Ketua REI: Sektor Properti Bisa Masuk Proyek Strategis Nasional

surabayapagi.com
Ketua Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto. SP/JAKA

SURABAYAPAGI, Jakarta - Ketua Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan jika dirinya telah beberapa kali bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dalam tiga kali kesempatan pertemuan tersebut, Joko berharap sektor perumahan atau properti bisa masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Joko mengklaim Prabowo sudah mengonfirmasi perumahan adalah program yang penting, sehingga akan berdampak baik ke masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki hunian.

Baca juga: REI Usul Bunga KPR Bersubsidi dengan Tenor KPR 20 Tahun

"Pada saatnya ini akan menjadi sebuah proyek strategis nasional dan kemarin kita mendengar ada industri properti atau kawasan properti yang menjadi proyek PSN. Semoga pada saatnya PSN-nya adalah properti nasional. Sehingga itu bisa lebih berdampak banyak kepada masyarakat atau setidaknya ada hal yang serius yang dilakukan pemerintah bagaimana backlog ini bisa diurai," ujar Joko, Kamis (25/04).

Baru-baru ini kawasan BSD dan PIK resmi masuk ke dalam PSN. Joko menilai bahwa itu bisa menjadi pintu gerbang bagi pengembang lain di sektor perumahan ikut masuk ke dalam prioritas. Apalagi masalah backlog perumahan masih tergolong tinggi, misalnya pada 2010, backlognya 13,5 juta, kemudian 2020, backlognya hanya turun menjadi 12,7. Artinya dengan cara yang sama maka tidak akan ada perubahan.

Baca juga: Sandiaga Ajak REI Investasi di Labuan Bajo

"Kita Alhamdulillah ucapkan selamat kepada kawan-kawan kita dari PIK dan BSD yang sudah menjadi program strategis nasional dan di proposal propertynomic yang sudah kami serahkan kepada Pak Prabowo itu juga mendorong, meyakinkan pemerintah bahwa properti harus menjadi program strategis nasional. Karena apa? Hanya dengan cara yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda," tambah Joko.

Salah satu bentuk konkretnya adalah membentuk Kementerian Perumahan. Namun, meskipun memang sampai saat ini pemerintah masih belum mengarah ke membuat Kementerian Perumahan, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama yang baru, saat ini sudah menuju ke sana.

Baca juga: Pemkab Jember Permudah Perizinan REI dan Bebas Pungli

"Permasalahan perumahan ini memang akan menjadi masalah yang berat dan akan terakumulasi terus. Karena pertumbuhan kebutuhan setiap tahun itu adalah 600-800 ribu per tahun. Sementara supply saat ini hanya 400-450 ribu per tahun. Itu satu masalah dulu. Kemudian kalau kita bicara proyeksi 2035, 2035 di mana jumlah penduduk kita Indonesia 304 juta 66% hidup di perkotaan," pungkas Joko.jk/ana

Editor : Mariana Setiawati

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru