KINI memasuki masa tenang jelang coblosan 17 April 2019. Sebuah masa yang sejatinya untuk mengendapkan suara sekaligus raungan batin yang selama berbulan-bulan ini teraduk. Para pemilih sudah mafhum hendak memilih siapa dan mandat itu akan sampaikan dengan suara yang lirih di dalam bilik yang sempit untuk dimasukkan kotak di saat yang tersepakati. Ruang publik harus dijaga tetap tenang dan memang inilah masa di mana setiap kita berkewajiban menunjukkan adab. Kampanye selama tujuh bulan terakhir ini amat menyita energi dengan segala konsekuensinya. Hiruk pikuk itu musti dipungkasi dengan slogan yang sudah umum didengar agar pemilu ini terhormat maka berilah pandangan yang terang sambil memposisikan rakyatlah yang berdaulat.

Memang rakyat berdaulat dan penyelenggaraan pemilu harus menjaga daulat itu secara terhormat. Maka apabila ada pencoblosan di luar negeri yang baru-baru ini terungkap tidak jujur dan adil, pastilah menggoreskan luka kedaulatan itu. Info yang berkembang di media sudah sangat terang siapa pelaku ketidakjujuran dan ketidakadilan serta pengabai asasluber. Paslon tertentu dicoblos dengan “berjamaah” dengan membawa-bawa partai khusus yang berjejaring nama institusi negara. Ini adalah tragedi demokrasi yang justru dipertontonkan oleh realitas di beranda depan negara sahabat. Laporan dari berbagai negara menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang terdeteksi merancang “keributan demokrasi” dengan main curang secara sembunyi, bahkan terang-terangan sambil menuduh pihak liyan yang menginformasikan adanya “penipuan demokrasi” justru dikejar-kejar.

Terkadang aneh dan memang beberapa tahun ini ada keanehan-keanehan dalam wilayah hukum. Ada pengujar tertentu dipenjarakan sementara pengujar yang bersandar dengan penguasa dibiarkan. Siapa yang memberitahukan adanya “pencuri”, dia akan menghadapi proses hukum dengan “tuduhan” membuat kegaduhan. Andai saja tidak ada pembongkaran, tidak ada pemberitahuan, tidak ada woro-woro tentang adanya “tindakan mencuri” dari pihak yang memberitahukan, pastilah kegaduhan itu tidak akan terjadi.Demikianlah pemahaman “sontoloyo” itu dibangun dengan kesadaran oleh yang merasa berwajib menegakkan hukum.Jadi lagi-lagi “pencuri” dapat sejenis “nota perlindungan” dan pemberi tahu keberadaan maling malah yang dikejar untuk diadili. Demikilanlah realitas hukum dalam “regulasi rekayasa sosial” yang kerap terpotret dalam ranah khalayak ramai.

Pada pemilu ini janganlah mengotori demokrasi dengan cara apapun sebab pengotoran itu menodai kehormatan negara sekaligus merendahkan martabat rakyat. Setiap kritik sejatinya adaklah tanda masih ada demokrasi yang dikukuhi bersama. Praktik-praktik demokrasi rakyat secara langsung sejatinya mencerminkan kedewasaannya, termasuk “kelas kepemimpinannya”. Secara ekologis kampanye siapa yang ramah lingkungan sudah dapat diterka dan siapa yang menyisakan kotoran yang menyampah tanpa tanggung jawab. Ribuan orang yang hadir dengan lapangan tetap dibersihkan sendiri adalah cermin orang yang bertanggung jawab. Sementara itu saya menyaksikan betapa ada kampanye yang pesertanya tidak memberikan teladan apapapun secara ekologis dengan meninggalkan sampah berserakan sekaligus kekotoran yang menjijikkan. Dari sini saja sudah dapat dilihat pasangan mana yang lebih meringankan beban negara, bukan dalam orasi tetapi dalam aksi yang sangat personal.

Masa tenang adalah masa perenungan untuk beranjak lebih dewasa karena masa ini adalah masa yang tetap semuanya harus waspada. Kita semua paham bahwa hari-hari yang lalu telah ada parade amplop yang kehadirannya terwartakan genap sejuta karena deretan amplop yang semula 400 ribu bertambah dengan anggitan 600 ribu yang melibatkan kader partai peserta pemilu. Lantas suara ini juga tidak menutup kemungkinan memasuki masa tenang sambil tetap partainya boleh melenggang. Lantas pemilu yang luber jurdil itu dimana? Inilah pertanyaan untuk penyelenggara yang kerap dipandang “berlaku beda” dengan sangat kentara.

Rakyat tahu bahwa pekan-pekan ini telahmenggelindingkan gelisah karena demokrasi hendak diamputasi oknum petinggi melalui “amplop persembahan” sebagaimana viral di media sosial. Sosok pejabat itu “melemparkan pesan” pilihan melalui amplop yang disorongkan kepada tokoh pemanggul supremasi kaum santri, sehingga hal ini bukan sekadar tradisi. Sebuah fenomenayang mengiris hati khalayak ramai dari tingkah pemegang otoritas negara yang ganjil di saat helatan demokrasi menuju puncaknya. Amplop yang terekam itu membawa imajinasi publik kepada “festival 400.000 amplop” hasil OTT KPK terhadap anggota DPR-RI dari Partai Golkar (28/3), tentu termasuk yang menimpa Ketum PPP (15/3).

