PEMILU sedang berlangsung meski coblosan itu telah berakhir di 17 April 2019. Terdapat beragam hasil dan catatan yang mestinya kaum yang memiliki ”daya jarak” kepada semua kontestan memberikan suaranya. Saya memilih untuk menepikan diri dalam geliat ramainya pemilu serentak yang di sana-sini menghadirkan keretakan sosial. Semua kembali pada tingkat daya kepercayaan kepada pelaksanaan pemilu yang diselimuti penuh misteri tetapi mampu diunggah dalam medsos dengan gempita. Dalam lingkup yang paling piawai telah memberikan bukti baru bahwa medsoslah sesungguhnya media ”unggulan itu”. Berbagai hasil hitung pemilu kian merangkak dan atas itulah ramai membanjiri setiap relasi persaudaraan maupun kaitan perseteruan. Ada yang tersenyum gembiran di samping ada yang menghentak teriak tanpa mampu dipahami siapapun yang sudah biasa dengan ”main mata hitungan”.

Kata curang dan pemilu yang gaduh terus teresapi di sebagian batin rakyat yang seharusnya mampu dibaca arahnya. Atas semua kejadian ”penisbian suara” terberitakan serta dapat disimak dari media elektronik yang berkembang. Begitulah yang kini terwartakan sepanjang hari. Rekayasa dan intimidasi kerap mewarnai tanpa perlu dibuktikan faktanya karena batin seluruh warga yang berkesadaran tentang arti demokrasi menjeritkan perih. Tentu ini tidak meluluhkan prestasi berdemokrasi dengan pemilu yang ”membanggakan ini”. Kertas suara dicoblos maraton oleh pihak yang merasa punya perlindungan begitu kentara.

Lihat dan saksikan saja di ragam media sosial tentang arti demokrasi yang dipungkasi kehendak hanya untuk menang, bukan untuk mendapatkan mandat kedaulatan. Pemilu ini memberikan kesan yang mendalam tentang kedaulatan yang terlukai dengan piranti omongan yang selalu saja tetap seperti biasanya: laporkan, adukan dan jangan main hakim sendiri. Begitu masif pelanggaran terjadi tanpa terdeteksi secara dini oleh siapapun, karena sang pelanggar justru menarikan kekuasaan di benak rakyat. Begitu yang terdengan diantara kehebatan pemilu yang nyaris ”sempurna” permasalahan yang menggelayutinya. Tidak apa-apa, ini kan pengalaman pertama. Begitu kata saya untuk ”meredam batin yang bergolak dari kolega”.

Dalam konteks demikian, biasanya ada kehendak kedaulatan yang terluka yang menurut hukum tetap saja ada salurannya. Sengketa pemilu ada instrumen hukumnya berupa gugatan pemilu. Silahkan memasuki gerbang MK. Di MK tersedia dan kemudian orang mencoba menahan diri dengan posisi-posisi hukum yang secara personal terketahui ke mana semua itu berkecenderungan. Dunia kampus sendiri perlu membuat edaran betapa pemilu itu kewajiban meski soal hak berdemokrasi tetaplah itu bukan sejenis obligasi warga negara. Tidak apalah. Ini pengalaman pertama.

Identik dengan itu, dalam kasus sengketa lingkungan yang menyangkut hak-hak rakyat atas eksosistem yang mapan ternormakan adanya citizen lawsuit. Rakyat dapat menggugat atas sikap negara yang mengakibatkan memburuknya kualitas lingkungan hidup. Beberapa kasus gugatan warga negara ini sedang memenuhi dunia hukum lingkungan secara jenius. Akankah hal ini terjadi dalam persoalan pemilu yang menyajikan pernik-pernik pelanggaran. Jangnkan pemilu, berlalu lintas saja juga ”biasa melanggar”. Tetapi biarkah para ahlinya memberikan solusi atas situasi yang ”sebagian rakyat” meragukan kredibilitas penyelenggaranya. Ini bukan soal keberpihakan dan sikap kaum intelektual yang harus tetap menaati hukum, tetapi ada pihak-pihak yang membiarkan pelanggaran hak-hak konstitusional perpemiluan. Realitasnya dapat dilacak di dunia maya untuk menjadi dunia realitas.

