Perlukah Badan Pajak yang Otonom?

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pasca pelaksanaan Tax Amnesty, Badan Penerimaan Pajak (BPP) yang berifat otonom dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Ini sebagai tindak lanjut reformasi pajak di tanah air. Jika selama ini pemerintah baru sebatas mengeluarkan regulasi baru terkait perpajakan, maka saat ini perlu diperkuat dengan pembentukan institusinya. Seberapa mendesak kebutuhan BPP ini? Anggota komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengibaratkan apabila instrumen institusi yang diperbaiki, namun tidak disertai dengan software sedangkan kalau komputernya tidak kita upgrade. Meka hasilnya akan sama saja. Ia menambahkan, keseluruhan reformasi itu didalamnya adalah bagaimana kita mendirikan BPP secara mandiri. Sehingga ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh badan itu terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, membangun roadmap, membangun kebijakan ke depan akan seperti apa. “Di situ hanya bisa dijalankan oleh badan yang otonom, yang dikelola dengan baik. Dan, di dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dibicarakan badan itu,” papar Misbakhun dalam seminar perpajakan yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Senin (20/11). Misbakhun menegaskan, BPP ini keputusan politik yang sudah menjadi amanat Presiden Jokowi. Ia berharap tahun 2018 RUU KUP akan bisa selesai. “Badan Penerimaan Pajak ini bukan selera seorang pejabat, bukan selera orang per orang, bukan selera siapa pun. Presiden Jokowi tentunya punya ide bagaimana membangun Badan Penerimaan Pajak melihat dari kebutuhan bangsa dan negara ini. Dilihat dari bangsa negara ini tentunya tugas bersama mencari bentuk idealnya,” terang Wasekjen DPP Partai Golkar itu. Mengenai bentuk badan, apakah semi otonom sebagaimana usulan pemerintah, Misbakhun bilang, di DPR itu ada 10 partai/fraksi. Nanti, kita akan diskusikan dan pasti akan ada jalan keluar dari diskusi kita. Kalau Golkar, tegas Misbakhun, menginginkan badan penerimaan pajak full otonom. Pasalnya, dengan full otonom akan memberikan kewenangan yang lebih fleksibel secara kelembagaan. “Secara kelembagaan inilah yang akan memberikan kewenangan bagaimana organisasi ini dikelola, dari sisi SDM, sisi anggaran, dan sebagainya. Dan ini akan memberikan insentif tersendiri dan menjadi motivasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa bekerja lebih optimal, sehingga target-target bisa terealisasikan dan tercapai,” pungkasnya. n si
Tag :

Berita Terbaru

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun tidak ingin kehadiran investor dan perusahaan besar justru membuat pelaku Usaha mikro, kecil, …

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Kebutuhan sekolah menengah atas (SMA) negeri di wilayah Wiyung menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga RW 1 Kelurahan B…

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pelaku usaha mikro, kecil,…

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026, Kota Surabaya berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus…

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih dua penghargaan sekaligus dalam pengendalian inflasi tingkat Jawa Timur (Jatim). Capaian…

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknologi…