Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Meneliti Juknis Program ini Belum Mengatur Secara Detail Operasional MBG
Baca juga: Prabowo Saksikan Seorang Siswa Beri Aba-aba Makan MBG
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Ini isyarat program Makan Bergizi Gratis, monopoli BGN.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.
"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
Surabaya Pagi mengkonfirmasi keterangan Pramono itu ke Halo BGN Minggu (9/3) di nomor Handphone +62 811-1000-8008, mendapat jawaban Mohon maaf layanan hanya tersedia hari Senin sampai Jumat pukul 08:00 sampai dengan 17:00.
Pram menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.
"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.
Kewenangan Penuh Pemerintah Pusat
"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.
Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.
"Jadi kami lakukan yang disebut dengan substitusi policy, jadi kebijakan yang akan tetap dilakukan," sebut Pramono.
Dia juga mengungkapkan alasan perubahan program ini. Dia menerangkan pemerintah pusat telah mengatur tentang segala program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.
"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta kami sami'na waato'na, ikut itu," ungkapnya.
Program Sarapan Gratis Diganti
Gubernur DKI Jakarta mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.
"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono. saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.
Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.
"Jadi kami lakukan yang disebut dengan substitusi policy, jadi kebijakan yang akan tetap dilakukan," sebut Pramono.
Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.
"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya, sebagai pemerintah Jakarta, kami sami'na waato'na, ikut itu," ungkapnya.
Sebelumnya, tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno mengungkap program sarapan gratis akan direalisasi pada 2025.
Cek Anggaran Pemprov DKI
Ketua Tim Transisi Pram-Rano, Ima Mahdiah, mengatakan program itu akan uji coba terlebih dahulu untuk mengecek kesiapan seluruh pihak.
Baca juga: Legislator Golkar, Masih Kritik MBG
"Kita jalankan sekarang untuk sarapan gratis karena kan kita juga sedang uji coba, kan tidak mungkin langsung bisa keseluruhan, tapi kita uji coba dulu," kata Ima di Balai Kota Jakarta, Jumat .
Ima mengatakan uji coba ini akan dilakukan selama beberapa bulan. Dia pun akan mengecek kesiapan anggaran Pemprov DKI hingga APBD Perubahan (APBD-P) 2025 ataupun APBD 2026.
"Trial beberapa hari, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan, itu yang kita siapkan sampai dengan nanti APBD Perubahan dan sampai 2026," ujarnya.
Di sisi lain, pihaknya juga membuka peluang untuk melaksanakan sarapan gratis tanpa menggunakan APBD.
"Karena kita juga masih ada beberapa pendanaan yang mungkin tidak perlu pakai APBD, yang nanti akan dikoordinasikan dengan Pemprov DKI," ungkapnya.
Ima mengatakan arahan Pramono dan Rano adalah program sarapan gratis itu akan melibatkan UMKM dan kantin-kantin sekolah. Kemudian Dinkes juga akan mengecek dapur kantin terlebih dulu.
"Kalau untuk sarapan gratis yang pasti arahan Pak Gub dan Pak Wagub itu dipastikan untuk merekrut UMKM dan kantin-kantin sekolah kita berdayakan dan kedua kita kerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu sudah harus mengetahui kantin UMKM itu kan diperiksa dulu dapur-dapurnya. Jadi dari sekitar 3.000-an yang ada, hanya 2.600 yang siap lolos dari uji klinisnya Dinas Kesehatan," tuturnya.
Ruang Perbaikan MBG Masih Luas
Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih memandang untuk mencapai hasil yang optimal, ruang perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terbentang luas.
Regulasi dan tata kelola
Diah memandang serangkaian tata kelola MBG, termasuk kerangka regulasi dan petunjuk teknis, perlu lebih dirinci dan disosialisasikan agar implementasi program di lapangan dapat berjalan lebih lancar.
“Misalnya, dari aspek ketersediaan regulasi dan petunjuk teknis, temuan kami menunjukkan bahwa akses terhadap dokumen-dokumen ini masih sangat terbatas. Sementara itu, ketersedian regulasi dan juknis sangat diperlukan bagi K/L (Kementerian/Lembaga) lain, pemerintah daerah, dan mitra strategis lainnya untuk terlibat dalam program ini,” ungkap Diah, kemarin.
Baca juga: MBG, Siapa yang Berani Kritik
Juknis Belum Atur Detail
Berdasarkan penelitian CISDI, regulasi MBG yang saat ini tersedia adalah Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 2 Tahun 2024 mengenai petunjuk teknis (juknis) operasional MBG.
“Juknis tersebut belum mengatur secara detail operasional MBG seperti standar kebersihan, keamanan pangan, pengumpulan bahan, pengemasan, suplai, hingga penyaluran makanan,” dilansir CISDI dalam Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis.
Diah mengemukakan program MBG sangat membutuhkan regulasi yang tingkatannya lebih tinggi guna mengatur aspek tata kelola dan peran lintas sektor termasuk hubungan pusat-daerah terkait penerapan MBG.
Perlu Benahi Kerangka Regulasinya
Sebagai pembanding, Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang berjalan sejak AQ2018, memiliki payung hukum yang lebih kuat. Kerangka regulasinya setingkat peraturan presiden dan didukung peraturan setingkat menteri serta petunjuk teknis sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menerapkan program.
Pemerintah perlu membenahi kerangka regulasi serta tugas pokok fungsi dan koordinasi lintas sektor untuk program MBG. Selain itu, Badan Gizi Nasional perlu menyusun petunjuk teknis yang komprehensif dan terstandar, yang juga harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan mitra pelaksana.
Diah juga mengatakan program MBG tidak dapat berjalan sendirian untuk meraih hasil yang optimal. Sebab itu, program MBG harus diperkuat dengan berbagai intervensi yang sudah berjalan, baik dari program penurunan stunting maupun program kesehatan lainnya.
Digulirkan 6 Januari 2025
Pemerintah resmi menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Hingga 15 Februari 2025, penerima manfaat MBG mencapai 770 ribu anak dan akan bertambah jadi 1 juta anak pada akhir Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Sabtu (15/2) menyatakan optimis program MBG akan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Dia berharap pada akhir Juli 2025 minimal sebanyak 6 juta anak sudah bisa menikmati MBG. n jk, erc, ec, rmc
Editor : Moch Ilham