Saya tetap dalam posisi memaknai betapa pemilu itu adalah sarana demokrasi yang sangat penting untuk meneguhkan kedaulatan warga negara. Jangan main-main dengan kedaulatan rakyat dan atas nama demokrasi bertindaklah jujur dan berkeadilan. Selenggarakan pemilu ini dengan luber jurdil dan mestinya demikianlah lembaga survei yang sudah tampil serta mampu ”mengganti angka amat sangat kasar” itu terpotret dengan terang. Lihat saja jejak di medsos bagaimana peralihan suara itu dapat dilakukan secara berjamaah dan serentak. Andaikata memang itulah datanya, tetapi penampakan yang sedemikian vulgar sangatlah menimbulkan ”kecurigaan tentang adanya pihak yang tengah mengangkangi demokrasi”.

Sampai disini biarlah para pakar yang berkaitan dengan pemilu menyelami arti jurdil dan luber sewaktu menyaksikan ada petugas yang menyoblos kertas suara seolah tanpa terjamah oleh hukum dan selaksa simulasi yang tidak malu dipertontonkan. Sungguh kita semua musti menyadari bahwa sejak Rabu 17 April 2019 itu daulat rakyat menggeliatkan supremasinya dalam ruang demokrasi melalui pemilu yang secara atributif sebagai mekanisme melanjutkan ataupun merotasi pemegang kekuasaan. Capres-cawapres maupun caleg-caleg terpotret bersimpuh dalam haribaan rakyat selaku pemilik original kedaulatan, dan atas nama itulah pemilu diselenggarakan. Episode kampanye dan masa tenang telah digelar agar ada jeda menyaring setiap teriakan para calon yang hendak menjemput tahta. Perburuan jabatan itu terlihat penuh muslihat seperti pemikiran Niccolo Machiavelli yang lahir tahun 1469 di Florence, Italia yang memperkenalkan buku Il Principe. Karya Sang Pangeran ini ditulis pada tahun 1513 dan diterima oleh “pecandu kuasa” menjadi “kitab agung” tata cara meraih kekuasaan dengan hukum-hukumnya yang spesifik.

Kekuasaan dianggitkan bukan soal agama dan moralitas, melainkan seberkas gumparan kekuatan: “siapa kuat dia dapat”. Maka tidaklah heran kalau Napoleon Bonaparte (1769-1821) dikabarkan selalu menyimpan Il Principe di bawah bantal tidurnya. Kekuasaan memang dipanggungkan penuh pijaran kehormatan bagi yang hendak merengkuhnya, sehingga apapun bisa dikorbankan demi untuk meraihnya. Ekspresi pemilu terbukti mendiskripsikan “kuatnya daya tanding” mereka yang siap menyongsong “perjamuan pasangan”. Begitulah apabila mengikuti alur cerita novel bagus garapan Ally Condie, Matched (2012): pemilihan ini seberkas ultimatum yang harus ditempuh “siapapun, antara kesempatan dan hasrat”. Inilah referensi yang mengajarkan permainan eksotik dalam pemilu: yang unggul adalah sosok yang mampu menarikan kekuasaan sesuai alunan gendingnya.

Gending-gending itu seyogianya tersemat di hati rakyat yang bertanggungjawab atas pilihannya. Terhadap hal ini, saya bergegas membuka-buka kembali karya sastra berbentuk roman L’Etranger, (Orang Asing) yang ditulis Albert Camus di tahun 1942. Pesan Camus tampaknya jelas: “semua manusia pada akhirnya harus bertanggung jawab dengan keputusan dan pilihannya”. Memang pemilu ini akan merekam keunikan semua kandidat yang tengah memamerkan peran “telenovelnya”. Pada tataran inilah saya berbisik lirih saja dengan bahasa Clifford Geertz dalam Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (1980 dan 2017): “negara bukanlah suatu tirani, bukan pula suatu birokrasi hidrolik, dan bahkan bukan suatu pemerintahan, melainkan sebuah pertunjukkan yang diorganisir, suatu teater yang dipakai untuk mendramatisir obsesi-obsesi kelas yang berkuasa”.