Itulah realitas telanjang yang menggoreskan luka teramat perih dirasa pada saat bangsa ini bergairah menyambut “parade politik lima tahunan”. Jumlah lembar 400 ribu amplop ditambah 82 kardus yang tersita KPK menyeret orientasi saya ke tahun 1766 saat John Spilsbury menciptakan jigsaw puzzle. Dia lukis peta wilayah dalam sebuah kayu untuk selanjutnya dipotong-potong guna menderaskan pikiran agar mampu menyusunnya secara logik. Bahkan lebih tua lagi dalam legenda Dewa Tan 4000 tahun lalu, di Cina yang mengkreasi permainan dengan 700 balok yang kisahnya dikonstruksi kembali di tahun 1815 bernama Tangram Puzzle. Melalui 700 kepingan balok ini saja sebuah teka-teki menjadi mustahil dipecahkan, apalagi dengan 400 ribu amplop dan 82 kardus yang hadir menambahjenis puzzle baru: puzzle amplop.

Amplop-amplop itu sejatinya tidak sekadar berisikan pecahan rupiah, tetapi ada narasi esensial berupa “slilit niat jahat” yang menajisi demokrasi. Ingatlah konsepsi kejahatan yang selalu memadukan antara niat dan kesempatan sebagaiunsur ekspresif actus reus (physical element) serta mens rea (fault element) tindak pidana. Elemen mental (mental element) acapkali mengkristal dalam “niat tertinggi” untuk menyimpang secara personal. Meminjam terminologi dalam ajaran Manunggaling Kawula-Gusti ala Syekh Siti Jenar (1404-1517) yang mendiskripsikan puncak niat teragung nan sempurna manusia untuk manunggal (kebaikan) itu dengan menggunakan kata “ingsun”. Ingsun adalahterminologi yang merefleksikan kedalaman jiwa dan menunjukkan keluhuran subyeknya yang dalam “tragedi amplop” justru “mewadahi niat pelakunya” mengotori demokrasi. Sekecil apapun, amplop itu selaksa “slilit” demokrasi: mengganggu.

Itulah amplop yang menebarkan celaka dan mengajarkan serakah. Kalaulah engkau menemukannya maka pungkasilah dengan merobeknya agar tidak ada lagi yang main-main dengan daulat rakyat. Sungguh, keberadaan amplop-amplop “serangan fajar” itu merupakan noktah hitam demokrasi yangmenginstitusikan pesta besar “madu beracun”. Kisahnya tampak serupa dengan cerita hidup yang dituang David Albahari, Cerpenis asal Serbia dalam karyanya Trash is Better, Cinta Semanis Racun (2016). Saya terkesima diam-diam sambil menyelami maknanya bahwa lembar-lembar amplop itu memiliki tingkat destruktif “semanis racun”:mematikan demokrasi.

Lantas, apa yang dapat diteladani dari tindakan memamerkan amplop pembusuk demokrasi? Tidak ada kecuali merendahkan kehormatan rakyat. Uang rakyat itu terskema didistribusi secara proporsional olehnya dengan menempuh jalan lingkar politik. Benarlah apa yang diungkapkan Arnold J. Heidenheimer dan Michael Johnston dalam bukunya Political Corruption (2009) yang menganalisis kedudukan finansial partai politik, sistem kampanye dan kompetisi politik yang dapat menggiring aktornya memasuki lahan korupsi politik.

Kondisi itu pastilah menambah kelam eksistensi negara hukum. Parlemen dan birokrasi pemerintahan adalah pembentuk hukum (rechtsvorming) yang menelurkan undang-undang. Konsekuensi terjauh dalam relasi legislatif dan eksekutif yang berlaku koruptif melalui “simbul-simbul amplop” adalah hadirnya regulasi yang disusun dengan sekongkol uang haram. Rancangan pasal-pasal hukum dikuatirkan memuai menjadi pasar-pasar yang menata struktur anggaran berbagai proyek pemerintahan yang dibungkus dalam APBN/APBD. Prahara ratusan ribu amplop di gedung wakil rakyat dan meja-meja aparatur dapat memburamkan warna asli tugas pejabat publik.

Sadarilah bahwa seluruh rakyat Indonesia tengahmemfokuskan pandangan yang sama agar pemegang mandat demokrasi menjauhkan diri dari “pesta amplop”. Nalar kejujuran memformulasikan suara yang sama bahwakejahatan “maraton amplop” tidaklah elok kalau diproteksi. Atas kondisi ini saya menyelami novel A Confession karya Leo Tolstoy yang terbit 1882 yang merilis: “Menjadi jelas untuk mengatakan, di ruang dan waktu tanpa batas, semuanya berkembang menjadi lebih sempurna dan semakin sempurna adalah berbeda”. Ya berbeda antara pejabat “penebar amplop”dan yang nonamplop. Selebihnya saya mengajak melanjutkan saja membaca buku Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (661-728 H) yang berjudul Tazkiyatun Nafs yang dapat membekali penyucian jiwa demi kehidupan yang mulia dengan menolak amplop yang membuat anyir demokrasi. Menolak “ultimatum amplop” tanda rakyat berdaulat. Dan penyelenggara pemilu yang adil adalah anugerah bagi demokrasi di negara yang berfalsafah Pancasila.

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)