalahan Freeport tidak sekadar persoalan ekonomi dengan konfigurasi saham dan jual beli tambang. Kehadiran Freeport yang bertumpu pada riset geolog Belanda, Jean-Jacques Dozy (1936) yang mewartakan adanya “Puncak Ertsberg” (Gunung Biji) di Puncak Ngga Pulu (Puncak Cartensz di ketinggian 4.906 mdpl. Sang geolog ini tertegun kagum menyaksikan bukit hitam pekat yang menandakan pantulan cahaya hijau biru kekayaan tambang di dalamnya. Laporan riset yang belum sempat dipublikasi itu harus tersimpan sebagai onggokan berdebu di Perpustakaan Universitas Leiden karena meletusnya Perang Dunia. Tahun 1959, geolog Freeport Sulphur Company, Forbes Wilson menemukan laporan itu dan terhenyak untuk langsung beranjak ke Papua. Lembar kisah berikutnya adalah Kontrak Karya I (KK I) diteken Jenderal Soeharto, tahun 1967, enam bulan sebelum UU PMA disahkan. KK II pun dibuat tahun 1991, enam tahun sebelum kontrak berakhir dengan jangka 30 tahun di areal 2.6 juta hektare. Bangunan kroni pendukung semakin menjulang dan menggurita yang pastinya sudah banyak diketahui warga negeri ini. KK ini memacu produksi hingga 300.000 ton perhari. Publik juga tahu bahwa pada tahun 2004 perpanjangan 20 tahun lagi atas KK Freeport juga dilakukan oleh otoritas negara dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi megap-megap di arena Gunung Grasberg maupun Danau Wanagon. Lihatlah Sungai Aghawagon, Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa yang memendam duka ekologis tailing. Bagaimana Suku Komoro maupun Amungme yang terusir dari tanah leluhurnya secara sistematis. Teruskah kita hendak menonton konflik sosial dan kerusakan ekosistem perairan Timika, semua dapat diikuti dari beragam laporan penelitian. Konflik ekonologis yang melibatkan para tetua suku telah membawa diri pada konfrontasi fisik maupun yuridis. Berbagai gugatan hukum atas kasus lingkungan yang PT Freeport Indonesia sebagai tergugat, sudah dikerek tinggi-tinggi dari yang paling legendaris oleh Tom Beanal dan Yosefa Alomang di Amerika Serikat (1996), juga oleh berbagai organisasi lingkungan di lembaga-lembaga peradilan Indonesia, semua tampak belum dianggap mencerminkan derita kemanusiaan di Papua. Sehubungan dengan ini saya teringat filosofi Suku Amungme yang telah dikenal luas: “Te Aro Neweak Lamo”. Ungkapan ini sangat familier sekaligus menunjukkan tingkat magis yang luar biasa. Suatu penggambaran hubungan yang tiada batas antar warga Papua dengan hamparan tanah dan gunung yang kaya raya. “Te Aro Neweak Lamo” yang berarti “Alam adalah diriku, Aku adalah Tanah” sebagaimana diceritakan dalam buku Quo Vadis Papua yang ditulis oleh putra Papua, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi. Dengan ungkapan itu telah terkisahkan berderet cerita, berjajar pelajaran dan bertumpuk dongeng serta berpendar teladan atas relasi yang sangat ritmis antara warga Papua dan Tanah Kelahirannya. Tanah yang telah memberikan banyak keajaiban surgawi dengan keragaman serta kilauan emasnya. Kesadaran tertinggi yang dapat dipetik dari ungkapan termaksud adalah bahwa Papua adalah Alam Pemberkatan yang harus dijaga, dirawat dan terus disyukuri tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan seluruh anak negeri. Maka kalaulah sekarang ada yang menggerus, ada yang mencuri, ada yang menambang tanpa reklamasi, ada yang mengambil hak yang lain, ada yang membuat derita dan sengsara di mana warga Papua justru tidak menikmatinya, pasti ada yang salah, ada yang harus ditata ulang dalam Bumi Papua. Keseimbangan Papua secara ekologis sejatinya terguncang dalam langgam lagu Freeport. Apalagi yang didiskusikan atasnya? Indonesia harus menjaga komitmenya di Pasal 33 UUD 1945: kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bacalah dengan keteguhan hati dan mari kita sebagai warga yang taat hukum, kawallah kontrak berlaku sampai pada masanya dan setelah itu mari kita berepot- repot diri dengan kekayaan sendiri dengan segala risikonya. Bukankah selama ini kita sudah dibuat repot olehnya dan kini ditambah KKB. Bisakah penguasa bertindak tegas untuk menunjukkan daulatnya negara.

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)