Lantas, akankan rakyat dipermainkan daulatnya? Percayalah bahwa pemilu itu adalah festival kedaulatan rakyat meski terselip ritme “panggung drama antiklimaksnya”. Kalaulah jelang 17 April 2019 muncul “tragedi amplop” dan ada orientasi naratif yang disematkan dari pengajaran Machiavelli di awal abad ke-16, bukan berarti “daulat rakyat dapat dibeli, apalagi dari uang korupsi”. Permainan “hukum politik” sudah diregulasi dengan memberi rambu-rambu yang melarang “pintalan upeti” dengan asas luber dan jurdil.

Oleh karena itulah, saya tetap optimis bahwa semua pihak yang berlaga tidak hendak “mengeruk harta negara” melalui pemilu ini. Ada pelajaran yang telah lama didongengkan dalam Hikayat Arabia Abad Pertengahan (Tales of The Marverios) seperti diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris oleh Malcolm C. Lyons (2014), berbunyi: “Pada mayat yang terbungkus, tergantung tablet dengan tulisan: Akulah Syaddad yang Agung. Aku menaklukkan seribu kota; seribu gajah putih dikumpulkan untukku; aku hidup selama seribu tahun dan kerajaanku menjangkau timur dan barat. Tetapi ketika kematian datang kepadaku, tak satu pun dari semua yang aku kumpulkan berfaedah bagiku. Engkau yang menyaksikanku dapat mengambil pelajaran: waktu tak bisa dipercaya”.

Terdapat pula kisah, Sa’dun yang suka menulis surat kepada para penguasa seperti diceritakan Abdullah ibn Sahal yang dituturkan Abu Al-Qasim An-Naisaburi dalam kitabnya ’Uqala’ al-Majanin (1408H): sesungguhnya Allah telah mengambil janji dari langit, bumi dan gunung. Lantas Allah meletakkan janji itu di atas pundak mereka. Seketika itu pula, bintang-bintang langit berserakan, matahari padam, bulan melemah, kaki-kaki penghuni langit tertawan dan bahu mereka bergetar. Adapun kondisi bumi terlihat sudut-sudutnya meminggir, airnya mengeruh, pepohonannya menghamburkan daun, cabang dan buah. Sementara kondisi gunung tampak puncaknya bergemuruh, lembahnya melelehkan lahar. Hal ini terjadi karena rasa takut pada amanah berat yang dipanggul mereka. Di pihak lain, manusia yang kondisinya lemah menerima diberi amanat sedemikian rupa, tetapi anggota tubuhmu tidak bergerak, sendi-sendinya tidak bergemetar. Engkau justru bersandar padanya. Engkau jadikan dunia sebagai tempat wisata di waktu kosong. Bangunlah dari tidur dan kantukmu sebelum engkau diliputi kesedihan.

Di zaman now saat ini, pemanggulan amanat itu melalui pemilu yang luber dan jurdil. Untuk itulah para pemilih tidak boleh tergiring alergi dengan ulah para “peminta-minta jabatan”. Setiap warga negara diniscayakan jelas sikapnya dengan pilihan yang terang sambil terus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Mantaplah mengikuti perhitungan suara dengan menspiritualisasi diri melakukan gerakan “sedekah suara”. Kalaulah demikian, bukankah nyoblos itu membuka lebar-lebar ladang amal dari selubung demokrasi yang meneguhkan rakyat berdaulat.

Inilah momentum untuk memilih telah kita semua lalui dan selanjutnya terimalah torehan takdirnya. Jurdil pada akhirnya adalah menentukan apakah kekuasaan ini diraih atas nama Tuhan atau sekadar kehendak untuk menciptakan pemerintahan dengan daulat rakyat yang sebgaian dicederai. Pada tingkatan di hari-hari mengikuti hitung suara saat ini dari penyelenggaraan pemilu, saya sedang menghabiskan membaca dua versi terjemahan sebuah eksperimen sastra investigatif yang mengesankan. Sebentar lagi tamat membaca The Gulag Archipelago karya Aleksandr I. Solzhenitsyn, pemenang Nobel Sastra tahun 1970. Dalam novel ini ternarasikan kejahatan terbesar sebuah rezim politik yang pernah terungkap dalam sejarah modern menurut catatan New York Review of Books. Di lembar-lembar terakhir novel ini saya sesekali mengintip sampai dimana penghitungan suara pemilu ini yang nun jauh di sana ada yang membisikkan ada suara batin rakyat yang “menggugat zona aman” atau hendak sekadar mempertanyakan daulatnya? Pesanku: jurdil-lah.
Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)